Suara.com - Pakar biologi dari Stem Cell and Cancer Institute, Ahmad Rusdan Handoyo Utomo menilai rapid test yang dipakai pemerintah untuk menguji corona tidak tepat. Pasalnya, alat tersebut tidak mendeteksi virus namun antibodi virus.
"Rapid test yang dibeli pemerintah adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi antibodi terhadap virus. Padahal yang dicari harusnya bukan antibodinya, melainkan adalah virusnya sendiri yang harus dicari," kata Utomo seperti dikutip dari Hops.id--jaringan Suara.com, Selasa (31/3/2020).
Menurut Utomo, rapid test adalah metode yang sangat sederhana sehingga dikhawatirkan bakal memberikan 'false negative' atau hasil negatif yang palsu. Pasien yang dites menggunakan metode ini bisa saja menunjukkan hasil negatif corona padahal aslinya positif.
Penyebabnya karena waktu yang dibutuhkan untuk mengetes antibodi sangat singkat.
Selain itu, harga rapid test juga murah, tidak seperti metode Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) yang selama ini digunakan oleh negara-negara lain untuk melakukan uji corona.
"Indonesia nih menarik, melakukan tes yang sangat besar namun dengan alat yang belum pernah digunakan di dunia. Dunia semua pakainya PCR. Kita pakainya ini rapid test. Sebab untuk memutus mata rantai corona, tetap PCR yang tak boleh ditinggalkan," tegas Utomo.
Harga rapid test juga berkisar puluhan ribu, sama seperti tes diabetes yang murah meriah dan mudah dilakukan.
Bandingkan dengan alat PCR yang per satu kali tes bisa memakan biaya Rp 500 ribu sampai Rp 1 juta.
"Kalau rapid test kan cuma puluhan ribu, ini seperti tes diabetes, murah sekali," imbuhnya.
Baca Juga: Buntut Corona, Puluhan Narapidana Nusakambangan Dibebaskan
Padahal, menurut Utomo, sangat mungkin jika Indonesia merakit sendiri alat PCR dengan melibatkan para ilmuwan. Kualitas dan tingkat akurasinya pun tidak jauh berbeda dengan negara lain.
"Padahal seandainya ilmuwan dilibatkan sejak awal, itu mungkin bisa kita rakit (PCR), dengan kualitas dan akurasi sama. Karena sebenarnya Indonesia tidak pernah kekurangan orang pintar," katanya lagi.
Berita Terkait
-
Cegah Keracunan, Bagaimana Prosedur Rapid Test MBG di SPPG Polri?
-
Pemerintah Wajibkan Rapid Test di Dapur MBG, Perpres Darurat Segera Terbit
-
Dharma Pongrekun: Mengapa Tes PCR Harus Dicolok-colok ke Hidung?
-
Pandemi Covid-19 Bikin Mesin PCR Lebih Berkembang, Kenapa?
-
Syarat Masuk Thailand Terbaru 2023: Tidak Wajib Vaksin dan PCR
Terpopuler
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
- 5 Bedak Padat Mengandung SPF, Praktis untuk Touch Up Sekaligus Lindungi Kulit dari Matahari
- Mathew Baker Masih Dianggap Milik Australia meski Dipanggil Timnas Indonesia Senior
- Sinyal Penggulingan '98 Jilid 2' Menguat, Cuma PDIP dan Habib Rizieq yang Bisa Selamatkan Prabowo?
Pilihan
-
Lucky Hakim Dinobatkan Sebagai Bupati Terbaik, Wakilnya Malah Jadi Tersangka
-
Dasco Pagi-pagi Kumpulkan Menkeu Purbaya dan Gubernur BI di DPR, Evaluasi Ekonomi
-
Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
-
Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
-
Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Siap Ungkap Pihak Lain
Terkini
-
Tsunami Filipina Terjang Sulawesi Utara dan Maluku Utara
-
Penembakan Massal Dekat Markas Inggris, Piala Dunia 2026 Diselimuti Ketakutan
-
13 Wilayah Indonesia Siaga Usai Gempa Besar Filipina
-
Jepang Keluarkan Peringatan Tsunami karena Gempa Besar Filipina
-
Filipina Diguncang Gempa 7,7 SR Berpotensi Tsunami, Manado Siaga
-
Sore Ini, Said Iqbal Akan Dilantik Jadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan
-
Prakiraan Cuaca Hari Ini, BMKG Klarifikasi Isu Kondisi Ekstrem 'Bediding'
-
Gempa M 8,1 di Filipina Picu Peringatan Dini Tsunami di Sejumlah Wilayah Indonesia
-
BMKG Keluarkan Peringatan Dini Tsunami Usai Gempa M 7,7 di Sulut
-
Pengawasan WNA Diperketat agar Indonesia Tak Jadi Basis Kegiatan Ilegal