Suara.com - Kita telah menciptakan "badai" untuk penyakit dari satwa liar menyebar ke manusia dan menyebar dengan cepat ke seluruh dunia, para ilmuwan memperingatkan.
Perambahan hutan mempercepat proses itu.
Pandangan ini datang dari para ahli kesehatan global yang mempelajari bagaimana dan di mana penyakit baru muncul.
Sebagai bagian dari upaya itu, mereka sekarang telah mengembangkan sistem pengenalan pola untuk memprediksi penyakit hewan liar mana yang paling berisiko bagi manusia.
Upaya ini dipimpin oleh ilmuwan dari Universitas Liverpool, Inggris, namun itu merupakan bagian dari upaya global untuk mengembangkan cara untuk mempersiapkan dengan baik penangangan pandemi di masa mendatang.
'Kami menghindari lima peluru'
"Selama 20 tahun terakhir, kita memiliki enam ancaman signifikan - SARS, MERS, Ebola, flu burung dan flu babi," ujar Profesor Matthew Baylis dari Universitas Liverpool kepada BBC News.
"Kita telah menghindari lima peluru, namun yang keenam mengenai kita.
"Dan ini bukan pandemi terakhir yang akan kita hadapi, jadi kita perlu untuk menilik penyakit dari alam liar secara lebih dekat."
Baca Juga: Bukan Coronawati, Rekomendasi Nama Bayi Terpopuler selama Pandemi Covid-19
Sebagai bagian dari pemeriksaan, dia dan koleganya telah mendesain sistem prediksi pola yang menyediakan data tentang penyakit alam liar yang sudah kita ketahui.
Dari ribuan bakteri, parasit dan virus yang telah diketahui sains, sistem ini mengidentifikasi petunjuk yang terkubur dalam jumlah dan jenis spesies yang mereka infeksi.
Sistem itu menggunakan petunjuk-petunjuk tersebut untuk menyorot mana yang paling mengancam manusia.
Jika sebuah patogen ditandai sebagai prioritas, para ilmuwan bisa langsung melakukan penelitian untuk menemukan pencegahan atau perawatan sebelum wabah terjadi.
"Ini akan menjadi langkah lain, selain mencari tahu penyakit mana yang bisa menjadi pandemi, namun kita telah membuat kemajuan dalam langkah pertama ini," ujar Baylis.
Pelajaran dari karantina wilayah
Berita Terkait
-
Bukan Coronawati, Rekomendasi Nama Bayi Terpopuler selama Pandemi Covid-19
-
Ibadah Haji 2020 Batal karena Covid, Wapres Ma'ruf: Hak Calon Jemaah Tetap
-
Poligami Banyak Terungkap saat Corona, Perceraian di Arab Saudi Meroket
-
8 Hari Tanpa Kematian, Kuba Negara Komunis ke-4 yang Menang Lawan Corona
-
Tiga Agama Beda Pandangan soal Pembukaan Tempat Ibadah di Inggris
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang
-
Di Sidang MKD: Ahli Sebut Ucapan Ahmad Sahroni Salah Dipahami Akibat Perang Informasi
-
TKA 2025 Hari Pertama Berjalan Lancar, Sinyal Positif dari Sekolah dan Siswa di Seluruh Indonesia
-
Aktivis Serukan Pimpinan Pusat HKBP Jaga Netralitas dari Kepentingan Politik