Suara.com - Komisi Nasional (Komnas) Perempuan mencatat puluhan ribu kasus kekerasan seksual sepanjang 2011-2019. Hingga awal 2020, pihaknya juga menerima laporan yang sama dengan pelaku paling banyak ialah Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS.
Berdasarkan data yang dimiliki Komnas Perempuan, ada 46.698 kasus kekerasan seksual terjadi pada 2011-2019. Kemudian pada 2018 hingga Januari 2020, setidaknya ada 115 kasus yang diadukan langsung dengan pelaku yang adalah pejabat publik.
"Terbanyak adalah ASN sebanyak 26 kasus, polisi 20 kasus, guru 16 kasus dan aparat militer 12 kasus," kata Andy dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/5/2020).
Komnas Perempuan dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyayangkan akan penanganan kasus kekerasan seksual yang melibatkan pejabat publik sebagai pelaku justru berjalan lamban.
Kemudian, LPSK yang turut menaruh perhatian terhadap kasus kekerasan seksual melihat adanya hambatan lain yang dirasakan oleh korban. Salah satu hambatannya yakni kurangnya barang bukti yang dijadikan pembenar di tingkat kepolisian dan atau kejaksaan untuk menghentikan penangan kasus.
"Proses hukum juga terhambat oleh kebiasaan menyalahkan perempuan korban dan pengaburan tindak kekerasan itu sebagai hubungan 'suka sama suka'," kata Wakil Ketua LPSK Livia Iskandar.
Berita Terkait
-
Komnas: Tiap 2 Jam, 3 Perempuan Indonesia Alami Kekerasan Seksual
-
Korban Kekerasan Seksual Tragedi Mei 98 Bungkam Sejak 22 Tahun Silam
-
Koalisi Peduli Perempuan Desak Beasiswa Ibrahim Malik di Australia Dicabut
-
Kekerasan Seksual UII Disoroti Media Asing, IM Juga Dilaporkan di Melbourne
-
Alumnus UII Terduga Pelaku Pelecehan Seksual Bantah Semua Tuduhan
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha
-
Peran Satpol PP dan Satlinmas Dukung Ketertiban Umum dan Kebersihan Lingkungan Diharapkan Mendagri
-
Jadilah Satpol PP yang Humanis, Mendagri Ingatkan Pentingnya Membangun Kepercayaan Publik
-
Sempat Copot Kepsek SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Akui Tak Bisa Kontrol Diri
-
Mendagri Dukung Penuh Percepatan Program MBG, Teken Keputusan Bersama Terkait Lokasi SPPG di Daerah
-
Penjaringan Ketua DPC PDIP Brebes Dinilai Tak Transparan, Pencalonan Cahrudin Sengaja Dijegal?