Suara.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin rapat soal Konsolidasi Data Kemiskinan di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (25/6/2020). Dalam kesempatan itu, Ma'ruf memberikan arahan soal pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) termasuk meminta adanya tim pengawas.
Ma'ruf mengatakan pemutakhiran DTKS itu bisa dilakukan melalui verifikasi lapangan secara nasional. Bahkan menurutnya memperbarui data kemiskinan bisa menggunakan metodologi yang sempat dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2015.
"Termasuk dilakukannya Forum Konsultasi Publik (FKP) di tingkat desa atau kelurahan," kata Ma'ruf dalam keterangan tertulisnya, Kamis (25/6/2020).
Ma'ruf menuturkan, verifikasi tersebut membutuhkan data awal yang berasal dari DTKS sebelumnya dan data yang sudah terkumpul dari berbagai daerah.
Guna menunjang langkah tersebut, Maruf menyebut perlu dibangun mekanisme pendaftaran mandiri untuk melengkapi pemutakhiran besar tingkat nasional sekaligus menjadi alat pemutakhiran dinamis.
Ma'ruf menegaskan, data sangat berharga bagi suatu negara sehingga memerlurkan tata kelola pengawasan yang baik. Ia sempat mendengar sebelumnya aempat ada kelompok kerja (Pokja) Data.
Ma'ruf pun ingin agar Pokja Data itu juga kembali dihadirkan. Meski tidak perlu dibentuk secara formal, namun ia ingin Pokja Data tersebut hadir untuk memastikan pengelolaan dan keakuratan DTKS sebelum sah digunakan.
"Saya mendengar dulu ada yang disebut dengan Pokja Data. Saya ingin ada semacam tim pengawas, apapun itu namanya, tidak perlu terlalu formal. Tim inilah yang bertugas memastikan kebijakan pengelolaan dan keakuratan DTKS sebelum DTKS ditanda tangani oleh Menteri Sosial. Silahkan Menko PMK dan para menteri untuk memikirkannya," kata dia.
Selain itu Maruf juga mengingatkan terkait pemutakhiran data, pendaftaran mandiri, maupun dalam penyaluran bantuan sosial itu sendiri, tidak terlepas dari teknologi informasi. Teknologi informasi disebutnya juga tidak terlepas dari ketersediaan jaringan internet.
Baca Juga: CEK FAKTA: Benarkah Wapres Maruf Amin Minta Rakyat Ikhlaskan Dana Haji?
"Saya ingin menyampaikan bahwa tersedianya jaringan internet secara bertahap keseluruh pelosok tanah air perlu didukung," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Penjelasan Polda Sulsel Terkait Kabar Penangkapan Basri Kajang
- 5 HP Murah Kamera Bagus Sesuai Review untuk Foto dan Video, Mulai Rp1 Jutaan
- 3 Parfum Mykonos Paling Wangi dengan Aroma Clean dan Tahan Lama Menurut Review Pembeli
- 6 Sepatu Jalan Terbaik yang Nyaman Dipakai Lari dari Brand Luar dan Lokal
- Di Mana Tempat Beli Sepatu Asics Ori di Indonesia? Ini 5 Rekomendasi Toko Tepercaya
Pilihan
-
Tersangka Don Ritto Dikawal Rantis Brimob saat Tiba di Kejagung, Emas hingga Brankas Ikut Dibawa
-
Banggar DPR Dorong Sinkronisasi Belanja Pusat dan Daerah untuk Percepat Pembangunan Jawa Timur
-
Isu Mutasi Besar-besaran di Kementerian PU Buntut Dokumen Menteri Dody Tersebar
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
Terkini
-
Digaji Rakyat tapi Maling, Birokrat dan BUMN Nakal Siap-siap Kena Sikat
-
Rumah Sentul Jadi Materi Pemeriksaan, Febrie Klaim Sudah Dihibahkan ke Anaknya
-
Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Febrie Adriansyah Tak Ditahan
-
Prabowo Pasang Badan untuk Petani, Minta Pengkritik Harga Beras Tanam Padi Sendiri
-
Hotman Paris: Rumah Sentul Milik Eks Jampidsus Febrie Adriansyah, Tapi Isinya Milik Orang Lain
-
Didampingi Hotman Paris, Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Lolos dari Penahanan Usai Diperiksa 10 Jam
-
Dosen UGM Diancam Sebar Data Pribadi hingga Dilacak Lewat Google Maps Usai Kritik Menteri PU
-
Hadiri Rakorwil PSI Bengkulu, Kaesang Pangarep: Masa Gajah Kalah dari yang Lain?
-
Balita Tewas Diduga Dianiaya Ibu Tiri, Kemen PPPA Usul Asesmen Pengasuhan Sebelum Menikah
-
Terekam CCTV dan Viral di Medsos, Remaja Pengancam Pakai Golok di Citeureup Diringkus Polisi