Suara.com - Bantuan sosial sembako presiden bagi masyarakat terdampak virus Corona (Covid-19) akan dilakukan dalam enam tahap. Memasuki tahap kedua, masyarakat terdampak di DKI Jakarta akan mendapatkan beras 25 kg.
Direktur Jenderal Perlindungan dan Pendampingan Sosial (Linjamsos) Pepen Nazaruddin mengatakan kalau tahap pertama pembagian bansos sembako presiden sudah selesai dilakukan. Kemudian untuk tahap kedua, masyarakat yang terdampak Covid-19 hanya mendapatkan beras.
"Untuk bantuan beras sedang dilaksanakan saat ini sudah berkisar 25 persen, dan sembako sedang kami lakukan," kata Pepen dalam siaran langsung melalui akun Youtube Linjamsos, Kamis (14/5/2020).
Pepen sempat ditanyakan terkait bansos sembako presiden yang hanya disebutkan berupa beras 25 kg. Menurut Pepen pemberian bansos sembako presiden dilakukan secara variatif.
"Untuk peralihan atau jenis-jenis sembako yang diberikan, ini bervariasi. Ini dalam rangka kami hadapi Covid-19," ujarnya.
Kemudian Pepen juga mengungkapkan pihaknya sudah melakukan singkronisasi data penerima bansos sembako presiden bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Artinya, pada tahap ketiga nanti, pihaknya sudah memetakan pembagian target penerima bantuan dan juga wilayahnya.
"Sebagaimana disampaikan Pemprov DKI total 2,3 juta kepala keluarga. Kami akan berbagi di Kemensos akan bantu 1,9 juta KK dan di DKI 900 ribuan KK dan akan dibagi di DKI itu Jaktim dan Kepulauan Seribu, sisanya oleh kementerian," pungkasnya.
Tag
Berita Terkait
-
Para RT Protes Sembako Kemensos: Kelurahan Lain Dapat Banyak, Warakas Dikit
-
BPJS Naik Lagi, Jokowi Diprotes: Uang Triliunan Malah Buat Kursus Aneh-aneh
-
Resmikan Gerakan Nasional #BanggaBuatanIndonesia, Jokowi Ingatkan Ini
-
Lokasi Pertama Pembagian Bansos Tahap Dua: Pasar Rebo dan Cipayung
-
Jokowi Minta Rakyat Tenang Hadapi Corona: Kepanikan Adalah Separuh Penyakit
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO