Suara.com - Arab Saudi melakukan sebanyak 800 eksekusi sejak Raja Salman bin Abdulaziz berkuasa pada 23 Januari 2015.
Menurut Reprieve, sebuah kelompok hak asasi manusia yang bermarkas di London, dilansir laman Anadolu, Selasa (21/4/2020), jumlah itu naik dua kali lipat jika dibandingkan periode 2009-2014, yakni sebanyak 423 eksekusi.
"Putra Mahkota Mohammed bin Salman pernah berjanji untuk mengurangi jumlah eksekusi di kerajaan. Namun, data terbaru ini menunjukkan bahwa yang terjadi adalah sebaliknya," papar Reprieve.
Tahun lalu saja, Saudi mengeksekusi 185 orang, jumlah yang terbesar dalam setahun sejak kelompok itu mulai mendata eksekusi di Saudi.
Reprieve juga mengungkapkan, sedikitnya 37 orang tewas dalam eksekusi massal pada 23 April 2019.
Selain itu, sekitar 13 tahanan anak lainnya kini berada di bawah risiko eksekusi.
Berita Terkait
-
Raja Salman Diisolasi, 150 Anggota Kerajaan Saudi Diduga Terkena Covid-19
-
Tahun Ini, Kemenag Pertimbangkan Opsi Tak Kirim Jemaah Calhaj ke Tanah Suci
-
Persiapan Haji Jalan Terus, Kemenag Selenggarakan Manasik Secara Online
-
Arab Saudi Lockdown 2 Kota Suci Makkah dan Madinah
-
Arab Saudi Minta Umat Islam Menunda Ibadah Haji Tahun ini
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu