Suara.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin rapat soal Konsolidasi Data Kemiskinan di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (25/6/2020). Dalam kesempatan itu, Ma'ruf memberikan arahan soal pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) termasuk meminta adanya tim pengawas.
Ma'ruf mengatakan pemutakhiran DTKS itu bisa dilakukan melalui verifikasi lapangan secara nasional. Bahkan menurutnya memperbarui data kemiskinan bisa menggunakan metodologi yang sempat dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2015.
"Termasuk dilakukannya Forum Konsultasi Publik (FKP) di tingkat desa atau kelurahan," kata Ma'ruf dalam keterangan tertulisnya, Kamis (25/6/2020).
Ma'ruf menuturkan, verifikasi tersebut membutuhkan data awal yang berasal dari DTKS sebelumnya dan data yang sudah terkumpul dari berbagai daerah.
Guna menunjang langkah tersebut, Maruf menyebut perlu dibangun mekanisme pendaftaran mandiri untuk melengkapi pemutakhiran besar tingkat nasional sekaligus menjadi alat pemutakhiran dinamis.
Ma'ruf menegaskan, data sangat berharga bagi suatu negara sehingga memerlurkan tata kelola pengawasan yang baik. Ia sempat mendengar sebelumnya aempat ada kelompok kerja (Pokja) Data.
Ma'ruf pun ingin agar Pokja Data itu juga kembali dihadirkan. Meski tidak perlu dibentuk secara formal, namun ia ingin Pokja Data tersebut hadir untuk memastikan pengelolaan dan keakuratan DTKS sebelum sah digunakan.
"Saya mendengar dulu ada yang disebut dengan Pokja Data. Saya ingin ada semacam tim pengawas, apapun itu namanya, tidak perlu terlalu formal. Tim inilah yang bertugas memastikan kebijakan pengelolaan dan keakuratan DTKS sebelum DTKS ditanda tangani oleh Menteri Sosial. Silahkan Menko PMK dan para menteri untuk memikirkannya," kata dia.
Selain itu Maruf juga mengingatkan terkait pemutakhiran data, pendaftaran mandiri, maupun dalam penyaluran bantuan sosial itu sendiri, tidak terlepas dari teknologi informasi. Teknologi informasi disebutnya juga tidak terlepas dari ketersediaan jaringan internet.
Baca Juga: CEK FAKTA: Benarkah Wapres Maruf Amin Minta Rakyat Ikhlaskan Dana Haji?
"Saya ingin menyampaikan bahwa tersedianya jaringan internet secara bertahap keseluruh pelosok tanah air perlu didukung," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Deretan Tokoh Top Bakal Turun Gunung ke UGM Besok, Bahas Nasib Bangsa Lewat Konferensi Republik
- Prabowo Disebut Habiskan Rp5,8 Miliar untuk Hotel di Paris, Sandhy Sondoro: Asoy Geboy Gemoy
- Budget Rp2 Juta Dapat HP Samsung Apa? Ini 3 Pilihan dengan RAM 8 GB, Kamera OIS, Layar AMOLED
- Terpopuler: Lipstik Tahan Lama untuk Bibir Hitam, Sepatu New Balance Tanpa Tali untuk Jalan Jauh
- Pandji Pragiwaksono Soroti 'Pengakuan Terbuka' Prabowo Soal Keterlibatan Partai dalam Tender Negara
Pilihan
-
Evaluasi Besar-besaran: 8.182 SPPG Pernah Ditangguhkan, 2.213 Masih Berstatus Suspend
-
Kabar Duka, Eks Menhan Jenderal Ryamizard Ryacudu Meninggal Dunia di RSPAD
-
Strategi Berani John Herdman: Mengapa Piala AFF 2026 Jadi Panggung Khusus Pemain Domestik?
-
Insiden Noni Madueke Tanpa Penalti, Eks Wasit Liga Inggris Buka Suara
-
Drama Final Liga Champions: Sakitnya Arsenal, PSG Back to Back Juara
Terkini
-
Ritual Ganjil Suami di Kendari: Usai Injak Istri hingga Tewas, Jasad Korban Dimandikan dan Disisir
-
Gudang Limbah Membara di Cikarang, Api Sambar Pemukiman dan Truk
-
Presiden Prabowo: Cahaya Kebijaksanaan Waisak Jadi Fondasi Karakter dan Persatuan Bangsa
-
Cikeas Penuh Karangan Bunga, Para Tokoh Beri Penghormatan Terakhir untuk Ryamizard Ryacudu
-
12 Unit Damkar Berjibaku Jinakkan Kebakaran Gudang Limbah di Rawajulang
-
Remaja Pembunuh Gadis 12 Tahun di Makassar Dijerat Pasal Berlapis, Ibu Korban Desak Hukuman Mati
-
Uang Tunai Rp65 Juta Jadi Abu, Tabungan Lansia di Blora Ludes akibat Kebakaran Rumah
-
Presiden Prabowo Berduka atas Kepergian Jenderal Ryamizard Ryacudu
-
Remaja Putri Tewas Terjebak Saat Api Mengamuk di Bengkel Cikupa
-
Evaluasi Besar-besaran: 8.182 SPPG Pernah Ditangguhkan, 2.213 Masih Berstatus Suspend