Kalah di PTUN Soal Reklamasi Pulau G, Pemprov DKI Pertimbangkan Ajukan PK

Suara.com - Pemprov DKI Jakarta tak ingin menyerah setelah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta mengabulkan gugatan untuk memberikan perpanjangan izin reklamasi pantai G. Terkait itu, Pemprov pertimbangkan untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhanah mengatakan pihaknya tak akan memilih jalur melawan dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Ia lebih memilih mengajukan PK ke PTUN karena putusannya bersifat fiktif positif atau memiliki batas waktu pelaksanaannya.

"Kita akan PK. Itu enggak ada banding dan kasasi lagi, langsung ke PK," ujar Yayan saat dihubungi, Rabu (13/5/2020).

Kendati demikian, ia akan melakukan konsultasi dengan Gubernur Anies Baswedan terlebih dahulu. Selanjutnya jika Anies mengizinkan PK, pihaknya akan segera mengajukannya.

"Saya akan konsultasi dulu ke Pak Gubernur untuk PK atau enggak," pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dikalahkan dalam gugatan perpanjangan izin reklamasi pulau G. Keputusan ini dikeluarkan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta.

Berdasarkan situs resmi PTUN DKI, sipp.ptun-jakarta.go.id, gugatan ini didaftarkan oleh perusahaan pengembang pulau G reklamasi bernama PT Muara Wisesa Samudra pada 16 Maret 2020. Gugatan didaftarkan dengan nomor perkara 4/P/FP/2020/PTUN.JKT.

Pemohon tertulis atas nama H Noer Indradjaja selaku Direktur Utama PT Muara Wisesa Samudra. Sedangkan termohonnya adalah Anies sendiri.

Petitum Noer kepada Hakim adalah agar Anies memperpanjang Izin Reklamasi Pantai Bersama (Pulau G) untuk PT Muara Wisesa Samudra. Izin itu tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT Muara Wisesa Samudra.

Baca Juga: Dituding Lakukan Jual Beli Lahan Reklamasi, Warga Pantai Kenjeran Protes

Setelah melewati beberapa tahapan sidang, permohonan pemohon diputuskan untuk dikabulkan seluruhnya pada 30 April lalu. Dengan demikian, Anies harus memperpanjang Kepgub yang mengatur izin pelaksanasan reklamasi untuk perusahaan itu.

"Mewajibkan Kepada Termohon (Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta) untuk menerbitkan Keputusan Perpanjangan Izin Reklamasi Pantai Bersama sesuai permohonan Pemohon tertanggal 27 November 2019," ujar Majelis hakim dalam putusannya yang dikutip Suara.com, Rabu (13/5/2020).