Suara.com - Budayawan Sudjiwo Tedjo meminta agar pemerintah meninjau kembali penerapan skenario new normal atau tananan hidup baru i tengah pandemi virus corona baru atau Covid-19.
Bukan tanpa sebab, Sudjiwo Tedjo menilai bahwa hingga kini skenario tersebut belum bisa diberlakukan lantaran kasus Covid-19 di Indonesia masih cukup tinggi. Ia mengacu pada data yang ditampilkan dalam sebuah pemberitaan media massa.
Pendapat itu disampaikan Sudjiwo Tedjo melalui utas yang dibagikan di akun Twitter pribadinya, @sudjiwotedjo, Minggu (7/6/2020).
"Penambahan kasus positif Covid 19 mencapai rekor tertinggi saat PSBB baru saja dalam transisi pelonggaran. Jika mengacu pada curva Prof Hermanto itu, maka berita Kompas kemarin membuktikan bahwa suka/tidak, keadaan belum bisa dipaksakan menjadi New Normal," tulisnya seperti dikutip Suara.com.
Pria yang karib disapa Presiden Jancukers itu mengungkapkan bahwa new normal merupakan suatu keadaan di mana tidak ada lagi pengangguran dan kasus Covid-19.
Untuk menghadapi skenario tersebut, ia mengusulkan agar kalangan berpunya di Indonesia bantingan atau patungan membiayai kehidupan pengangguran dan fakir miskin. Sebab, ia menilai kalangan kelas atas mampu menyokong mereka yang kekurangan.
"Usul, bagaimana kalau keadaan New Normal (tidak ada pengganguran dan penambahakan positif Covdi-19) itu kita tunggu. Selama menunggu, seluruh kehiduoan pengangguran di Indonesia dan fakir miskis ditanggung bersama dengan bantingan oleh kaum berpunya," imbuhnya.
Adapun mekanisme patungan itu, kata Sudjiwo Tedjo, diatur seperti ketika negara menghadapi perang. Ia menyebutkan, dalam keadaan perang biasanya mobil-mobil pribadi diminta negara untuk kepentingan perang.
Begitu juga dengan harta-harta pribadi kalangan kelas atas akan disalurkan. Dengan begitu, cara patungan ini, dikatakannya, mencerminkan nilai gotong royong yang disebutkan dalam Pancasila.
Baca Juga: Longgarkan Lockdown, Kasus Corona di India Meningkat 10 Ribu dalam 24 Jam
"Secara gob***an aku mikir jutaan pengangguran & fakir miskin di Indonesia tuh bisa ditanggung hidupnya via bantingan duit kaum berpunya. Wong duit orang2 berpunya itu kalau dikumpulin dari seribu perak sampai yang triliyunan, mungkin Indonesia bisa bikin Pilpres berkali-kali dalam setahun," cuit Sudjiwo Tedjo.
Lebih lanjut, Sudjiwo Tedjo menerangkan, setelah strategi tersebut terlaksana atau dalam arti lain new normal berhasil diterapkan, barulah pemerintah diminta melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar(PSBB).
"Nah setetah New Normal datang tanpa kedatangannya dipaksakan (artinya setelah tak ada pengurangan tapi jg tak ada penambahan positif Covid 19) baru PSBB dilonggarkan .. Demikian usul saya secara awam dengan logika gob****an," kata Sudjiwo Tedjo memungkasi.
Berita Terkait
-
Klitih Kembali Terjadi di Jogja, Korban Ditendang Hingga Jatuh
-
Sambut New Normal, Banyuwangi Siapkan 8 Destinasi Wisata Percontohan
-
Pemerintah Perlu Pastikan Protokol New Normal telah Dikaji Komprehensif
-
Usai PSBB Tahap III, Kota Padang Tetapkan Masa Transisi 8-13 Juli
-
Viral Poster Kelas Poligami, 'Cara Kilat Dapat Istri Empat Sesuai Syariat'
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional