Suara.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merampingkan jumlah departemen dalam struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat periode 2020-2025.
"Departemen yang semula berjumlah 65 di struktur DPP yang lalu, kami validasi dan rampingkan menjadi 11 departemen," kata AHY saat mengumumkan struktur kepengurusan DPP Partai Demokrat 2020-2025 dalam video Instagram yang dirilis di Jakarta, Rabu (15/4/2020) malam.
Adapun ketua dari 11 departemen tersebut adalah
- Departemen Luar Negeri dan Keamanan Nasional yang diketuai Didi Irawadi Syamsuddin
- Departemen Politik dan Pemerintahan yang diketuai Umar Arsal
- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diketuai Didik Mukrianto
- Departemen Pertanian, Kehutanan, dan Kemaritiman yang diketuai Muslim
- Departemen Infrastruktur dan Perhubungan yang diketuai Michael Wattimena
- Departemen Perindustrian, Perdagangan, dan Investasi yang diketuai Linda Megawati
- Departemen Energi, Lingkungan Hidup, Riset, dan Teknologi yang diketuai Rusda Mahmud
- Departemen Agama dan Sosial yang diketuai Munawar Fuad Nuh
- Departemen Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang diketuai Aliyah Mustika Ilham
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pariwisata, serta Pemuda dan Olahraga yang diketuai Dede Yusuf
- Departemen Perekonomian Nasional yang diketuai Sartono Hutomo
AHY mengatakan sebelas departemen tersebut akan menjadi mitra bagi Fraksi Partai Demokrat DPR yang berada di 11 komisi parlemen.
"Tugas utamanya adalah untuk membuat kajian-kajian strategis sesuai dengan bidang masing-masing sebagai bahan pertimbangan dan rekomendasi kepada ketua umum dalam menentukan kebijakan-kebijakan serta sikap partai dalam berbagai isu," kata dia.
Selain itu, AHY merampingkan juga 13 badan dalam struktur DPP 2015-2020 yang terdiri atas 10 divisi, 1 badan, 1 komisi, dan 1 pusat pengembangan menjadi hanya 8 badan saja yaitu:
- Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) yang dikepalai Andi Arief
- Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) yang dikepalai Herman Khaeron
- Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) yang dikepalai Herzaky Mahendra Putra
- Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) yang dikepalai Ossy Dermawan
- Badan Doktrin, Pendidikan, dan Pelatihan (Badiklat) yang dikepalai Yudha Pratomo Mahyuddin
- Badan Pembinaan Jaringan Konstituen yang dikepalai Zulfikar Hamonangan
- Badan Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat yang dikepalai Ali Muhammad Johan Suharli
- Badan Hukum dan Pengamanan Partai yang dikepalai Ardy Mbalembout
"Tugas dari delapan badan tersebut adalah sebagai unsur pelaksana utama dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan, program, dan juga kegiatan partai," kata AHY.
Sumber: Antara
Baca Juga: AHY Pilih Ibas Jadi Waketum, Berikut Struktur DPP Demokrat 2020-2025
Berita Terkait
-
AHY Pilih Ibas Jadi Waketum, Berikut Struktur DPP Demokrat 2020-2025
-
AHY Umumkan Struktur DPP Partai Demokrat 2020-2025, Ibas Jadi Waketum
-
Andi Taufan Diminta Mundur, Istana: Yang Bisa Berhentikan Hanya Jokowi
-
Rachland Kritik Kartu Prakerja: Emang usai Pelatihan, Ada Lowongan?
-
Dipanggil Bareskrim soal UU ITE, Andi Arief Mangkir dengan Alasan Corona
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
KPK Lamban Ungkap Tersangka Korupsi Gubernur Riau, Apa Alasannya?
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG