Suara.com - Politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutanaean mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengungkap data pasien virus corona (Covid-19) secara transparan.
Pemerintah pusat khususnya Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dituduh tidak transparan terkait kasus kematian Covid-19.
Tuduhan itu dilayangkan Anies saat diwawancara oleh media asing, The Sydney Morning Herald.
Menanggapi hal itu, Ferdinand mengaku mendukung Anies Baswedan.
"Saya mendukung Anies jika memang Kemenkes tidak transparan dan menyembunyikan kebenaran faktual," cuit Ferdinand melalui akun Twitter pribadinya, @FerdinandHaean2, Rabu (13/5/2020).
Ia pun berharap Kemenkes mau memberikan klarifikasi atas tuduhan menutupi data jumlah kematian sebenarnya akibat Covid-19.
"Maka Kemenkes perlu klarifikasi apakah ini benar atau tidak. Ini negara bukan organisasi liar tanpa bentuk," ujarnya.
Ferdinand pun mendesak, "Supaya tidak jadi kontroversi dan fitnah, Kemenkes harus jawab".
Namun dalam cuitan sebelumnya, Ferdinand juga meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membuka data tentang Covid-19 sejak Januari sebagaimana yang diklaim Anies.
Baca Juga: Presiden Jokowi Naikkan Lagi Iuran BPJS Kesehatan Mulai 1 Juli 2020
"Sebetulnya tidak sulit membuktikan klaim ini apakah benar atau tidak, atau hanya sekedar omong kosong untuk mengangkat citra politik saja. Baiknya Pemprov DKI Jakarta membuka dokumen Pemprov tentang Covid-19 sejak Januari. Elektronik dan hard copy, ada tidak?" ujarnya.
Dengan dibukanya data versi Pemprov DKI Jakarta ini, Ferdinand yakin pernyataan Anies yang dilontarkan kepada media asing tidak hanya menjadi kontroversi semata.
"Kalau saja DKI Jakarta membuka dokumen Covid-19 sejak Januari misalnya, notulen rapat, disposisi Gubernur, Perintah Gubenrur kepada Dinas Kesehatan, baik secara elektronik maupun tertulis, maka saya pikir klaim Anies sudah pantau Covid bahkan dilarang test sejak Januari, tidak akan jadi kontroversi," tuturnya.
Untuk diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta Kementerian Kesehatan RI untuk transparan terkait data pasien positif Covid-19.
Dalam artikel yang diterbitkan The Sydney Morning Herald pada 7 Mei 2020, disebutkan bahwa Anies frustrasi dengan pemerintah nasional khususnya dengan Kementerian Kesehatan karena kurangnya transparansi.
"Dari pihak kami, bersikap transparan dan memberi tahu (publik) apa yang harus dilakukan adalah memberikan rasa aman. Tetapi Kementerian Kesehatan bersikap sebaliknya, bahwa transparan akan membuat panik. Itu bukan pandangan kami," ujar Anies kepada media asing tersebut.
Berita Terkait
-
Para Menteri Serang Anies, Rocky Gerung Anggap Seperti Menggarami Laut
-
Sempat Berselisih, Anies Akan Umumkan Bansos Tahap Dua Bareng Mensos
-
Anies Baswedan Laporkan Kasus Corona, Ferdinand: Prestasi Atau Kegagalan?
-
Sanksi PSBB Selama Ini Tak Bisa Diterapkan, Anies Terbitkan Aturan Baru
-
Singgung Herd Immunity, Guru Besar FKUI: Pasien Meninggal Bisa Bertambah
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
-
Satu Indonesia ke Jogja, Euforia Wisata Akhir Tahun dengan Embel-embel Murah Meriah
Terkini
-
Gempa M5,6 Guncang Pesisir Bengkulu, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami
-
Arus Balik Natal 2025 Mulai Terlihat di Stasiun Senen
-
Tito Karnavian Tekankan Kreativitas dan Kemandirian Fiskal dalam RKAT Unsri 2026
-
Mendagri Minta Pemda Segera Siapkan Data Masyarakat Terdampak & Lokasi Pembangunan Huntap
-
Teror Bom 10 Sekolah Depok, Pelaku Pilih Target Acak Pakai AI ala ChatGPT
-
Kejari Bogor Bidik Tambang Emas Ilegal, Isu Dugaan 'Beking' Aparat di Gunung Guruh Kian Santer
-
Efek Domino OTT KPK, Kajari HSU dan Bekasi Masuk 'Kotak' Mutasi Raksasa Kejagung
-
Diduga Sarat Potensi Korupsi, KPK-Kejagung Didesak Periksa Bupati Nias Utara, Kasus Apa?
-
Resmi! KY Rekomendasikan 3 Hakim Perkara Tom Lembong Disanksi Nonpalu
-
Ancaman Bencana Susulan Mengintai, Legislator DPR: Jangan Tunggu Korban Jatuh Baru Bergerak