Suara.com - Pakar biologi dari Stem Cell and Cancer Institute, Ahmad Rusdan Handoyo Utomo menilai rapid test yang dipakai pemerintah untuk menguji corona tidak tepat. Pasalnya, alat tersebut tidak mendeteksi virus namun antibodi virus.
"Rapid test yang dibeli pemerintah adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi antibodi terhadap virus. Padahal yang dicari harusnya bukan antibodinya, melainkan adalah virusnya sendiri yang harus dicari," kata Utomo seperti dikutip dari Hops.id--jaringan Suara.com, Selasa (31/3/2020).
Menurut Utomo, rapid test adalah metode yang sangat sederhana sehingga dikhawatirkan bakal memberikan 'false negative' atau hasil negatif yang palsu. Pasien yang dites menggunakan metode ini bisa saja menunjukkan hasil negatif corona padahal aslinya positif.
Penyebabnya karena waktu yang dibutuhkan untuk mengetes antibodi sangat singkat.
Selain itu, harga rapid test juga murah, tidak seperti metode Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) yang selama ini digunakan oleh negara-negara lain untuk melakukan uji corona.
"Indonesia nih menarik, melakukan tes yang sangat besar namun dengan alat yang belum pernah digunakan di dunia. Dunia semua pakainya PCR. Kita pakainya ini rapid test. Sebab untuk memutus mata rantai corona, tetap PCR yang tak boleh ditinggalkan," tegas Utomo.
Harga rapid test juga berkisar puluhan ribu, sama seperti tes diabetes yang murah meriah dan mudah dilakukan.
Bandingkan dengan alat PCR yang per satu kali tes bisa memakan biaya Rp 500 ribu sampai Rp 1 juta.
"Kalau rapid test kan cuma puluhan ribu, ini seperti tes diabetes, murah sekali," imbuhnya.
Baca Juga: Buntut Corona, Puluhan Narapidana Nusakambangan Dibebaskan
Padahal, menurut Utomo, sangat mungkin jika Indonesia merakit sendiri alat PCR dengan melibatkan para ilmuwan. Kualitas dan tingkat akurasinya pun tidak jauh berbeda dengan negara lain.
"Padahal seandainya ilmuwan dilibatkan sejak awal, itu mungkin bisa kita rakit (PCR), dengan kualitas dan akurasi sama. Karena sebenarnya Indonesia tidak pernah kekurangan orang pintar," katanya lagi.
Berita Terkait
-
Cegah Keracunan, Bagaimana Prosedur Rapid Test MBG di SPPG Polri?
-
Pemerintah Wajibkan Rapid Test di Dapur MBG, Perpres Darurat Segera Terbit
-
Dharma Pongrekun: Mengapa Tes PCR Harus Dicolok-colok ke Hidung?
-
Pandemi Covid-19 Bikin Mesin PCR Lebih Berkembang, Kenapa?
-
Syarat Masuk Thailand Terbaru 2023: Tidak Wajib Vaksin dan PCR
Terpopuler
- Apa Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam pada Usia 50 Tahun? Ini 5 Rekomendasi sesuai Review
- John Herdman Coret 27 Pemain Jelang Timnas Indonesia vs Kamboja di Piala AFF 2026
- 10 Simbol Feng Shui di Rumah Old Money yang Dipercaya Membawa Kemakmuran
- Jakarta Siap Pungut Pajak Mobil Listrik Tahun Ini, Kendaraan Mewah Kena hingga 75% PKB
- Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
Pilihan
-
Takut Lumpuh, Hotman Paris Pilih Mundur Jadi Pengacara Febrie Usai Pijit di Bojong Gede Tak Mempan
-
Saraf Terjepit, Hotman Paris Putuskan Mundur Jadi Kuasa Hukum Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
-
Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
-
Menang Lima Gol, Timnas Putri Indonesia Back to Back Juara AFF Women's Cup 2026
-
Sudaryono Jabat Kepala BGN, Sudah Diworo-woro Istana Sejak Selasa Malam
Terkini
-
Anak-Anak Bambu: Ketika Rumah Beralas Bambu Mengajarkan Arti Keluarga
-
Sebelum Jadi Deputi BGN, Ini Warisan Penanganan Kasus Ketut Sumedana di Kejati Sumsel
-
Kawal Kuota Tak Hangus, DPR Wanti-wanti Operator: Jangan Siasati dengan Naikkan Tarif!
-
7 Zodiak dengan Pemikiran Dewasa dan Bijaksana Melebihi Umurnya
-
Dilema Jobseeker: Dituntut Berpengalaman, tetapi Tak Diberi Kesempatan
-
Pemerintah Siapkan SRUK Jadi Infrastruktur Perdagangan Karbon, Pendanaan Lingkungan Diperluas
-
Bro Ron Skakmat Pramono: Daripada Urus Orang Pindah Partai, Mending Beresin Bau Sampah Rorotan!
-
Tarif Lepas WNI Naik, Legislator Dorong Pemerintah Benahi Faktor Pemicu Warga Lepas Status WNI
-
Menu Digital di Restoran: Efisiensi yang Menggeser Kenyamanan Pelanggan
-
Margin Keuntungan Anjlok Parah Porsche Siapkan Gelombang PHK Massal Ribuan Pekerja