600 Dokter di Prancis Seret PM ke Pengadilan, Dicap Tak Becus Hadapi Corona

Suara.com - Sekitar 600 dokter Prancis di bawah gabungan kolektif C 19, menuntut mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Agnez Buzyn dan Perdana Menteri (PM) Edouard Philippe. Tuntutan itu terkait dengan penanganan pemerintah terhadap wabah corona di Perancis.

Mengalihbahasakan dari Europost, tuntutan tersebut dilayangkan ke Pengadilan Kehakiman Republik. Kehakiman tersebut merupakan lembaga hukum satu-satunya yang mengurusi perkara terkait pemerintah.

Para tenaga medis menilai bahwa pemerintah seharusnya menyimpan masker, mengadakan tes, dan bahan medis lainnya yang diperlukan saat informasi wabah di negara tetangga muncul. Namun menurut para dokter, pemerintah tidak melakukan apapun.

Dengan anggapan itu, kolektivitas dokter menuding pemerintah dengan sebutan "Pemerintah Bohong".

Apalagi mantan Menkes Agnez Buzyn yang mengundurkan diri pada Januari mengaku pada majalah Le Monde bahwa sebenarnya ia sudah tahu tetang corona yang mungkin akan datang.

Apabila tuntutan tersbeut disetujui oleh pengadilan, maka mantan Menkes dan Perdana Menteri Prancis akan dipenjara dua tahun dengan denda 30.000 Euro atau sekitar Rp 509 juta.

Menurut Menteri Kesehatan yang baru, Olvier Veran, pemerintah telah membeli 250 juta lebih masker dan 86 juta peralatan kesehatan yang sudah disimpan di gudang.

"Ada masalah di benak setiap orang, yaitu masker dan peralatan pelindung," kata Veran menjelaskan.

"Tanggung jawab saya sebagai menteri adalah melakukan segalanya untuk memastikan bahwa barang-barang tersebut bisa dapat dikirimkan secara berkala," kata Veran menambahi.

Baca Juga: Anggota DPR Minta Jadi Prioritas dalam Tes Covid-19, Warganet Mengamuk

Menurut Direktorat Jenderal Kesehatan, Prancis memiliki kapasitas produksi enam juta masker per minggu.

"Otoritas publik dan semua yang terlibat dalam jaringan produksi nasional harus bergabung untuk menyediakan 15 juta masker yang kami butuhkan setiap hari," tulis beberapa dokter dan personel bedah lainnya dalam siaran pers.

"Negara mengandalkan kami untuk menghadapi pandemi ini, tetapi kami tidak bisa mengambil risiko terlalu banyak, kami masih sama rentannya dengan orang lain," tambah mereka.