Hal ini ia lihat dari sikap dan pernyataan Menteri Kesehatan Terawan, yang berasal dari militer, misalnya, yang tidak terbuka soal masalah ini.
"Pak Jokowi juga mengakui … kalau beliau mendengar laporan intelijen, bahwa dia sengaja menyembunyikan informasi supaya enggak menimbulkan kepanikan," tambahnya.
Menurut Evan, informasi dan transparansi malah dianggap membahakan, padahal seharusnya menjadi fondasi kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah.
"Ini tipikal cara berpikir militer, sebisa mungkin informasi ditahan dan nggak dibuka. Dan ini bukan pertimbangan yang tepat dalam kasus public health seperti COVID-19," tutur Evan.
Data yang tidak transparan Co-founder Kawal COVID-19 Elina Ciptadi menyayangkan penanganan COVID-19 di Indonesia yang tidak diserahkan ke ahlinya.
Informasi yang sengaja disembunyikan oleh pemerintah untuk mencegah kepanikan yang disebut Evan ini juga dibenarkan oleh Elina Ciptadi dari Kawal COVID-19.
Menurut Elina, transparansi data sangat penting dan diperlukan oleh masyarakat untuk bisa menyikapi krisis pandemi corona.
"Kami melihat, dari semua daerah, tampilan datanya nggak sama, parameter yang dipakai berbeda-beda."
"Presiden sendiri di awal juga sempat mengatakan kalau enggak semua data kita kasih supaya warga enggak panik," ujar Elina yang kemudian bersama kawan-kawannya membentuk alternatif data center Kawal COVID-19.
Baca Juga: LIPI Kembangkan Alat Tes Corona Lebih Akurat dari Rapid Test
Ia menilai, daripada mengkomunikasikan risiko, pemerintah lebih suka mencegah kepanikan melalui narasi-narasi positif dengan basis data yang hampir tidak ada.
Elina mencontohkan kampanye yang mengatakan kalau optimis, kita akan sehat dan meningkatkan imunitas tubuh.
Yanuar Nugroho, seorang akademisi Indonesia mengatakan ada kesan pemerintah tidak serius sejak awal mewabahnya virus corona.
"Itu ada benarnya, memang. Tapi definisi optimisme sendiri adalah tidak kehilangan harapan bagaimanapun buruknya situasi yang sedang dihadapi."
"Jadi bagaimana warga bisa optimistis kalau mereka nggak tahu seberapa buruknya kemungkinan yang mereka hadapi karena datanya nggak ada?," tutur Elina.
Selain itu menurutnya, masalah pandemi ini harus diserahkan kepada otoritas kesehatan, seperti pakar epidemiologi.
Tag
Berita Terkait
-
Peran 2 Anggota Kopassus di Kasus Pembunuhan Kacab Bank: Atur Penculikan hingga Buang Jasad
-
Meski Disebut Kondusif, Menhan Pastikan TNI Tetap Jaga DPR dan Objek Vital Lainnya
-
5 Fakta Kisruh Ferry Irwandi vs TNI: Kok Bisa Berakhir Damai?
-
Menguak Kiprah Roy Suryo yang Ditunjuk Jadi Ahli Pemakzulan Gibran: dari Narasumber hingga Menteri
-
Siapa Dalang Pembunuhan Kacab Bank BUMN? Keterlibatan Oknum TNI dan Pengusaha Bimbel Terungkap
Terpopuler
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
PSSI Protes AFC, Wasit Laga Timnas Indonesia di Ronde 4 Kok dari Timur Tengah?
Terkini
-
Pengamat: Dulu Arab Spring Kini Asian Blitzer, Serangan Kilat Bertenaga AI Ancam Rezim Prabowo
-
Surat Terbuka Susi Pudjiastuti untuk Prabowo Soal Tambang Nikel Raja Ampat: Mohon Hentikan, Pak...
-
Beredar Surat Pernyataan Makan Bergizi Gratis, Orangtua Disuruh Tanggung Risiko Keracunan
-
Digugat di MK, Benarkah Kolom Agama di KTP dan KK akan Dihapus?
-
Demo 17 September 2025: 5.000 Ojol Bakal Geruduk Istana-DPR, Ini 7 Tuntutan Utamanya
-
Ironi Ceramah Ustaz Khalid Basalamah: Keras Larang Haji Ilegal, Kini Pakai Kuota Bermasalah
-
Misteri 3 Orang Hilang Pasca-Demo Agustus, Menko Yusril Turun Tangan, Keluarga Justru Belum Melapor
-
Total Tersangka Kerusuhan di Makassar Capai 53 Orang, Termasuk 11 Anak, Begini Nasibnya!
-
Raffi Ahmad Menolak Jadi Menpora RI
-
Kasus Haji Segera Ada Tersangka, Bagaimana Nasib Ustaz Khalid Basalamah usai Kembalikan Uang ke KPK?