Suara.com - #IndonesiaTerserah, Anita Wahid: Masyarakat Lelah Pemerintah Tidak Jelas
Putri ketiga Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Anita Ashvini Wahid menanggapi timbulnya tagar terkait penanganan Covid-19 yang belakangan viral di media sosial Twitter. Tagar yang dimaksud ialah #IndonesiaTerserah.
Presidium MAFINDO itu memandang, kehadiran tagar #IndonesiaTerserah merupakan luapan kelelahan masyarakat atas sikap pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait Covid-19 yang dirasa membingungkan, bahkan cenderung tidak jelas.
"Hashtag #IndonesiaTerserah itu benar-benar menggambarkan kelelahan warga masyarakat terhadap cara kerja pemerintah yang kayanya itu gak jelas arahnya mau ke mana. Bagaimana mereka ya itu tadi ya sibuk saling salah-salahan dengan pemerintah daerah, sibuk saling tunggu-tungguan terutama masalah data gitu," kata Anita dalam Syndicate Forum Online di akun Youtube PARA Syndicate, Minggu (17/5/2020).
Anita mencontohkan, dalam persoalan pendistribusian bantuan sosial ada perbedaan dan saling menyalahkan antara pemerintah daerah dan pusat. Diketahui dalam pendistribusian bansos terjadi permasalahan mengenai data penerima.
"Sekarang kan masalah bansos ini pemerintah bilang mereka menunggu data dari pemerintah daerah, terus sementara itu kades-kades pada bilang bahwa ini bagaimana sih data dari pemerintah kok berantakan begini. Jadi akhirnya gak jelas nih siapa yang akhirnya bertanggung jawab atas permasalahan data itu," ujar Anita.
Seperti diketahui, tagar #Indonesiaterserah di media sosial juga merupakan luapan kekesalan tenaga medis terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang justru berpotensi memperluas penyebaran Covid-19.
Beberapa kebijakan yang disoroti tenaga medis di antaranya adalah pengecualian pergerakan masyarakat keluar kota hingga diperbolehkannya warga berusia di bawah 45 tahun di 11 sektor yang dibolehkan kembali bekerja di kantor.
Di sisi lain, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Dokter Brian Sriprahastuti, menanggapi hal itu dengan menegaskan bahwa pemerintah tetap konsisten menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Baca Juga: Dokter Temukan Cara Perbesar Penis Aman Dalam Satu Jam, Siapa Mau?
"[Sesuai] prinsip PSBB, individu masih boleh beraktivitas tapi dibatasi, termasuk work from home (bekerja dari rumah) dengan pengecualian," ujarnya dalam pesan tertulis pada BBC News Indonesia, hari Jumat (15/05).
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Link DANA Kaget Khusus Jumat Berkah: Klaim Saldo Gratis Langsung Cuan Rp 345 Ribu
- Owner Bake n Grind Terancam Penjara Hingga 5 Tahun Akibat Pasal Berlapis
- Beda Biaya Masuk Ponpes Al Khoziny dan Ponpes Tebuireng, Kualitas Bangunan Dinilai Jomplang
- 5 Link DANA Kaget Terbaru Bernilai Rp 434 Ribu, Klaim Sekarang Sebelum Kehabisan!
- Unggahan Putri Anne di Tengah Momen Pernikahan Amanda Manopo-Kenny Austin Curi Perhatian
Pilihan
-
Grand Mall Bekasi Tutup, Netizen Cerita Kenangan Lawas: dari Beli Mainan Sampai Main di Aladdin
-
Jay Idzes Ngeluh, Kok Bisa-bisanya Diajak Podcast Jelang Timnas Indonesia vs Irak?
-
278 Hari Berlalu, Peringatan Media Asing Soal Borok Patrick Kluivert Mulai Jadi Kenyataan
-
10 HP dengan Kamera Terbaik Oktober 2025, Nomor Satu Bukan iPhone 17 Pro
-
Timnas Indonesia 57 Tahun Tanpa Kemenangan Lawan Irak, Saatnya Garuda Patahkan Kutukan?
Terkini
-
Atraksi Binturong 'Berkaki Lima' Jadi Primadona di Malam Perdana Ragunan Zoo
-
Antusiasme Pengunjung Ragunan Malam di Luar Dugaan, Kadis Pertamanan: Saya Kaget!
-
Uji Coba Wisata Malam Ragunan: Nostalgia Masa Kecil di Bawah Bintang!
-
93 KK di Kampung Nelayan Indramayu Mendapatkan Layanan Sambung Listrik Gratis dari PLN
-
Modal Rp 20 Ribu, Pria Ini Bikin Geger Pasar Malam Usai Sabet Dua Sepeda Listrik Sekaligus
-
Mengenang Kejayaan Grand Mall Bekasi, Dulu Primadona Kini Sepi Bak Rumah Hantu
-
4 Fakta Tutupnya Grand Mall Bekasi, Kalah Saing hingga Tinggalkan Kenangan Manis
-
Agustina Wilujeng: Kader Posyandu Adalah Garda Terdepan Kesehatan Warga Semarang
-
Viral Airlangga Hartarto Terekam Dorong Dedi Mulyadi, Biar Bisa Foto di Samping Jusuf Kalla
-
Wajar Kepala Daerah Ngamuk, Ini Sederet Masalah jika TKD Dipotong Kemenkeu