Suara.com - Imbauan pemerintah yang mewajibkan masyarakat menggunakan masker ketika berada di luar rumah seiring bertambahnya jumlah pasien terinfeksi Virus Corona atau Covid-19 dinilai terlambat oleh masyarakat.
Seorang karyawan swasta Firda mengaku menyetujui imbauan pemerintah yang mewajibkan penggunaan masker. Namun, menurutnya instruksi pemerintah tersebut terlambat, karena imbauan itu disampaikan setelah makin banyak masyarakat yang terpapar virus corona.
"Bagus sih imbauannya. Harusnya dari awal nggak usah nunggu WHO ngasih 'fatwa' (soal penggunaan masker)," ujar Firda kepada Suara.com pada Senin (6/4/2020) malam.
Menurut Firda, pemerintah juga lambat dalam merespon pandemi Corona di Indonesia. Padahal, kata dia, jika bisa dilakukan dari awal penyebaran pandemi Corona seharusnya bisa ditekan.
"Pemerintah lambat, sungguh-sungguh lambat merespons. Kalau dari awal sudah sadar Covid ini serius, penyebaran pasti bisa ditekan."
Tak hanya itu, Firda mengemukakan, pemerintah seharusnya bisa mengantisipasi penyebaran Corona di Indonesia setelah setelah mengetahui kabar, virus tersebut menyebar di beberapa negara.
"Kalau dari awal sadar dan langsung ambil tindakan preventif pesen dluan alat rapid test, angka 2000 ini bisa ditekan, ini baru sebulan sudah 2.000. Kalau dari awal menganggap Covid serius, langsung gerak cepat produksi masker. Tapi pemerintah terlalu 'perhitungan' terlalu santuy (santai)," ucap warga Bekasi ini.
Terlebih, kata Firda, imbauan menggunakan masker pada saat harga masker sudah melambung tinggi di pasaran. Namun pemerintah justru menganjurkan makser kain dibanding masker medis yang kualitasnya lebih bagus.
"Giliran harga masker medis sudah naik gila-gilaan baru nganjurin pakai masker untuk semua terus dibelokin ke masker kain. Semua tahu efektivitas masker kain gimana? Tetap yang terbaik adalah masker medis untuk semua. Sekarang disuruh pakai masker kain karena ya, nggak bisa berbuat apa-apa," ucap dia.
Baca Juga: Tagih Janji Jokowi, DPR Minta Pemerintah Bagikan Masker Gratis Lewat RT/RW
Firda pun saat ini juga mau tidak mau membeli makser kain, lantaran masker medis mahal dan sulit dicari.
"Akhirnya beli juga yang kain karena belum tahu pandemi sampai kapan. Jadi masker kain buat di rumah, yang masker medis kalau harus terpaksa banget keluar rumah. Masker medis lama kan habis, sekarang disuruh pakai masker kain karena ya nggak bisa berbuat apa-apa," ucap dia.
Hal yang sama dikatakan Risma, salah satu karyawan swasta di Jakarta. Risma menilai imbauan pemerintah mewajibkan penggunaan masker telat. Karena imbauan tersebut disampaikan sesudah ribuan orang terpapar virus yang mematikan asal Wuhan tersebut.
Seharusnya pemerintah bisa mewajibkan masyarakat sejak awal terkait penggunaan masker. Penggunaan masker ketika itu dihimbau hanya untuk orang yang sedang sakit dan tidak untuk orang sehat.
"Harusnya sejak awal pemerintah imbau pakai masker. Waktu itu yang diharuskan pakai masker hanya untuk orang sakit, yang sehat tidak usah pakai masker. Sekarang lucu saja disuruh pakai masker, giliran sudah banyak pasien positif," ucap Risma.
Karena itu, ia menilai pemerintah lambat merespon untuk mengantisipasi penyebaran corona di Indonesia. Risma mengemukakan, jika sejak awal pemerintah siap, seharusnya jumlah pasien positif Corona tak mencapai dua ribu orang.
Berita Terkait
-
Tagih Janji Jokowi, DPR Minta Pemerintah Bagikan Masker Gratis Lewat RT/RW
-
Dukung Pemerintah, Yuni Shara Imbau Masyarakat Pakai Masker
-
Berlaku Har Ini, Warga Padang ke Luar Rumah Tanpa Masker Kena Denda!
-
Jangan Masker Medis, Pemerintah Minta Warga Gunakan Masker Kain
-
Tidak Pakai Masker, Penumpang Dilarang Naik MRT
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
- 5 HP Infinix Termurah dengan Fitur NFC yang Canggih, Mulai Rp1 Jutaan
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Pesan Menohok Foke soal Beasiswa LPDP: Anak Betawi Nilainya Harus 11 untuk Bisa Jadi Tuan di Jakarta
-
Ratusan Dapur MBG Di-Suspend! BGN Temukan Masalah Serius dari Menu hingga Higiene
-
Lebaran Betawi 2026 Meriah di Lapangan Banteng, Pramono: Ini Identitas Asli Jakarta
-
Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Komnas HAM Tunggu Izin Panglima TNI Periksa 4 Prajurit
-
Fakta Baru OTT di Tulungagung: Adik Bupati Juga Ikut Diamankan KPK
-
Proyek Dikebut! Stasiun JIS Siap Beroperasi Juni 2026, Warga Bisa Naik KRL Langsung ke Stadion
-
Terungkap! OTT KPK di Tulungagung Diduga Terkait Skema Pemerasan
-
OTT KPK Tulungagung: 13 Orang Dibawa ke Jakarta, Bupati Ikut Diperiksa
-
Bupati Tulungagung Kena OTT KPK, Uang Ratusan Juta Ikut Disita
-
Kasus Pegawai KPK Gadungan Peras Sahroni, Ketua KPK Minta Tunggu Hasil Pemeriksaan Polisi