Suara.com - Politikus Partai Demokrat Jansen Sitindaon mempertanyakan keberadaan para aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) dan aktivis pro demokrasi yang saat ini telah bergabung di pemerintahan.
Ia menyinggung hal tersebut ketika membahas adanya teror yang diterima panitia diskusi Constitutional Law Society (CLS) Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (FH UGM) Yogyakarta.
"Kok bisa hal seperti ini terjadi di tengah begitu banyaknya eks aktivis HAM & pro demokrasi di kekuasaan?" kata Jansen via akun Twitter-nya @jansen_jsp.
Meski tak menyebutkan nama, namun menurut Jansen, para pegiat kemanusiaan dan demokrasi itu pernah mengadakan diskusi dengan tema yang jauh lebih sensitif di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Ia pun merasa heran karena mereka seolah-olah hilang usai bergabung dengan pemerintah.
"Yang kerjanya juga dulu tiap hari diskusi. Malah tema dan gerakannya lebih keras Gulingkan SBY lah, Cabut Mandat SBY, dan lain-lain," tulisnya.
Di akhir cuitannya, Jansen menyindir dengan mengatakan bahwa waktu telah berganti. Ia seolah membandingkan pemerintahan di era Presiden SBY dan Presiden Joko Widodo.
"Ternyata waktu sudah berganti bro," katanya.
Seperti diketahui, diskusi oleh CLS FH UGM batal diadakan usai panitia penyelenggara mendapatkan sejumlah teror dimana salah satu di antaranya adalah ancaman pembunuhan.
Baca Juga: Introducing Broker Bisa Jadi Profesi Baru Selama WFH
Diskusi itu seyogyanya akan berlangsung pada hari Jumat (29/5/2020) dan akan membahas tentang peluang pemberhentian presiden di tengah pandemi jika dilihat dari hukum tata negara.
Namun, karena mendapat teror dan tekanan, maka panitia memutuskan untuk membatalkan acara tersebut. Sejumlah pihak pun angkat bicara tentang hal ini, salah satunya Menko Polhukam Mahfud MD.
Ia sempat meminta panitia penyelanggara dan para pihak yang diteror melapor ke kepolisian agar kasus bisa segera diusut secara tuntas.
Berita Terkait
-
Geram Dituduh Mainkan Isu Ijazah, Jansen Demokrat Ungkap Kesaksian Eks Ketua Senat Kehutanan UGM
-
Demokrat Tegaskan Dukung IKN, Tolak Balas Dendam Politik Gaya Hambalang
-
Beda Pileg 2019 dan 2024 Versi Jansen Sitindaon: Uang Rp 10 Ribu Uda Ga Dimakan Pemilih
-
Jansen Sitindaon: 90 Persen Caleg Terpilih karena Politik Uang
-
Ogah Ikut Pilkada Dairi, Jansen Sitindaon: Politik Uangnya Lebih Kejam Dibanding Pileg
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
-
Daftar Starting XI Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia: Dava Yunna Masih Jadi Tumpuan!
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
Terkini
-
Raih KWP Awards, Legislator NasDem Arif Rahman: Anggota DPR Harus Selalu Turun ke Rakyat
-
Megawati Beri Hard Warning ke Kader PDIP: Jangan Korupsi,Turun ke Bawah!
-
Petugas PPSU di Pejaten Barat Tewas Ditabrak Mobil Saat Sedang Menyapu
-
Aksi Kamisan ke-904, Sumarsih: Perjuangan Ini Lahir dari Cinta
-
Bukan Sekadar Pajangan, Andre Rosiade Dedikasikan Penghargaan KWP Awards 2026 untuk Rakyat Sumbar
-
Misteri Kerangka Manusia Nyangkut di Sampah Citarum, Ciri Kawat Jadi Kunci
-
Sapu Jalan Berujung Maut: Petugas PPSU Tewas Ditabrak Mobil Oleng di Pejaten
-
Petani Tembakau Madura Desak Pemerintah Ubah Kebijakan Rokok Ilegal
-
DKI Jakarta Berangkatkan 7.819 Jemaah Haji, Pemprov Siapkan 117 PPIH
-
Tangisan Anak di Serpong Utara Ungkap Penemuan Jasad Wanita Dalam Rumah