Suara.com - Presiden Jokowi mengajak para kepala negara dan kepala pemerintahan negara Gerakan Non-Blok (GNB) untuk bersatu melawan wabah virus corona covid-19.
Hal tersebut disampaikan Jokowi saat mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Gerakan Non-Blok (GNB) secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Senin (4/5/2020) malam.
"59 tahun lalu GNB didirikan untuk melawan 'musuh bersama' imperialisme dan neokolonalisme. Saat ini 'musuh bersama' kita adalah covid-19," ucap Jokowi dalam keterangan Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden.
Menurut Jokowi, pandemi ini masih jauh dari selesai. Oleh sebab itu, Jokowi mengajak negara-negara GNB untuk bergerak cepat, cermat dan strategis.
Jokowi juga menyampaikan tiga hal penting yang perlu diprioritaskan negara GNB.
"Pertama, perkuat solidaritas politik antar kita, karena hanya dengan bekerja sama, kita dapat memenangkan peperangan ini," ucap dia.
Tak hanya itu, mantan Gubernur DKI mengajak negara anggota GNB untuk fokuskan energi dan waktu sepenuhnya untuk menghadapi tantangan covid-19.
Untuk diketahui, KTT virtual yang diselenggarakan bertepatan dengan momentum Peringatan 65 Tahun Dasasila Bandung dan Perayaan 60 Tahun berdirinya GNB tersebut.
"Kedua, terjemahkan solidaritas politik ini jadi kerja sama yang konkret. Kita harus berjuang untuk mendapatkan akses yang berkeadilan dan tepat waktu terhadap obat-obatan dan vaksin Covid-19 degan harga yang terjangkau," ucap dia.
Baca Juga: Bahas Covid-19, Presiden Jokowi Ikuti KTT Gerakan Non Blok Secara Virtual
Lebih lanjut, Kepala Negara juga menekankan agar rezim paten dan hak kekayaan intelektual terkait obat dan vaksin dapat diterapkan secara fleksibel demi kemanusiaan.
Selain itu, Jokowi juga mengajak untuk perkuat kerja sama dalam pemulihan rantai pasokan global untuk perdagangan produk kesehatan dan kebutuhan pangan.
"Ketiga, penguatan kemitraan global bagi negara berkembang. Kita perlu suarakan dan perjuangkan komitmen bantuan pembangunan dan kemanusiaan, keringanan utang, maupun kewajiban pembayaran utang dari official creditors dapat dialihkan untuk pembiayaan penanganan Covid-19," tutur didia.
Jokowi menambahkan, komitmen G-20 untuk penangguhan pembayaran utang bagi negara berpendapatan rendah perlu diimplementasikan.
Jokowi juga menegaskan bahwa multilateralisme harus tetap menjadi landasan kerja sama internasional.
"Ke depan, negara berkembang harus berjuang untuk memperbaiki tata kelola kesehatan global agar kita lebih siap menanganani pandemi di masa depan," katanya.
Berita Terkait
-
Bahas Covid-19, Presiden Jokowi Ikuti KTT Gerakan Non Blok Secara Virtual
-
Jokowi Janjikan Bantuan Untuk Sopir Bus, Organda DKI: Banyak Belum Dapat
-
CEK FAKTA: Benarkah Jokowi Pakai Kemeja Merah Berlogo Palu Arit?
-
Tugas Sekolah Anaknya Dipolitisasi Denny Siregar, Istri AHY Ngadu ke Jokowi
-
Desak Kartu Prakerja Disetop, Fadli Zon: Warga Butuh BLT, Bukan Pelatihan
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional