Suara.com - Kepala Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memberikan pembelaan keras terhadap penanganan institusinya terhadap pandemi virus corona sebagai tanggapan atas kritik Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Trump mengatakan bahwa AS dapat meninjau pendanaannya untuk Organisasi Kesehatan Dunia tersebut.
Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyerukan persatuan dan penghentian "politisasi" krisis kesehatan global, secara khusus mendesak China dan Amerika Serikat untuk menunjukkan "kepemimpinan yang jujur".
Tedros mengatakan ia mengharapkan dana AS untuk melanjutkan dukungan bipartisan tradisional.
Melu AS Mike Pompeo mengatakan pada hari Rabu bahwa Washington sedang mengevaluasi kembali pendanaan AS untuk badan tersebut, dengan mengatakan organisasi Internasional memanfaatkan uang pembayar pajak AS yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka. Tetapi dia keberatan dengan perubahan kepemimpinan di WHO saat ini.
Kontribusi AS untuk WHO pada 2019 melebihi 400 juta dolar AS dan menurut situs WHO, Amerika Serikat sebagai donor utama, menyumbang hampir 15 persen dari Anggaran Organisasi Kesehatan Dunia itu.
"Kami terus memberi informasi kepada dunia tentang data terbaru, informasi, dan bukti," kata Tedros, mencatat bahwa Kamis akan menandai 100 hari munculnya COVID-19 sejak China pertama kali memberitahukan WHO mengenai kasus "pneumonia dengan penyebab yang tidak diketahui" pada 31 Desember.
Tedros, mantan menteri luar negeri Ethiopia, juga menolak saran Trump bahwa WHO "berfokus pada China", mengatakan: "Kami dekat dengan setiap bangsa."
Sebelumnya, Dr Bruce Aylward, penasihat senior untuk Tedros, juga membela hubungan WHO dengan China, dengan mengatakan hubungan WHO dengan Beijing penting untuk memahami wabah tersebut.
Baca Juga: WHO : Virus Corona Jangan Dijadikan Politisasi
"Pada bagian awal wabah ini, sangat penting untuk memiliki akses penuh ke segala hal. Turun ke lapangan dan bekerja dengan China untuk memahami ini," kata Aylward, yang memimpin misi pakar WHO ke China pada Februari.
Dalam sebuah wawancara dengan Radio KDKA, Pompeo mengatakan: "Saya pikir cukup jelas bahwa Organisasi Kesehatan Dunia belum memenuhi apa yang diminta negara pendonor. WHO tidak dapat mencapai apa yang dirancang. Kita tidak bisa terus membiarkan itu berlanjut. Kita harus menemukan jalan. "
Ketika ditanya tentang mengubah kepemimpinan WHO. "Ini bukan waktunya untuk melakukan perubahan semacam itu," katanya.
Pompeo mengatakan bahwa perlu untuk memiliki "data yang benar-benar akurat" dari semua negara, termasuk China, dan mereka harus transparan sehingga informasi dapat mengalir dengan bebas.
Di New York, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan bahwa sekarang bukan saatnya untuk menilai respon global terhadap pandemi, sebaliknya meminta masyarakat internasional untuk fokus bekerja sama untuk menghentikan virus.
Tedros mengatakan PBB akan melakukan penilaian seperti biasa tentang kinerjanya setelah keadaan darurat ini dan menarik pelajaran tentang kekuatan dan kelemahannya. Ia menambahkan: "Kami membuat kesalahan seperti manusia lainnya."
Berita Terkait
-
Nah Lho! Pemudik ke Jember akan Diisolasi 2 Pekan di Stadion
-
Tak Sempat Ikut Rapid Test, Satu PDP Corona di Medan Meninggal Dunia
-
Takut Bawa Corona, 500 TKI Malaysia Diisolasi di Medan
-
Lewat Maklumat, Ini 4 Tuntutan PA 212 kepada Pemerintah Terkait Corona
-
MRT Sepi Penumpang H-1 Jelang Jakarta PSBB Corona
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Bareskrim Geledah Kantor Shinhan Sekuritas Terkait Kasus Saham Gorengan
-
Dompet Menjerit Jelang Ramadan, Petani Tak Nikmati Harga Pangan yang Melambung Tinggi
-
Merayap dalam Senyap, Kenaikan Harga Pangan Semakin Mencekik Rakyat Kecil
-
Alarm Bahaya untuk BEI, Mengapa Indonesia Terancam Turun ke Kasta Banglades?
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
Terkini
-
Polisi Sebut Habib Bahar Ikut Lakukan Pemukulan di Kasus Penganiayaan Banser
-
Riza Chalid Diburu Interpol, Kerry Andrianto: Ayah Tak Tahu Apa-apa
-
Uji Coba Digitalisasi Bansos di Banyuwangi Diklaim Sukses, Angka Salah Sasaran Turun Drastis
-
Tak Sendiri, Habib Bahar Ternyata Tersangka Keempat Kasus Penganiayaan Banser!
-
Bareskrim Geledah Kantor Shinhan Sekuritas Terkait Kasus Saham Gorengan
-
Waspada Tren 'Whip Pink, Kepala BNN Singgung Risiko Kematian: Secara Regulasi Belum Masuk Narkotika
-
Anggaran Mitigasi Terbatas, BNPB Blak-blakan di DPR Andalkan Pinjaman Luar Negeri Rp949 Miliar
-
Berduka dari Abu Dhabi, Megawati Kenang Kesederhanaan Keluarga Jenderal Hoegeng dan Eyang Meri
-
KPK Panggil Eks Dirut Pertamina Elisa Massa Manik Terkait Kasus Jual Beli Gas PGN
-
Kolegium Dokter Harus Independen! MGBKI Kritik Kemenkes 'Kaburkan' Putusan Penting Ini