Ia juga menyinggung soal kebijakan pemerintah yang terus mengedepankan aspek ekonomi ketimbang kesihatan.
"Selalu mengedepankan aspek ekonomi ketimbang kesehatan, bisa terjadi bunuh diri masal di negeri kita. Dengarkan ilmuan maupun scientist dalam membuat kebijakan," imbuh Mardani.
Lebih lanjut, Mardani juga mempertanyakan kesiapan pemerintah terkait kelengkapan akses pelayanan kesehatan untuk menghadapi New Normal.
Selain itu, Mardani juga meminta agar pemerintah berhenti mengeluarkan peraturan yang tidak konsisten.
"Kedepan, jangan ada lagi peraturan tidak konsisten yang pemerintah tunjukkan. Tidak disiplinnya masyarakat merupakan cermin dari hal tersebut. Orang dilarang ke mall tapi mall dibuka, orang dilarang mudik tapi kendaraan boleh lewat, bandara masih dibuka dll," kritik Mardani.
Politisi Partai Demokrat ini melontarkan kritik yang cukup menohok tentang penerapan New Normal. Ia mengaitkannya dengan data kurva kasus virus corona di Indonesia yang tak kunjung menurun.
" Jika melihat data: kurva Corona Indonesia sama sekali belum turun dan melandai. Padahal inilah dasar paling diterima akal #NewNormal layak dilakukan. Malah "relaksasi" kemarin membuat angkanya naik cetak rekor. Padahal sdh pakai protokol. Apalagi ada gelombang kedua penularan," tulis Jansen Sitindaon pada Senin (25/5/2020).
Menurutnya, data dari tim medis dan ahli epidemiologis harusnya dijadikan dasar penerapan New Normal.
Baca Juga: Jokowi Soroti Daerah dengan Kurva Covid-19 Tinggi, Salah Satunya Jatim
"Jika jumlah kasus positif saja belum turun ya jangan dulu. Termasuk daerah dikatakan zona hijau atau merah dibuktikan dgn tes massif. Agar cerminkan keadaan sebenarnya," imbuh Jansen.
Lebih lanjut, Jansen mengungkapkan jika pelonggaran PSBB, relaksasi, dan New Normal ini bukan ranah politisi untuk memutuskan, melainkan ranah para ahli kesehatan dan epidemiologi.
Tag
Berita Terkait
-
Jogja Jadi Pilot Project Penerapan New Normal, Humas Jogja: HOAX
-
New Normal, Seperti Ini Pengalaman Belanja di Tengah Pandemi Covid-19
-
Warga U-45 Diminta New Normal, Ketua DPRD DKI: Di Rumah Aja Imun Turun
-
Kerahkan Tentara untuk Disiplinkan Warga, Jokowi: Jika Efektif, Diperluas
-
Yuk, Intip Suasana The New Normal di Bank BRI!
Terpopuler
- KPK: Perusahaan Biro Travel Jual 20.000 Kuota Haji Tambahan, Duit Mengalir Sampai...
- Selamat Datang Elkan Baggott Gantikan Mees Hilgers Bela Timnas Indonesia, Peluangnya Sangat Besar
- Jangan Ketinggalan Tren! Begini Cara Cepat Ubah Foto Jadi Miniatur AI yang Lagi Viral
- Hari Pelanggan Nasional 2025: Nikmati Promo Spesial BRI, Diskon Sampai 25%
- Maki-Maki Prabowo dan Ingin Anies Baswedan Jadi Presiden, Ibu Jilbab Pink Viral Disebut Korban AI
Pilihan
-
Media Lokal: AS Trencin Dapat Berlian, Marselino Ferdinan Bikin Eksposur Liga Slovakia Meledak
-
Rieke Diah Pitaloka Bela Uya Kuya dan Eko Patrio: 'Konyol Sih, tapi Mereka Tulus!'
-
Dari Anak Ajaib Jadi Pesakitan: Ironi Perjalanan Karier Nadiem Makarim Sebelum Terjerat Korupsi
-
Nonaktif Hanya Akal-akalan, Tokoh Pergerakan Solo Desak Ahmad Sahroni hingga Eko Patrio Dipecat
-
Paspor Sehari Jadi: Jurus Sat-set untuk yang Kepepet, tapi Siap-siap Dompet Kaget!
Terkini
-
Pengamat Intelijen: Kinerja Listyo Sigit Bagus tapi Tetap Harus Diganti, Ini Alasannya
-
Terungkap! Rontgen Gigi Hingga Tato Bantu Identifikasi WNA Korban Helikopter Kalsel
-
Misteri Dosen UPI Hilang Terpecahkan: Ditemukan di Lembang dengan Kondisi Memprihatinkan
-
Dugaan Badai PHK Gudang Garam, Benarkah Tanda-tanda Keruntuhan Industri Kretek?
-
Israel Bunuh 15 Jurnalis Palestina Sepanjang Agustus 2025, PJS Ungkap Deretan Pelanggaran Berat
-
Mengenal Tuntutan 17+8 yang Sukses Bikin DPR Pangkas Fasilitas Mewah
-
IPI: Desakan Pencopotan Kapolri Tak Relevan, Prabowo Butuh Listyo Sigit Jaga Stabilitas
-
Arie Total Politik Jengkel Lihat Ulah Jerome Polin saat Demo: Jangan Nyari Heroiknya Doang!
-
Sekarang 'Cuma' Dapat Rp65,5 Juta Per Bulan, Berapa Perbandingan Gaji DPR yang Dulu?
-
SBY: Seni Bukan Hanya Indah, Tapi 'Senjata' Perdamaian dan Masa Depan Lebih Baik