Suara.com - Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah untuk meningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM) adalah dengan melakukan kerja sama baik tingkat nasional maupun internasional. Pembangunan ketenagakerjaan, sebagai bagian integral dalam pembangunan nasional tidak terlepas dari kapasitas SDM, kelembagaan, dan penganggarannya.
Hal ini diungkapkan Kepala Barenbang Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Tri Retno Isnaningsih, saat membuka Webinar Ketenagakerjaan bertajuk “Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan sebagai Tolak Ukur Daya Saing Nasional” di Jakarta, Selasa (23/6/2020).
Menurut Tri, Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJM) telah memfokuskan pada peningkatan kualitas SDM. Hal tersebut dilakukan, karena SDM yang unggul menjadi kunci untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan daya saing nasional.
"Pembangunan SDM sangat strategis bagi Indonesia yang sedang menikmati bonus demografi hingga 10 tahun ke depan," katanya.
Contoh usaha yang dilakukan, pemerintah telah bekerja sama dengan Knowledge Sector Initiative (KSI) Australia, dan menggelar program Indonesia Development Forum (IDF) pada 2019.
"Forum ini menjadi wadah bagi sektor publik, swasta, dan nirlaba untuk bertemu, bertukar gagasan, dan mencari solusi guna mengatasi tantangan pembangunan Indonesia," katanya.
Salah satu poin kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Australia adalah komitmen menurunkan tingkat ketidaksetaraan melalui informasi kebijakan guna pencapaian pertumbuhan ekonomi yang stabil.
"Untuk itu, pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan melakukan upaya-upaya di dalam rangka untuk pensetaraan kebijakan yang bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi yang stabil," ucapnya.
Pada kesempatan itu, ia juga mengemukakan tentang kenaikan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) nasional pada 2019, yakni 0,25. Peningkatan juga diikuti oleh meningkatnya provinsi dengan IPK kategori menengah atas dengan skor di atas 66,00 yang terdapat di 7 provinsi.
Baca Juga: Kemnaker Sumbang Alat Pelindung Diri ke Pesantren Al-Munawwir
"Tahun 2019 IPK untuk pertama kalinya berhasil mencapai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) Nasional mencapai nilai 61,06, meningkat 0,25 dibandingkan 2018 yang sebesar 60, 81," ucapnya.
Berita Terkait
-
Kemnaker Sumbang Alat Pelindung Diri ke Pesantren Al-Munawwir
-
Jelang New Normal, Menaker Harap Kesempatan Kerja Makin Terbuka
-
Cegah Covid-19, Warga Cakung Diminta Proteksi Diri dan Lingkungannya
-
Ida Fauziyah : Protokol Kesehatan di Tempat Kerja Mutlak Dilakukan
-
Antusiasme Masyarakat Positif, Usulan Pendirian BLK Komunitas Lebihi Kuota
Terpopuler
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- 6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- Habiburokhman Ngamuk di DPR, Perwakilan Pengembang Klaster Vasana Diusir Paksa Saat Rapat di Senayan
Pilihan
-
Update Kuota PINTAR BI Wilayah Jawa dan Luar Jawa untuk Penukaran Uang
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
Terkini
-
KPK Geledah Rumah Eks Pj Sekda Pati, Dalami Kasus Suap Jabatan Desa yang Jerat Sudewo
-
Jakarta Ramadan Festival 2026, Bundaran HI Tampil Bercahaya Selama Bulan Suci
-
KPK Ungkap Modus Mobil Operasional Berpindah-Pindah di Kasus OTT Bea Cukai
-
Nasib 185 Lapangan Padel Tak Berizin di Jakarta: DPRD Minta Penertiban Bertahap dan Berkeadilan
-
Ramadan dan Lebaran Ubah Pola Perjalanan, Mobilitas Makin Terkonsentrasi Jelang Hari H
-
Kejagung Ajukan Banding Vonis 9 Terdakwa Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah
-
Diduga Ilegal, Satgas PKH Segel Tambang Nikel Milik Bos Malut United
-
H-10 Lebaran, Menteri PU Targetkan Pantura Barat Bebas Lubang
-
ICW Desak PT Agrinas Pangan Nusantara Buka Informasi Pengadaan Pikap untuk Koperasi Merah Putih
-
Soal Ambang Batas Pemilu, PSI Tegaskan Kembali Semangat Reformasi