Suara.com - Pemerintah mengumumkan jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) virus corona atau covid-19 di Indonesia mencapai 10.482 orang. Sedangkan orang dalam pemantauan (ODP) berjumlah 139.137 orang.
Terkait itu, pakar Epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), dr Syahrizal Syarif, menilai keakuratan pihak terkait dalam melakukan verifikasi data pasien itu penting agar tidak menghamburkan anggaran.
Syahrizal menjelaskan tingginya angka masyarakat yang menjadi pasien ODP itu tentu membuat masyarakat resah. Gejala batuk, pilek, serta demam ringan malah dianggap sebagai gejala Covid-19, sehingga langsung ditetapkan sebagai ODP di tengah situasi darurat seperti ini.
Padahal menurutnya, gejala yang paling utama adalah demam dengan suhu tubuh mencapai 38 derajat celcius. Batuk dan pilek hanya menjadi penyakit penyerta.
"Sebenarnya ukuran paling utamanya demam, tapi kalau dia (tenaga medis) bilang "kamu demam enggak?" Kan bukan hanya saat itu demam atau riwayat pernah demam. Jadi orang yang datang dengan batuk pilek tanpa demam dia masuk ODP juga tuh," kata Syahrizal saat dihubungi Suara.com, Rabu (15/4/2020).
"Tapi susah situasi begini juga tenaga medis, "kemarin demam enggak?" nah orang itu cenderung bilang "demam gak yah? yaudah deh yang penting ada batuk pilek" nah masuk ODP. Saya khawatir angka tinggi itu sebagian besar dari yang saya yakini itu," tambahnya.
Kemudian ia mengatakan kalau angka pasien ODP-nya tinggi, mesti diperhatikan sudah berapa spesimen yang diperiksa. Ia mencontohkan, saat kasus positif Covid-19 mencapai 3 ribuan, jumlah spesimen yang diperiksa adalah 14 ribu. Dengan begitu, jumlah spesimen yang menunjukkan hasil negatif ialah 11 ribu orang.
Menurutnya langkah seperti itu hanya buang-buang uang. Pasalnya, dari 14 ribu yang diperiksa itu harus dirawat di rumah sakit sambil menunggu hasil tes yang akan ke luar empat sampai 10 hari kemudian.
Artinya harus ada dana perawatan yang dikeluarkan sembari menunggu hasil tes tersebut.
Baca Juga: Penderita Corona di Dunia Tembus 2 Juta, Kematian Terbanyak di Amerika
"Bayangkan 11 ribu orang dikasih makan 8 hari ternyata negatif. Jadi sebetulnya di balik angka-angka itu ada persoalan penting lain," ucapnya.
Oleh karena itu ia meminta agar pemerintah pusat bisa memberikan edukasi kepada pemerintah daerah untuk melakukan verifikasi terhadap pasien ODP dan PDP.
"Mestinya dari pusat juga harus lebih tegas menyampaikan ke pemerintah-pemerintah daerah dan mereka harus melakukan validasi, verifikasi terhadap apa yang disebut ODP, PDP, mudah-mudahan sudah memenuhi verifikasi," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Pakar Epidemiologi UI Ragukan Validitas Data ODP dan PDP Milik Pemerintah
-
Ahli Epidemiologi Ungkap Virus Corona Sudah Masuk Indonesia Sejak Januari
-
Pemerintah Baru Buka Data ODP dan PDP, Ahli Epidemiologi UI: Terlambat
-
Bekasi Terapkan PSBB, Penumpang Bus Protes ke Petugas saat Diberhentikan
-
Pemprov Jatim Gandeng Bonek untuk Perangi Wabah Corona di Surabaya
Terpopuler
- 3 Bedak yang Mengandung Niacinamide, Bantu Cerahkan Wajah dan Kontrol Sebum
- 5 HP Snapdragon untuk Budget Rp2 Juta, Multitasking Stabil dan Hemat Baterai
- Mitsubishi Destinator dan XForce Lagi Promo di Bulan Mei, Harga Jadi Segini
- Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
- Ratusan Honorer NTB Diberikan Tali Asih Rp3,5 Juta Usai Putus Kontrak
Pilihan
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
-
Bertambah Dua, 7 WNI Kini Ditangkap Israel dalam Misi Kemanusiaan Flotilla Gaza
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
Terkini
-
Ratusan Ponsel Pelaku Begal Diperiksa, Polda Metro Jaya Dalami Jaringan
-
Viral Mobil Porsche Gunakan Pelat Dinas Mabes TNI, Kapuspen Duga Palsu
-
ShopeeVIP Gandeng Duolingo, Bikin Belanja Lebih Hemat & Upgrade Diri Lebih Menyenangkan
-
Plot Twist Muse Model Ngaku Dibegal di Jakbar, Hasil Visum: Itu Bisul Meletus
-
Airlangga: Kebijakan DHE dan Ekspor via Danantara Mulai Berlaku 1 Juni 2026
-
Jakarta Dikepung 24 Ribu CCTV, Polda Metro Jaya: Penjahat Tak Punya Ruang Gerak!
-
Bersih-bersih Jakarta! Polda Metro Jaya Tangkap 173 Bandit Jalanan, Sita 8 Senjata Api
-
Banten Daerah Industri, Marinus Gea Desak Program HAM Fokus Lindungi Hak Buruh
-
Eks Gubernur BI Beri Masukan ke Prabowo soal Penanganan Hadapi Krisis
-
Jakarta Barat Kini Berjuluk 'Gotham City', Hardiyanto Kenneth: Saya Jadi Batman!