Suara.com - Akademisi dari Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Purwokerto, Kavadya Syska, mengatakan sumber daya lokal seperti singkong dan sagu bisa digunakan menjadi bahan baku pembuatan pangan darurat di tengah bencana virus corona Covid-19.
"Sumber daya lokal seperti kacang hijau, singkong, sagu, ubi jalar, pisang, tempe dan lain sebagainya dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan pangan darurat," katanya di Purwokerto, Senin (30/3/2020).
Koordinator Program Studi Teknologi Pangan UNU Purwokerto itu mengatakan, sejumlah penelitian mengenai teknologi pangan telah dilakukan dalam rangka pengembangan pangan darurat.
"Penelitian menyebutkan bahwa bahan baku lokal bisa dijadikan bahan pangan darurat, misalkan bahan baku singkong bisa dibuat keripik, kolak, tiwul, timus, combro, misro, gethuk, tape, lemet, cenil dan lain sebagainya," katanya.
Sementara bahan baku sagu bisa dijadikan bubur, kue rangi, papeda, ongol-ongol sagu, sagu lempeng, kue lompong dan lain sebagainya.
Dia menambahkan produk pangan darurat menjadi penting di tengah upaya mengantisipasi penyebaran COVID-19.
Sementara itu dia juga menambahkan perlunya pemerintah memperkuat sinergi antara akademisi, pemerintah daerah hingga industri guna menjalin kerja sama pengembangan produk pangan darurat sebagai salah satu upaya antisipasi.
"Produk pangan darurat merupakan pangan yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan energi harian manusia dalam kondisi darurat sebagai salah satu upaya antisipasi kondisi darurat. Tujuan produk pangan darurat adalah mengurangi kelaparan dan menjaga nutrisi pada saat masa darurat, sehingga masyarakat dapat tetap menyediakan makanan yang memiliki nutrisi lengkap bagi keluarganya," katanya.
Sebelumnya dia juga mengingatkan pentingnya membuat peta wilayah rawan pangan di tengah upaya mengantisipasi penyebaran COVID-19.
Baca Juga: Bahaya Typo, Nama Keripik Singkong Ini Jadi Mengundang Pikiran Ngeres
"Pemerintah perlu memetakan wilayah rawan pangan guna memastikan ketersediaan dan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok pangan di tengah upaya mengantisipasi penyebaran COVID-19," katanya
Pengurus Pusat Aliansi Dosen Nahada Jateng-DIY itu menambahkan bahwa selain pemetaan ada beberapa hal lain yang juga perlu dilakukan oleh pemerintah.
"Misalkan menghitung ketersediaan pangan aktual dan menghitung kebutuhan pangan serta menghitung cadangan pangan hingga merumuskan mekanisme distribusi pangan," katanya.
Berita Terkait
-
Pernyataan Jokowi Soal Darurat Sipil Dianggap Tak Tepat Atasi Corona
-
Jokowi: Saya Ingatkan, Karantina Wilayah Kewenangan Pusat Bukan Daerah!
-
Darurat Sipil Topik Terpopuler di Twitter, Warganet Ramai Minta Penjelasan
-
Pemprov Akui Ada Pedagang Tanah Abang Pasien Corona Kabur dari RS
-
Di Sidoarjo, 2 Jenazah Pasien Corona Dikubur Satu Lubang
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO