Suara.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menanggapi permintaan Komisi III DPR agar pihaknya mengevaluasi prosedur penggundulan rambut terhadap narapidana yang masuk ke lapas.
Menurut Yasonna, penggundulan rambut memang merupakan prosedur yang harus dijalankan bagi setiap narapidana. Kendati begitu, ia mengaku siap untuk membahas hal tersebut untuk kemudian dilakukan evaluasi.
"Kalau soal pangkas rambut memang itu protap yang harus dilakukan. Bahwa nanti ada usulan tentang itu, itu nanti kita akan bahas," kata Yasonna dalam rapat dengan Komisi III, Senin (22/6/2020).
Sebelumnya, anggota Komisi III Habiburokhman meminta Kementerian Hukum dan HAM melalui Ditjen PAS mengevaluasi soal prosedur pemotongan rambut menjadi gundul bagi narapidana di lapas.
Hal itu diminta Habiburokhman bekaitan dengan penggundulan rambut gondrong milik Habib Bahar bin Smith ketika ia kembali dimasukan ke lapas usai sebelumnya bebas melalui program asimilasi.
"Kemudian juga soal pemotongan rambut. Kalau dikatakan pemotongan rambut itu pola standar SOP, kami minta dievaluasi pak. Karena ini mengingatkan kisah pahit di masa lalu," kata Habiburokhman dalam rapat Komisi III dengan Kemenkumhan, Senin (22/6/2020).
"Bung karno masuk ke Sukamiskin dalam tulisannya dikatakan 'saya dihinakan dengan digunduli'. Saya juga ingat pak, zaman orde baru kalau ada kriminal ditangkap, digunduli," sambungnya.
Selain karena historis, Habiburokhman menganggap penggundulan terhadap narapidana tidak memiliki keterkaitan dengan proses identifikasi. Untuk itu, ia meminta prosedur tersebut dievaluasi.
"Saya pikir itu tidak ada relevansinya demgan identifikasi karena banyak cara lain. Cara-cara seperti itu kalau sudah menjadi pola saya minta tolong untuk dievalusi," kata Habiburokhman.
Baca Juga: Bos Narkoba Ngamuk di Penjara, Gebuki Napi Eks Kurirnya di Penjara
Berita Terkait
-
Soal 'Kadrun Mainkan PKI', Poyuono Disindir: Jangan Lupa Kacang pada Kulit
-
Resmi Jabat Kepala Lapas Cebongan Sleman, Kusnan Janji Perangi Korupsi
-
Ini Ujaran Poyuono Sebut PKI Dimainkan Kadrun, Bikin Panas Kuping Gerindra
-
#TenggelamkanGerindra Trending, Jubir Gerindra: Poyuono Tidak Mewakili Kami
-
Jahit APD, Gangster di India Selamatkan Nyawa di Tengah Pandemi Corona
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
Terkini
-
Pandji Pragiwaksono Dicecar 48 Pertanyaan Usai Diperiksa Bareskrim: Saya Ikuti Prosesnya Saja
-
Lebih Ganas dari COVID-19, Menakar Kesiapan Indonesia Hadapi Virus Nipah yang Mematikan
-
Dirut Garuda dan Perwakilan Embraer Sambangi Istana, Bahas Rencana Pembelian Pesawat?
-
Jakarta Makin Gampang Tenggelam, Sudah Waktunya Benahi Tata Ruang?
-
Noel Ngaku Dilarang Ungkap Partai K: Benernya Lidah Gue Mau Ngomongin Hari Ini
-
Prabowo Sentil Bogor Semrawut Banyak Spanduk, Wawako Jenal: 61 Baliho Sudah Kami Bongkar
-
Saksi Kasus Noel Ebenezer Ungkap Ada 4 Orang dari Kejagung Minta Duit Masing-masing Rp 1,5 Miliar
-
DJKI Perkenalkan Layanan Konsultasi Kekayaan Intelektual Melalui Video Call
-
Saksi Sidang Noel Akui Pernah Ditawari LC Oleh 'Sultan Kemnaker': Saya Tidak Tahu Sumber Duitnya
-
Singgung Kasus Pertamina, Eks Ketua MK Beberkan Persoalan Besar Penegakan Hukum