Suara.com - Aksi pembakaran bendera PDIP dalam aksi tolak Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) memantik perhatian banyak pihak. Salah satunya politikus PDIP Ruhut Sitompul.
Eks politikus Partai Demokrat itu meminta pemimpin dalam demonstrasi yang dibidani Kelompok PA 212 dan Front Pembela Islam (FPI) itu bertanggung jawab terkait pembakaran bendera tersebut.
"Pimpinan demo harus bertanggung jawab dengan pembakaran Bendera PDI Perjuangan," cuit Ruhut Sitompul melalui akun jejaring sosial Twitter miliknya, @ruhutsitompul, Jumat (26/6/2020).
Dalam cuitan yang dikutip Suara.com, Senin (29/6/2020), Ruhut mendesak agar pemimpin demonstrasi tidak berkelit dengan mengatakan pelaku pembakaran adalan penyusup.
"Jangan berani demo dan terjadi perbuatan melanggar hukum langsung ngeles dengan jawaban oh itu penyusup yang melakukan. Tolong pihak berwajib segera memproses kasus pidananya, merdeka," kicau Ruhut Sitompul.
Pada Minggu (28/6/2020), Ruhut kembali melontarkan cuitan untuk pemimpin demonstrasi dan pelaku pembakaran bendera PDIP--yang disebutnya kadrun--melalui peribahasa.
"Sepandai pandainya tupai meloncat akhirnya jatuh juga, itulah kalimat yang paling tepat untuk kadrun-kadrun selama ini suka demo mengganggu Kamtipmas, kena batunya dengan PDI Perjuangan langsung ngeles dan tiarap," tulis Ruhut Sitompul.
Dia berkicau, "Kita percayakan polisi memproses tindak pidana pembakaran bendera. Merdeka."
Seperti diketahui, aksi pembakaran bendera PDI-P dilakukan pada hari Rabu (24/6/2020) ketika massa yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK NKRI) melakukan demo menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).
Baca Juga: Wakil Ketua DPC PDI Jogja: Pembakaran Bendera PDIP Mencoreng Demokrasi
Pihak PDI-P telah melaporkan insiden tersebut ke kepolisian namun hingga saat ini polisi masih memburu siapa saja pelaku yang membakar bendera partai yang diketuai Megawati Soekarnoputri itu.
Berita Terkait
-
Wakil Ketua DPC PDI Jogja: Pembakaran Bendera PDIP Mencoreng Demokrasi
-
Fakta di Balik Perempuan Pakai Kaus Palu Arit, Dikirim dari Luar Negeri
-
Prabowo Diminta Tidak Nyapres 2024, Ketua PA 212: Masa Mau Nyapres Terus?
-
Bedah Koleksi Kendaraan Megawati & Puan Maharani, Totalnya Tembus Miliaran?
-
PAN: RUU HIP Ganti Nama Tak Akan Selesaikan Masalah
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Prabowo Sudah Dengar Gerindra di Sejumlah Daerah Tolak Budi Arie Gabung, Suara Bakal Dipertimbangkan
-
Tok! DPR-Pemerintah Sepakati Bawa RUU KUHAP ke Paripurna untuk Disahkan, Ini Substansinya
-
Jelang Hari HAM Sedunia, Yusril Sebut Tak Ada Bahasan Amnesti-Abolisi untuk Aktivis Demo Agustus
-
Jelaskan Ada Pengkondisian dalam Akuisisi Kapal, KPK Bantah Kriminalisasi Kasus ASDP
-
Bakal Rombak Sistem Rujukan BPJS, Menkes Budi Tak Mau Bertele-tele: Nanti Pasien Keburu Wafat
-
Aktivis Feminis Desak Negara Akui Femisida Sebagai Kejahatan Khusus dan Masuk UU
-
Menkes Wacanakan Kelas Standar Bagi Peserta BPJS: Nggak Usah Cover yang Kaya, Fokus yang Bawah Aja
-
Satu Korban Ledakan SMAN 72 Jakarta Jalani Operasi Bedah Plastik, Total 20 Siswa Masih Dirawat
-
Soal Tim Reformasi, DPR Harap Bukan Cuma 'Kosmetik': Polri Harus Kembali ke Mandat Konstitusi
-
Menko Yusril: Pemerintah Harus Berhati-hati Menentukan Siapa yang Layak Menerima Pengampunan Negara