Suara.com - Anggota Ombudsman Laode Ida berharap teguran Presiden Joko Widodo dapat membuat para menteri Kabinet Indonesia Maju memperbaiki kinerjanya.
"Mudah-mudahan, setelah ada teguran terbuka dari Presiden Jokowi itu, ada perbaikan untuk bekerja secara luar biasa," ujar Laode Ida dikutip dari Antara, Selasa (30/6/2020).
Menurut mantan Wakil Ketua DPD RI 2004-2009 dan 2009-2014 itu, penyebab teguran Jokowi ada dua. Pertama, karena Jokowi menilai sebagian menterinya terlena dengan jabatan.
"Mereka agak terlena dengan jabatan, apalagi di tengah masa COVID-19, menjadikan mereka harus lebih fokus menjaga kesehatan diri dan keluarga," kata Laode Ida.
Kedua, para menteri tidak kompeten untuk suatu tugas jabatan. Apalagi ketika situasi pandemi saat ini, tugas-tugas yang biasa dilakukan secara normal oleh aparatur sipil negara menjadi tidak bisa dilakukan lagi dengan cara normal.
"Maka para menteri atau pimpinan badan-badan eksekutif pun tidak bisa mengerahkan mereka untuk operasional tugas-tugas yang seharusnya dilakukan sebagaimana dalam kondisi normal sebelumnya," ucap Laode Ida.
Para menteri diduga tak bisa inovatif-produktif dalam menjalankan tugas yang dimandatkan Presiden di masa Covid-19, sehingga membuat Presiden menjadi berang.
Namun, apapun penyebabnya, Laode Ida menyarankan agar Presiden harus melakukan deteksi atau evaluasi khusus kepada jajaran pembantunya.
Karena yang pasti, akibat dari dua kondisi tersebut, rakyat tak memperoleh pelayanan dengan baik dari aparat Kementerian dan Lembaga.
Baca Juga: Fadli Zon: Jika Serius Marah, Presiden Harusnya Bikin Kabinet Krisis
"Ini jelas merupakan bagian dari maladministrasi yang secara sadar atau tidak, dilakukan oleh para pembantu atau bawahan Presiden," kata Laode Ida.
Laode menyarankan agar Presiden mau mempertanyakan mengapa daya serap anggaran untuk penanganan Covid-19 saja masih sangat kecil? Apakah karena hambatan kebijakan ataukah alasan teknis operasional, seperti akibat dari ketatnya Menteri Keuangan (Menkeu) dalam hal anggaran?
"Apakah Menkeu yang begitu ketat mengendalikan agar uang negara tak keluar? Inilah yang perlu diinvestigasi juga secara khusus agar Presiden bisa menemukan solusi terbaik," saran Laode.
Seperti diketahui, belum lama ini beredar video Presiden Jokowi marah hingga mengancam reshuffle kabinet. Video itu baru diunggah 28 Juni, padahal pidato itu dilontarkan pada 18 Juni.
Dalam videonya, Jokowi memperingatkan para menteri Kabinet Indonesia Maju yang masih bekerja biasa-biasa saja saat pandemi Covid-19, untuk mengubah cara kerjanya.
Tag
Berita Terkait
-
Jejak Digital Berbisa! Adian PDIP Unggah Pesan Jokowi untuk Bupati Pati yang Kini Ditangkap KPK
-
Mensesneg Tegaskan Belum Ada Rencana Reshuffle Kabinet Prabowo
-
Habiburokhman Tanggapi SP3 Kasus Ijazah Jokowi yang Libatkan Eggy Sudjana
-
Alasan Kuat Polisi SP3 Eggi Sudjana dan Damai Lubis di Kasus Ijazah Palsu Jokowi
-
Tak Ada Kata Maaf, Kasus Ijazah Palsu Jokowi yang Menjerat Eggi Sudjana Resmi Dihentikan Polisi
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas Honda yang Awet, Jarang Rewel, Cocok untuk Jangka Panjang
- 5 Mobil Diesel Bekas 7-Seater yang Nyaman dan Aman buat Jangka Panjang
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Senyaman Nmax Senilai BeAT dan Mio? Segini Harga Suzuki Burgman 125 Bekas
- 5 Sepatu Saucony Paling Nyaman untuk Long Run, Kualitas Jempolan
Pilihan
-
Rumus Keliling Lingkaran Lengkap dengan 3 Contoh Soal Praktis
-
Mulai Tahun Ini Warga RI Mulai Frustasi Hadapi Kondisi Ekonomi, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
CORE Indonesia Soroti Harga Beras Mahal di Tengah Produksi Padi Meningkat
-
Karpet Merah Thomas Djiwandono: Antara Keponakan Prabowo dan Independensi BI
-
Dekati Rp17.000, Rupiah Tembus Rekor Terburuk 2026 dalam Satu Bulan Pertama
Terkini
-
Saudia Indonesia Sambut Director of East Asia & Australia Baru dan Perkuat Kolaborasi Mitra
-
Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera Paparkan 11 Prioritas
-
Pakai Rompi Oranye dan Tangan Terborgol, Sudewo Minta Warga Pati Tetap Tenang
-
Bupati Pati Sudewo Bantah Lakukan Pemerasan Calon Perangkat Desa Usai Resmi Pakai Rompi Oranye KPK
-
Bukan Cuma Perkara Dugaan Pemerasan, Bupati Pati Sudewo Juga Jadi Tersangka Kasus DJKA
-
Nicke Widyawati Ngaku Tak Pernah Dapat Laporan Soal Penyewaan Kapal dan Terminal BBM
-
Bupati Pati Sudewo dan Tim Suksesnya Diduga Peras Calon Perangkat Desa Hingga Rp 2,6 Miliar
-
KPK Ungkap Uang Rp 2,6 Miliar dalam Karung Jadi Bukti Dugaan Pemerasan Bupati Pati Sudewo Dkk
-
BMKG Peringatkan Potensi Cuaca Ekstrem di Sejumlah Wilayah Indonesia hingga Akhir Januari 2026
-
Wali Kota Madiun Ditahan KPK karena Kasus Pemerasan hingga Gratifikasi Proyek Pemeliharaan Jalan