Suara.com - Politisi senior Amien Rais mengungkap siapa saja orang yang paling bertanggung jawab di Republik Indonesia. Mereka adalah Joko Widodo dan Luhut Binsar Pandjaitan.
Hal ini ia sampaikan ketika ditanya oleh Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun di kanal YouTubenya pada Rabu (13/5/2020).
Refly menanyakan apakah Amien Rais masih percaya pemerintahan saat ini masih sesuai dengan amanat reformasi yang pernah diperjuangkan Amien Rais.
Amien mengaku berat untuk memutuskansecara objektif. Ia hanya berharap agar Presiden Joko Widodo tidak meninggalkan kehancuran ketika jabatannya telah usai.
"Saya mendoakan jangan sampai Pak Jokowi nanti mengakhiri jabatan keadaan makin hancur. Kasihan yang meneruskan," kata Amien Rais.
Lebih lanjut, pendiri PAN itu mengatakan bahwa hanya ada dua warga negara Indonesia yang bertanggung jawab atas negara ini
"Jadi saat ini manusia atau warga Indonesia yang paling diminta tanggung jawab itu tinggal dua, Pak Jokowi dan Pak Luhut," jelas Amien Rais.
Ia pun mengibaratkan Presiden Jokowi dan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan itu seperti dua sisi mata koin yang berbeda tapi tetap satu.
Jika salah satunya hilang maka tak akan bisa bekerja.
Baca Juga: Gegara SE Menaker yang Bolehkan THR Dicicil, Buruh Demo Perusahaannya
"Bayangkan satu mata uang satu sisi, jika dikatakan Pak Luhut akan diganti maka tidak mungkin," lanjut Amien Rais.
Kedua pejabat tinggi Indonesia itu disebut Amien Rais adalah dua orang yang tidak akan bisa lari dari sejarah.
"Kedua orang ini tidak akan bisa lari dari sejarah, akan jadi saksi sejarah. Jadi apakah betul-betul dedicated for the people or something else, Wallahua'lam," pungkas Amien Rais.
Selain itu, ketika dicecar soal partisipasi Prabowo Subianto yang kemungkinan akan mengajukan diri lagi pada kontestasi Pilpres 2024 nanti, Amien Rais mengaku tak ambil pusing.
"Saya mmohon maaf belum pernah bertemu," tegas Amien Rais.
Ia melanjutkan secara eksplisit bahwa dirinya mengaku tak memiliki keharusan memberi dukungan kepada partisipan kontestasi politik termasuk Prabowo Subianto.
Berita Terkait
-
Jokowi Naikkan Iuran BPJS di Tengah Pandemi, Fadli Zon: Benar-benar Absurd
-
Presiden Jokowi : Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Berikutnya Lebih Baik
-
Din Syamsuddin: Jokowi Orang Baik tapi Dikelilingi Pihak yang Berniat Buruk
-
Din Syamsuddin: Jokowi Pernah Minta Tolong PP Muhammadiyah Menghadapi Mafia
-
Din Syamsuddin Ungkap Mafia di Lingkaran Jokowi: Mereka Merajalela!
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Emiten Sejahtera Bintang Abadi Textile Pailit, Sahamnya Dimiliki BUMN
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
Terkini
-
Menteri HAM Sebut Mudah Temukan 3 Mahasiswa Hilang dengan CCTV, DPR: Kalau Gampang Laksanakan Dong!
-
Update Orang Hilang Peristiwa Agustus: Satu Telah Ditemukan, Dua Belum Kembali!
-
Sebut Geng Solo Virus di Kabinet, Soenarko : Keluarkan Menteri Diduga Korupsi dan Orang Jokowi
-
Mendesak Reformasi Polri, Peluang Anak Buah Prabowo Naik Pangkat Terbuka? Ini Kata Pengamat!
-
DPRD DKI Ungkap Parkir Ilegal Bisa Rugikan PAD Rp 700 Miliar per Tahun, 50 Operator Diduga Nakal
-
Parung Panjang Memanas! Warga Adang Truk, Dishub Dituding Lakukan Pembiaran
-
Hitung Mundur Dimulai? Analis Sebut Kapolri Diganti Usai Hari TNI, Ini Sinyalnya
-
DPRD 'Geruduk' Parkir Ilegal di Jaktim, Dua Lokasi Disegel Paksa, Potensi Pajak Miliaran Bocor
-
'Keterangan Anda Berubah!' Detik-detik Saksi PT Poison Ditegur Hakim di Sidang Sengketa Tambang
-
Saatnya 'Perbarui' Aturan Main, DPR Genjot Revisi Tiga UU Kunci Politik