PSI: PNS Jakarta Tidak Dapat THR, Tapi TGUPP Anies Dapat

Suara.com - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menyebut pemangkasan tunjangan pegawai negeri sipil pemprov setempat, untuk membantu biaya penanggulangan wabah virus corona covid-19, tak merata.

Pasalnya, masih ada PNS di sejumlah satuan kerja perangkat dinas (SKPD) yang tetap mendapatkan uang tunjangan secara penuh.

Politikus PSI August Hamonangan mengatakan, uang tunjangan PNS di Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, dan Dinas Kominfo, tak dipangkas.

Padahal, kata dia, tunjangan semua PNS dipangkas karena adanya kontraksi ekonomi yang dialami DKI.

Selain itu pengecualian juga diberikan kepada para PNS petugas medis yang bersinggungan langsung dengan penanganan corona.

Karena itu, dengan diberikannya tunjangan penuh untuk SKPD tersebut, maka August mengaku heran.

"Saya dapat info para PNS sedang resah karena ada kabar bahwa BKD, BPKD, dan Dinas Kominfo dapat tunjangan penuh. Padahal mereka tidak bersentuhan dengan masyarakat dan tidak berisiko tinggi," ujar August kepada wartawan, Rabu (27/5/2020).

Tak hanya SKPD, para anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) disebutnya juga lolos dari pemangkasan tunjangan. Mereka tetap mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) tanpa dikurangi.

"Bahkan, ada kabar bahwa menjelang lebaran ini anggota TGUPP mendapatkan THR, sedangkan para PNS tidak," jelasnya.

Baca Juga: Kadis Perumahan Pilih Jadi TGUPP, Pemprov DKI: Tak Menyangkut Rumah DP 0

Karena itu, menurutnya kalau benar dugaan ini, maka Gubernur Anies tidak berlaku adil. Hal ini bisa menuai konflik di kalangan para PNS.
 
"Pak Gubernur harus sadar bahwa tunjangan penghasilan itu hal yang penting dan sangat sensitif bagi para pegawai. Pak gubernur harus mampu bertindak adil."

Sebelumnya, pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta harus berkurang drastis karena merbaknya virus corona covid-19. Dampaknya juga dirasakan bagi PNS ibu kota.

Kepala BKD Jakarta Chaidir mengatakan, tunjangan perbaikan penghasilan para PNS harus dipangkas.

Ia mengatakan, kebijakan ini merupakan bentuk penyesuaian dengan kontraksi ekonomi yang terjadi di Jakarta.

"Penyesuaian terhadap perbaikan penghasilan setinggi-tingginya 50 persen," ujar Chaidir saat dihubungi, Senin (4/5/2020).