Suara.com - Pakar Cyber Security Teguh Aprianto menduga bahwa 2,3 juta data penduduk Indonesia yang bocor di forum hacker merupakan data milik Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ia menduga data tersebut bocor dari KPU Pusat atau KPU Daerah.
Pasalnya, hal ini terlihat dari jenis data yang diambil dari Daftar Pemilih Tetap (DPT). Selain itu, data yang bocor di forum hacker tersebut telah digolongkan berdasarkan Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Meski demikian, menurut Teguh, sebanyak 2,3 juta data penduduk Indonesia yang saat ini telah masuk di forum hacker baru memuat DPT wilayah provinsi Yogyakarta. Hal ini terlihat dari nama-nama folder yang telah dibedakan berdasarkan nama kota dan kecamatan di provinsi Yogyakarta.
"Untuk data penduduk yang bocor, yang baru dirilis adalah data 2.3 juta penduduk DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta). Di antaranya adalah kota/kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kota, Kulonprogo, dan Sleman," tulis Teguh lewat akun Twitter-nya @secgron.
Pendiri Ethical Hacker Indonesia itu mengatakan data yang dibagikan dalam bentuk PDF tersebut berisi identitas yang meliputi nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), tempat dan tanggal lahir, umur, jenis kelamin, status perkawinan, dan alamat lengkap.
Namun, yang lebih mengkhawatirkan, pelaku penjualan data mengaku masih memiliki 200 juta penduduk Indonesia yang akan segera dibagikan melalui forum yang sama. Menurut Teguh, 200 juta data penduduk tersebut merupakan DPT dari seluruh wilayah di Indonesia.
"Walaupun data yang baru dirilis hanya 2,3 juta data, namun pelaku yang membocorkan data tersebut mengklaim dia memiliki lebih dari 200 juta data, itu artinya data seluruh DPT yang ada di Indonesia," katanya.
Warganet yang menyimak penjelasan Teguh lantas memberikan beragam reaksi di kolom reply. Mereka geram dan menuntut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) segera mengusut kasus tersebut.
"Jangan merem mata situ @kemkominfo tolong!!" kata @galihbrokii.
Baca Juga: Bukan Ditangkap, Pemenang Lelang Motor Jokowi Justru Minta Tolong ke Polisi
"Bahaya banget ini kalau data diperjualbelikan terus dipakai untuk hal-hal yang enggak semestinya," tulis @prue_annat.
"@kemkominfo kalau masalah ginian cepet ninuninu kayak masalah film bajakan enggak?" kata @knowmeaft.
Berita Terkait
-
Ancaman Siber Makin Masif , Microsoft : 80 Persen Sangkut Kebocoran Data!
-
Terungkap! Dua Modus Penipuan di Industri Keuangan Ini Sering Terjadi di Indonesia
-
Waduh, Penggunaan AI di Perbankan Masih Rentan Terhadap Kebocoran Data
-
CSIRTradar: Platform Baru Amankan Indonesia dari Kebocoran Data di Dark Web
-
Psikologi Publik: Mengapa Hacker Jadi Pahlawan di Mata Warganet?
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional