Suara.com - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto menyampaikan, saat ini sebanyak tujuh provinsi dan 41 kabupaten/kota di Indonesia telah menetapkan status siaga darurat wabah Covid-19.
Sementara itu, 16 provinsi dan 86 kabupaten/kota juga telah membentuk Gugus Tugas Penanganan Covid-19.
Hal tersebut disampaikan Yuri saat menggelar jumpa pers yang disiarkan langsung melalui akun YouTube BNPB pada Selasa (31/3/2020) sore tadi.
"Sudah ada tujuh provinsi dan 41 kabupaten/kota yang telah menetapkan status siaga darurat bencana wabah Covid-19. Kemudian, 16 provinsi dan 86 kabupaten/kota telah membentuk gugus tugas penanganan Covid-19," ujar Yuri.
Berkenaan dengan itu, Yuri mengemukakan, beberapa daerah juga telah berinovasi dalam rangka melawan atau meminimalisasi penyebaran wabah Covid-19. Misalnya, dengan mengawasi setiap mobilitas penduduk yang berada di wilayah masing-masing.
"Oleh karena itu, tetap kita akan konsekuen dan bersungguh-sungguh untuk memutus penularan ini. Mari kita bersama-sama dan kita mampu melakukan ini. Karena inilah kunci yang menjadi dasar pengendalian dan penghentian Covid-19," katanya.
Untuk diketahui, angka kasus positif Covid-19 di Indonesia kian bertambah sebanyak 114 orang. Hingga Selasa (31/3/2020) sore ini tercatat sebanyak 1.528 orang dinyatakan positif Covid-19.
Disisi lain jumlah pasien Covid-19 yang dinyatakan sembuh juga bertambah sebanyak 6 menjadi total 81 orang. Meski, angka kematian akibat Covid-19 juga bertambah 14 dengan total keseluruhan berjumlah 136 orang.
Baca Juga: Darurat Corona, Warga Pekalongan Dilarang Keluar Malam!
Berita Terkait
-
Gegara Pandemi Corona, Jokowi Tetapkan Status Indonesia Darurat Kesehatan
-
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo Kritik Jokowi: Tak Perlu Darurat Sipil
-
Sebut Darurat Sipil Tak Relevan, Fraksi Gerindra Usul Karantina Kesehatan
-
Soal Darurat Sipil, Jokowi Dinilai Bisa Langgar HAM dan Lepas Tanggungjawab
-
Jokowi Mau Darurat Sipil, Jansen: Hadapi Corona Pakai Pendekatan Politik
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Wajah Baru Halte Patra Kuningan 2 Ternoda Vandalisme, Begini Respons Transjakarta
-
Kasus Penyekapan di Bandung Harus Dijerat Pasal Berlapis, Fokus pada Dampak Korban
-
KPK Dalami Penghasilan Maruf Cahyono di Kasus Dugaan Gratifikasi Pengadaan MPR
-
Gaya Jokowi Berbaju PSI, Mulai Blusukan Tiga Hari di Lampung
-
OTW Lampung Pakai Outfit 'Gajah', PSI Tegaskan Jokowi Tak Lagi di Partai Lama
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan