Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum mengetahui kelanjutan program pembagian Bantuan Sosial (Bansos) setelah bulan Juli mendatang.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut belum memberikan arahan.
Sejak Bansos tahap dua disalurkan pada Mei lalu, program ini direncanakan berlangsung sampai akhir Juli. Total ada 2.451.708 kepala keluarga (KK) di DKI yang menerima paket sembako. Namun pembagiannya dibagi dua dengan Kementerian Sosial (Kemensos). 1.147.532 KK disalurkan Pemprov DKI, 1,3 juta KK dikerjakan Kemensos.
Belakangan, Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan Pemprov DKI memutuskan untuk tidak memperpanjang bansos sampai Desember sesuai rencana awal. DKI memutuskan untuk mengadakan program lainnya.
Mengenai hal ini, Kepala Divisi Perkulakan Retail Distribusi PD Pasar Jaya, Edison Sembiring mengklaim belum menerima perintah untuk mencari paket sembako di bulan Juli sampai Desember. Pihaknya merupakan penyedia barang untuk paket sembako bansos.
"Untuk program bansos di bulan Juli sampai dengan Desember kami Pasar Jaya belum mendapat arahan ataupun penugasan dari Dinsos ataupun Pemprov DKI," ujar Edison saat dihubungi, Kamis (18/6/2020).
Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Ika Yuli Rahayu juga enggan menjawab. Ia meminta informasi terkait hal ini ditanyakan langsung ke Gugus Tugas percepatan penanganan Covid-19 DKI.
"Kami belum arah ke sana, maaf info langsung ya ke provinsi saja ke gugus tugas provinsi DKI Jakarta," pungkasnya.
Kemarin, Anies juga sempat ditanya soal nasib Bansos di bulan Juli. Namun ia enggan menjawabnya sebelum ada regulasi resmi.
Baca Juga: Sepekan Berjalan, DPRD Bantul Terima Ratusan Aduan Warga Tak Terima Bansos
"Nanti sesudah ada regulasi baru saya jelasin," ujar Anies di Stasiun Sudirman.
Sebelumnya, Mensos Juliari Batubara mengatakan program bantuan sosial khusus di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) akan dilanjutkan hingga Desember 2020.
Namun besaran bantuan akan berkurang yakni sebesar Rp 300 ribu perbulan.
Pemerintah sebelumya memberikan program Bansos khusus kepada masyarakat yang tedampak Covid-19 di wilayah Jabodetabek senilai Rp 600 per bulan
"Program bansos sembako Jabodetabek akan diteruskan sampai Desember dengan besaran atau nilai indeksnya dari Rp 600 ribu dikurangi jadi Rp 300 ribu untuk per bulan per KPM. Jadi bulan Juli sampai Desember ada 6 tahap penyaluran. setiap bulannya adalah Rp 300 ribu per KPM," ujar Juliari dalam pers secara virtual di Kantor Presiden, Rabu (17/6/2020).
Berita Terkait
-
Pemprov DKI Razia Pengemis hingga Gelandangan, 2 Ribu Orang Terjaring Sepanjang 2024
-
CEK FAKTA: KPK Tangkap Anies Baswedan Akibat Terbukti Korupsi Bansos DKI Rp2,85 Triliun, Benarkah?
-
5 Fakta Dugaan Korupsi Bansos DKI Era Anies Baswedan, Pj Gubernur Heru Budi Angkat Tangan
-
Sebut Nilai PBB di DKI Paling Tinggi, Anies : Kami Tak Ingin Warga Jakarta Terusir
-
Ditanya Jabatannya Yang Tinggal 2 Bulan Lagi, Anies Baswedan Jawab Ini
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- Peluang Baru Terbuka, Kehidupan 4 Shio Ini Diprediksi Semakin Membaik Mulai 10 Juni 2026
Pilihan
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
-
'Kalau Semua Diam, Siapa yang Akan Bicara?' Alasan Zaskia Adya Mecca Dukung Aksi Mahasiswa
-
Silakan Tabrak Kami! Polisi Tantang Massa Mahasiswa UI yang Nekat ke Bundaran HI
Terkini
-
Sidang Blueray Cargo, Jaksa KPK Ungkap Dugaan Aliran Rp21 Miliar ke Djaka Budi Utama
-
Imbau Daerah Gelar Nobar Piala Dunia 2026, Mendagri Optimistis Bakal Gerakkan Perekonomian
-
'Tak Ada Penangkapan!' Kapolres Jaksel Bantah Tudingan Represif di Aksi Mahasiswa GMNI Pancoran
-
Gangguan Akses CCTV Publik Saat Aksi Unjuk Rasa di Sudirman Bukan dari Sistem Pemprov DKI
-
Massa di Sudirman Bubar: Mahasiswa Mundur Pertama, Disusul Kelompok 'Baju Hitam'
-
Mahasiswa Sudah Pergi, Siapa Massa Berbaju Hitam yang Masih Bertahan di Sudirman?
-
Mendagri Tito Dorong DKPP Tingkatkan Integritas Penyelenggara Pemilu
-
KPK Selidiki Dugaan Perintangan Penyidikan Kasus Bea Cukai, Pendiri IAW Diperiksa
-
Mengapa Pertamax Naik? Teddy Indra Wijaya Ungkap 3 Alasannya
-
Triana ke Mahasiswa: Jangan Lupakan Reformasi Agraria, Tanpa Itu Indonesia Tak Akan Berubah