Suara.com - Ekonom senior Rizal Ramli geram dengan anggota DPR yang usul kepada Bank Indonesia (BI) untuk mencetak uang kertas senilai Rp 600 triliun. Ia pun mempertanyakan harga diri anggota DPR terkait dengan usulan tersebut.
Beruntung, usulan yang diajukan oleh anggota dewan itu ditolak oleh BI. Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman itu lantas mempertanyakan apakah yang bersangkutan tidak merasa malu dengan penolakan tersebut.
"DPR @DPR_RI apa ndak malu?" ujar Rizal Ramli via akun Twitter-nya @RamliRizal.
Ia pun menuding jika usulan tersebut dibuat hanya untuk memenuhi ambisi pribadi dan bisa merusakan perekonomian di tanah air. Meski demikian, ia tak menyebut secara langsung nama anggota dewan yang ia maksud.
"Ketum partai yang ngotot, masak mau mengorbankan partainya hanya untuk ambisi pribadi yang ngawur dan merusak ekonomi Indonesia?" tukasnya.
Menurut Rizal, apabila usulan itu dikabulkan, maka bisa memicu terjadinya inflasi di Indonesia. Akibatnya, masyarakat bisa dirugikan karena nilai rupiah akan jeblok.
"Cetak uang akan picu inflasi dan rontokkan nilai rupiah!!" katanya.
Cuitan Rizal Ramli itu semula ditujukan untuk merespon berita soal penolakan BI terhadap usulan anggota DPR yang meminta uang kertas dicetak hingga senilai Rp 600 triliun.
Warganet rupanya sepakat dengan perkataan Rizal sehingga cuitan tersebut sampai saat ini memperoleh 3,4 ribu likes dan dibagikan sebanyak lebih dari 1,1 ribu kali.
Baca Juga: Transportasi Dibuka Kembali, Ekonom UGM: Tujuan Pemerintah Apa?
"Saya pun bingung dengan mereka, prof. Apa mereka enggak paham masalah reserve currency ya? Sebelum mereka usul, ada itungannya enggak ya?" tulis @young_gansID.
"BI sudah bertindak benar dengan menolak mencetak uang besar-besaran sampai 600 triliun karena akan memicu inflasi tinggi . By the way, siapa yang me-request untuk mencetak uang tersebut apakah ada bukti otentiknya?" kata @HadiRachman4.
Berita Terkait
-
Kejar Target Sebelum Ramadan, Satgas Galapana DPR RI Desak Sinkronisasi Data Huntara di Aceh
-
Satgas Galapana DPR RI Dorong Sinkronisasi Data Percepatan Huntara, Target Rampung Jelang Ramadan
-
Komisi X DPR RI: John Herdman Harus Bawa Arah Baru dan Fondasi Kuat bagi Timnas Indonesia
-
Revisi UU Sisdiknas Digodok, DPR Tekankan Integrasi Nilai Budaya dalam Pendidikan
-
TNI Harus Swadaya Tangani Bencana, Ketua Banggar DPR Desak BNPB Lebih Gesit Koordinasi Anggaran
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas di Bawah 60 Juta, Pilihan Terbaik per Januari 2026
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
Pilihan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
-
5 HP Infinix Memori 256 GB Paling Murah untuk Gaming Lancar dan Simpan Foto Lega
-
John Herdman Teratas Soal Pelatih ASEAN dengan Bayaran Tertinggi
-
Coca-Cola Umumkan PHK Karyawan
-
Unilever Jual Sariwangi ke Grup Djarum Senilai Rp1,5 Triliun
Terkini
-
Proyeksi MRT Jakarta: Target Monas Beroperasi 2027, Kota Tua Menyusul 2029
-
Rakyat Tolak Pilkada via DPRD, Deddy Sitorus: Mereka Tak Mau Haknya Dibajak Oligarki
-
Keberatan dengan Eksepsi Nadiem, Jaksa: Tak Perlu Cari Simpati dan Giring Opini
-
Prabowo Wanti-wanti Atlet Jangan Pakai Bonus untuk Hal Negatif
-
Soal SPPG Terafiliasi Pejabat, BGN: Hak Semua WNI!
-
Buntut Demo Agustus 2025 di Depan Polres Jakut, 60 Terdakwa Dituntut 1 Tahun Penjara
-
Polisi Tunggu Labfor Kasus Kematian Sekeluarga di Warakas, Tak Mau Terburu-buru Tarik Dugaan Pidana
-
Kuasa Hukum Sebut Dakwaan Lempar Batu Tak Terbukti, Jaksa Tetap Tuntut 60 Terdakwa
-
Tanggapi Survei LSI Denny JA, PKB Sebut Pilkada Lewat DPRD Bagian dari Demokrasi
-
Status Arkana Terungkap di Tengah Perceraian Ridwan Kamil-Atalia, Ternyata Masih 'Anak Negara'