Suara.com - Pernyataan mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsudin yang mengklaim pernah diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengatasi mafia di tanah air ditanggapi oleh politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean.
Ferdinan mempertanyakan apakah permintaan khusus tersebut kemudian dapat diemban dengan baik atau tidak oleh Din. Sebab, mengacu dari pernyataannya, Din sendiri mengaku bahwa mafia justru malah merajelela.
"Bukankah Pak Din pernah ditugasi Pak Jokowi sebagai utusan khusus? Diajak diminta melawan mafia? Tapi kenapa Pak Din sendiri bilang mafianya justru makin ramai? Bukankah ini artinya Pak Din gagal melaksanakan tugasnya sebagai utusan khusus?" kata Ferdinand kepada Suara.com, Jumat (15/5/2020).
Ferdinand kemudian mengaitkan hal tersebut dengan pernyataan lain yang disampaikan oleh Din, yaitu berkenaan dengam pribadi Jokowi yang baik, namun dikelilingi sejumlah pihak yang berniat buruk. Ferdinand sendiri sebelumnya menyatakan tidak sepakat atas pernyataan Din tersebut.
Alasannya, selain tidak disebutkan siapa pihak yang dimaksud, ia sekaligus menilai bahwa pernyataan Din terlalu tendensius karena tidak disertai pembuktian.
"Begitulah niat baik, tak selalu bisa dilakukan dan tak selalu bisa menyenangkan semua pihak. Pak Jokowi dan kabinetnya tentu memiliki niat baik untuk bangsa. Saya tidak yakin kabinet Pak Jokowi punya niat buruk untuk bangsa ini sebagai pribadi maupun sebagai pejabat. Jadi saya tidak bersepakat dengan Pak Din soal itu," kata Ferdinand.
Kembali kepada persoalan mafia, Ferdinand memandang bahwa keberadaan mereka tidak masuk pada ranah kebijakan strategis melainkan pada level teknis antarpelaku bisnis.
"Soal mafia, ini berada pada tatanan teknis pelaksanaan memang banyak terjadi. Di mana bertemunya kepentingan pelaku bisnis dengan kepentingan oknum tertentu dan ini berada di level teknis bukan di ranah kebijakan strategis yang diputuskan presiden dan kabinetnya," ujar Ferdinand.
Sebelumnya, Din Syamsuddin juga mengungkapkan bahwa Jokowi pernah meminta tolong kepada PP Muhammadiyah untuk membantu pemerintah menghadapi mafia.
Baca Juga: Geger Gadis Pembunuh Balita Pernah Diperkosa, Keluarga Hilang Tanpa Jejak
"Beliau dulu pernah minta tolong kepada PP Muhammadiyah untuk membantu pemerintah menghadapi dan mengatasi mafia. Disebutkannya mafia itu dari satu sampai dari mafia beras, mafia gula, mafia garam, mafia daging, sampai mafia pendidikan, itu jumlahnya belasan," kata Din Syamsuddin.
Ia mengiyakan permintaan tersebut namun yang terjadi justru para mafia semakin merajalela. Profesor yang pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu lantas mengatakan jika adanya mafia di lingkaran Jokowi bisa merusak tatanan pemerintahan.
"Saya bilang siap, tapi apa yang terjadi? Mafia merajalela, mafia semakin merajalela," ucapnya.
Meski demikian, ia enggan menyebutkan siapa saja mafia yang ia maksud. Dirinya hanya menegaskan bahwa para mafia tersebut masih kuat bercokol dalam pemerintahan.
"Saya bukan mafialogi, kita bukan mafialogi, kriminologi, tapi kenyataanya ada masih kuat, dan ini akan merusak tatanan good governance," ujarnya.
Din juga menyebut ada beberapa pihak yang secara terang-terangan hanya mencari keuntungan dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Jokowi.
Berita Terkait
-
Din Sebut Jokowi Dikelilingi Pihak Berniat Buruk, Politisi Demokrat: Siapa?
-
Soal Mafia di Pemerintahan, Arief Poyuono: Merugikan Negara Siap-Siap Dibui
-
Iuran BPJS Naik, Ferdinand Demokrat Sebut Ada Niat Baik Pemerintah Tapi..
-
Iuran BPJS Naik Lagi, PA 212: Sungguh Tega, Pemerintah Mati Rasa
-
Soroti Antrean Bandara, Ferdinand: Bikin RI Makin Sulit Keluar dari Covid
Terpopuler
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 4 Pilihan HP OPPO 5G Terbaik 2026 dengan RAM Besar dan Kamera Berkualitas
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- Bojan Hodak Beberkan Posisi Pemain Baru Persib Bandung
Pilihan
-
Sah! Komisi XI DPR Pilih Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI
-
Hasil Akhir ASEAN Para Games 2025: Raih 135 Emas, Indonesia Kunci Posisi Runner-up
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
Terkini
-
Sisi Gelap Penjarahan Fasilitas Jakarta: Antara Desakan Perut Urban dan Lemahnya Sistem Pengawasan
-
WNI Gabung Militer Asing: Iming-Iming Gaji Besar, Namun Status Kewarganegaraan Jadi Taruhan
-
Kasatgas Tito Pimpin Rakor Pembahasan Bantuan Rumah dan Bantuan Sosial Pascabencana
-
Partai Gema Bangsa Resmi Usung Prabowo di 2029: Ingin Akhiri Cengkeraman Oligarki!
-
Jakarta Siaga, BMKG Bunyikan Alarm Hujan Lebat Hari Ini
-
Akankah Rocky Gerung Hadir? Polda Metro Tunggu Kedatangannya Terkait Kasus Ijazah Palsu Jokowi
-
Jaga Marwah Non-Blok, Connie Ingatkan Presiden Tak Sembarang Bayar Iuran Dewan Perdamaian
-
Pura-pura Jadi Kurir Ekspedisi, Dua Pengedar Narkoba di Tangerang Tak Berkutik Diciduk Polisi
-
Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Minta Bos Maktour Tetap di Indonesia
-
Diperiksa KPK, Bos Maktour Tegaskan Pembagian Kuota Haji Wewenang Kemenag