Suara.com - Pakar Cyber Security Teguh Aprianto menduga bahwa 2,3 juta data penduduk Indonesia yang bocor di forum hacker merupakan data milik Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ia menduga data tersebut bocor dari KPU Pusat atau KPU Daerah.
Pasalnya, hal ini terlihat dari jenis data yang diambil dari Daftar Pemilih Tetap (DPT). Selain itu, data yang bocor di forum hacker tersebut telah digolongkan berdasarkan Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Meski demikian, menurut Teguh, sebanyak 2,3 juta data penduduk Indonesia yang saat ini telah masuk di forum hacker baru memuat DPT wilayah provinsi Yogyakarta. Hal ini terlihat dari nama-nama folder yang telah dibedakan berdasarkan nama kota dan kecamatan di provinsi Yogyakarta.
"Untuk data penduduk yang bocor, yang baru dirilis adalah data 2.3 juta penduduk DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta). Di antaranya adalah kota/kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kota, Kulonprogo, dan Sleman," tulis Teguh lewat akun Twitter-nya @secgron.
Pendiri Ethical Hacker Indonesia itu mengatakan data yang dibagikan dalam bentuk PDF tersebut berisi identitas yang meliputi nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), tempat dan tanggal lahir, umur, jenis kelamin, status perkawinan, dan alamat lengkap.
Namun, yang lebih mengkhawatirkan, pelaku penjualan data mengaku masih memiliki 200 juta penduduk Indonesia yang akan segera dibagikan melalui forum yang sama. Menurut Teguh, 200 juta data penduduk tersebut merupakan DPT dari seluruh wilayah di Indonesia.
"Walaupun data yang baru dirilis hanya 2,3 juta data, namun pelaku yang membocorkan data tersebut mengklaim dia memiliki lebih dari 200 juta data, itu artinya data seluruh DPT yang ada di Indonesia," katanya.
Warganet yang menyimak penjelasan Teguh lantas memberikan beragam reaksi di kolom reply. Mereka geram dan menuntut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) segera mengusut kasus tersebut.
"Jangan merem mata situ @kemkominfo tolong!!" kata @galihbrokii.
Baca Juga: Bukan Ditangkap, Pemenang Lelang Motor Jokowi Justru Minta Tolong ke Polisi
"Bahaya banget ini kalau data diperjualbelikan terus dipakai untuk hal-hal yang enggak semestinya," tulis @prue_annat.
"@kemkominfo kalau masalah ginian cepet ninuninu kayak masalah film bajakan enggak?" kata @knowmeaft.
Berita Terkait
-
Lokataru Minta Masalah Kebocoran Data Nasional Dievaluasi Sebelum Bahas RUU KKS
-
Registrasi Kartu SIM dengan Biometrik, Pakar: Berisiko, Ngeri Kita!
-
Data Pribadi Terus Bocor, Seberapa Kuat Keamanan Siber Indonesia?
-
7 Cara Mengamankan Akun Instagram dari Hacker, Solusi Aman dari 'Serangan Reset Password'
-
Hindari Kebocoran Data: Panduan Lengkap Memperbaiki HP Android yang Kena Hack
Terpopuler
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- 6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- Habiburokhman Ngamuk di DPR, Perwakilan Pengembang Klaster Vasana Diusir Paksa Saat Rapat di Senayan
Pilihan
-
Update Kuota PINTAR BI Wilayah Jawa dan Luar Jawa untuk Penukaran Uang
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
Terkini
-
Mengurai Krisis Dokter Spesialis di Indonesia: Di Mana Letak Masalahnya?
-
Sekolah Swasta Gratis di Semarang Bertambah Jadi 133, Jangkau Lebih Banyak Siswa
-
Anies Baswedan Soroti Dinasti Politik: Pemerintah Harusnya Bekerja untuk Rakyat, Bukan Keluarga!
-
Anies Baswedan Beri Restu: Ormas Gerakan Rakyat Resmi Jadi Partai, Apa Langkah Selanjutnya?
-
Terbongkar! Hutan Kota Cawang Jadi Sarang Aktivitas Asusila, Pemkot Gerebek dan Segel Lokasi
-
Tolak Ambang Batas Parlemen, Partai Gerakan Rakyat Usul PT 0 Persen: Jangan Ada Suara Mubazir!
-
Luput dari Pengawasan, Praktik Tak Manusiawi di Panti Disabilitas Mental Dilaporkan ke Mensos
-
Siap Berdebat dengan Menteri Pigai Soal HAM, Zainal Arifin Mochtar: Bukan Teoretis tapi Tagih Janji
-
Demo Mahasiswa di Mabes Polri saat Ramadan, Polisi Berpeci dan Bersorban Siap Bagi Takjil
-
Geger Mobil Dinas Rp8,5 M, Golkar "Semprot" Gubernur Kaltim: Ukur Kondisi Rakyat