20 Juta Nama Warga RI Belum Sinkron dengan Nomor Induk Kependudukan

Suara.com - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menuturkan masa pandemi Covid-19 menjadi momentum untuk memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Sebab masih banyak nomor induk kependudukan yang masih belum sinkron.

"Selama pandemi covid ini, kita harapkan menjadi momentum perbaiki DTKS, di mana masih banyak nomor induk kependudukan yang masih belum sinkron," ujar Muhadjir dalam jumpa pers secara virtual, Rabu (17/6/2020).

Bahkan kata dia, sebanyak 20 juta nama penduduk Indonesia yang belum sinkron dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Nantinya data tersebut akan dijadikan sasaran penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk penyelaluran bansos.

"Masih ada 20 juta nama yang belum singkron dengan nomor induk kepegawaian yang nanti akan dijadikan sasaran penyempurnaan DTKS," ucap dia.

Tak hanya itu, pemerintah kata Muhadjir juga akan merapihkan data dalam DTKS yang berstatus inclussion error dan exclussion error, yakni orang miskin yang belum masuk akan dimasukkan dalam DTKS.

"Tetapi juga ada yang sebetulnya tidak miskin tetapi selama ini menerima DTKS, akibat perubahan status sosialnya mungkin, nanti akan kami keluarkan," katanya.

Baca Juga: Pria Ini Galau Akut, Istrinya Ternyata Pura-Pura Perawan saat Malam Pertama