Suara.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta kepada aparat penegak hukum tidak terlalu sensi menghadapi adanya sebuah diskusi, guyonan atau bahkan hoaks ringan yang cenderung menyerang Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Mahfud berharap ada perlakuan restorative justice yang bisa dipraktikan oleh aparat keamanan hingga tidak perlu asal seret ke jalur hukum.
Pembicaraan Mahfud itu diawali oleh banyaknya konten-konten informasi yang mengandung hoaks, fitnah, maupun ujaran kebencian ketika penyelenggaraan Pilkada tengah bergulir. Tidak sedikit penangkapan sejumlah pihak pun ikut meramaikan panggung pilkada hanya karena perkataannya di sosial media meskipun ada yang hanya sebatas menyampaikan kritik bahkan guyonan.
Mahfud mengklaim sempat membicarakan hal tersebut dengan Presiden Jokowi. Ada pesan Jokowi yang kemudian dikutipnya.
"Pesan pak Presiden itu aparat itu jangan terlalu sensi, jangan terlalu sensitif. Ada apa-apa ditangkap, ada apa-apa diadili," kata Mahfud dalam pidatonya di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat yang disiarkan secara virtual, Selasa (23/6/2020).
"Orang mau webinar dilarang, ndak usah, biarin saja kata presiden, wong, kita seminar tidak seminar tetap difitnah terus kok, mau seminar, mau ndak, diawasi saja kalau melanggar hukum yang luar biasa," tambahnya.
Kalau tindakan seseorang sudah termasuk ke dalam kriminal maka menurutnya baru bisa ditindak. Akan tetapi kalau hanya sebatas menyampaikan hoaks-hoaks ringan tidak justru harus ada perlakuan lain.
Ia memperkenalkan sebuah konsep restorative justice yang berarti suatu pendekatan yang lebih memprioritaskan kepada situasi terciptanya keadilan dan keseimbangan pelaku tindak pidana serta korban.
"Restorative justice itu adalah tindakan untuk melanggar hukum guna menegakan hukum. Tindakan melanggar hak asasi manusia untuk menegakkan hak asasi manusia," tuturnya.
Baca Juga: Disebut Warganet Hoaks Positif, Beredar Isu Razia Tak Pakai Masker
"Nah itu yang disebut restorative justice. Sehingga saya bicara dalam konteks, hoaks, seminar, orang kampanye yang mungkin bicara kurang tepat ya diluruskan tetapi pakai pendekatan yang lebih manusiawi tidak pakai terlalu sensi gitu."
Berita Terkait
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
Pilihan
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
Terkini
-
Diduga Jadi Sarang Prostitusi, Dua Akses Taman Kota Cawang Ditutup Permanen
-
Soal Mobil Dinas Rp 8,5 M, Golkar Tegur Gubernur Kaltim: Dengarkan Suara Rakyat!
-
Transjakarta Perketat Standar Keselamatan, Pramudi yang Kurang Fit Dilarang Bertugas
-
Diteror Usai Bongkar Kematian Anak, Ibu Kandung NS di Sukabumi Minta Perlindungan LPSK
-
Hakim Sebut Kerugian Rp171,9 Triliun Kasus Minyak Asumtif, Eks Bos Pertamina Divonis 9 Tahun
-
Diduga Jadi Tempat Prostitusi Malam Hari, 'Jalur Tikus' Taman Kota Cawang Akhirnya Dilas Permanen!
-
Berupaya Kabur Saat Ditangkap, Bandar Narkoba Ko Erwin Ditembak di Kaki
-
Tampang Koko Erwin Bandar Pemasok Narkoba Eks Kapolres Bima, Kini Pincang di Kursi Roda
-
KPK Terima Hasil Audit BPK, Berapa Angka Pasti Kerugian Negara Kasus Korupsi Haji?
-
Pemprov DKI Jakarta Tambah 63 Sekolah Swasta Gratis Mulai Juli 2026, Total Ada 103