Suara.com - Direktur Managemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal Za meminta kepada seluruh pemerintah daerah segera merealokasi anggaran belanja tak prioritas untuk dialihkan sebagai upaya penanganan virus corona Covid-19.
Menurut Safrizal, pemerintah daeah tidak usah melaksanakan kegiatan yang tidak terlalu penting. Misalnya, anggaran perjalanan dinas, belanja-belanja keperluan yang tidak jelas.
"Kegiatan-kegiatan yang dirasakan tidak penting atau tidak perlu dilaksanakan sekarang, maka bisa di realokasi menjadi anggaran penanganan, seperti belanja perjalanan dinas," ujar Safrizal dalam keterangan resmi yang disiarkan akun Youtube BNPB, Rabu (25/3/2020).
"Saat ini sedang dilakukan sosial atau physical distancing maka belanja perjalanan dinas dialihkan menjadi belanja penanganan. termasuk juga belanja belanja meeting atau belanja belanja lainnya yang dikira belum saatnya perlu di lakukan," sambungnya.
Sebagai upaya mitigasi Covid-19, realokasi anggaran juga bisa digunakan untuk penambahan kapasitas rumah sakit dan ruang isolasi. Ia menyebut, pengadaan Alat Pelindung Diri (APD), disinfektan, hingga sosialisi ke tingkat terbawah juga perlu dilakukan.
"Misalnya penambahan kapasitas rumah sakit, ruangan isolasi dan sebagainya dapat dipergunakan juga untuk itu. termasuk juga belanja-belanja dalam rangka pencegahan, seperti pengadaan disinfektan, pengadaan alat pelindung diri, kemudian juga tindakan tindakan mitigasi maupun sosialisasi," Safrizal menjelaskan.
Lebih lanjut, Safrizal juga meminta pemerintah daerah untuk konsentrasi pada kegiatan social distancing. Contohnya, dengan menerapkan kebutuhan dasar masyarakat hingga mendukung masyarkat yang kekinian mulai bekerja dari rumah atrau Work From Home (WFH).
"Perlu dilakukan dengan cara yang sangat disiplin, untuk segera menekan pertumbuhan statistik penambahan pasien, maka orang yang atau masyarakat yang melakukan work from home, school from home and stay at home, ini perlu disupport dengan kebutuhan dasar. oleh karenanya Pemda perlu juga mengalokasikan untuk mencukupkan kebutuhan layanan dasar, seperti logistik dan lain semacamnya," imbuh dia.
Baca Juga: Rapid Test Covid-19 Hanya Untuk Orang yang Kontak dengan Pasien Positif
Berita Terkait
-
Wisma Atlet Rawat 144 Pasien: 9 Positif Corona, 41 ODP, 94 PDP
-
Marissa Nasution Panik Anaknya Alami Gejala Covid-19
-
Ada Kardus APD 'Made In Indonesia' Dikirim dari China, Ini Tanggapan YLKI
-
Kondisi Menhub Sudah Membaik, Alat Bantu Pernapasan Sudah Dilepas
-
Bersih-bersih Tangkal Corona, Tempat Sabun Umum di Jember Malah Dicuri
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka