Suara.com - Anggota Ombudsman Laode Ida berharap teguran Presiden Joko Widodo dapat membuat para menteri Kabinet Indonesia Maju memperbaiki kinerjanya.
"Mudah-mudahan, setelah ada teguran terbuka dari Presiden Jokowi itu, ada perbaikan untuk bekerja secara luar biasa," ujar Laode Ida dikutip dari Antara, Selasa (30/6/2020).
Menurut mantan Wakil Ketua DPD RI 2004-2009 dan 2009-2014 itu, penyebab teguran Jokowi ada dua. Pertama, karena Jokowi menilai sebagian menterinya terlena dengan jabatan.
"Mereka agak terlena dengan jabatan, apalagi di tengah masa COVID-19, menjadikan mereka harus lebih fokus menjaga kesehatan diri dan keluarga," kata Laode Ida.
Kedua, para menteri tidak kompeten untuk suatu tugas jabatan. Apalagi ketika situasi pandemi saat ini, tugas-tugas yang biasa dilakukan secara normal oleh aparatur sipil negara menjadi tidak bisa dilakukan lagi dengan cara normal.
"Maka para menteri atau pimpinan badan-badan eksekutif pun tidak bisa mengerahkan mereka untuk operasional tugas-tugas yang seharusnya dilakukan sebagaimana dalam kondisi normal sebelumnya," ucap Laode Ida.
Para menteri diduga tak bisa inovatif-produktif dalam menjalankan tugas yang dimandatkan Presiden di masa Covid-19, sehingga membuat Presiden menjadi berang.
Namun, apapun penyebabnya, Laode Ida menyarankan agar Presiden harus melakukan deteksi atau evaluasi khusus kepada jajaran pembantunya.
Karena yang pasti, akibat dari dua kondisi tersebut, rakyat tak memperoleh pelayanan dengan baik dari aparat Kementerian dan Lembaga.
Baca Juga: Fadli Zon: Jika Serius Marah, Presiden Harusnya Bikin Kabinet Krisis
"Ini jelas merupakan bagian dari maladministrasi yang secara sadar atau tidak, dilakukan oleh para pembantu atau bawahan Presiden," kata Laode Ida.
Laode menyarankan agar Presiden mau mempertanyakan mengapa daya serap anggaran untuk penanganan Covid-19 saja masih sangat kecil? Apakah karena hambatan kebijakan ataukah alasan teknis operasional, seperti akibat dari ketatnya Menteri Keuangan (Menkeu) dalam hal anggaran?
"Apakah Menkeu yang begitu ketat mengendalikan agar uang negara tak keluar? Inilah yang perlu diinvestigasi juga secara khusus agar Presiden bisa menemukan solusi terbaik," saran Laode.
Seperti diketahui, belum lama ini beredar video Presiden Jokowi marah hingga mengancam reshuffle kabinet. Video itu baru diunggah 28 Juni, padahal pidato itu dilontarkan pada 18 Juni.
Dalam videonya, Jokowi memperingatkan para menteri Kabinet Indonesia Maju yang masih bekerja biasa-biasa saja saat pandemi Covid-19, untuk mengubah cara kerjanya.
Tag
Berita Terkait
-
Terpopuler: Santri Protes Trans7 di Transmart, Raut Wajah Jokowi Berubah Ditanya Utang
-
Heboh Raja Juli Sindir Ijazah Asli di Depan Jokowi, Sammy Notaslimboy: Lempar Punchline tapi Anyep
-
Raut Wajah Jokowi Berubah Saat Ditanya Utang Whoosh: Apa yang Terjadi?
-
Roy Suryo Sebut 99,9 Ijazah Jokowi Palsu, Tunjukkan Salinan dari KPU DKI
-
PSI Klaim 5 hingga 7 Tokoh Besar Akan Bergabung, Termasuk 'Bapak J' sebagai Ketua Dewan Pembina
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Mobil Keluarga Tahan Banting Anti Mogok, Mulai Rp 60 Jutaan
- Makan Bergizi Gratis Berujung Petaka? Ratusan Siswa SMAN 1 Yogyakarta Keracunan Ayam Basi
- 23 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 17 Oktober: Klaim 16 Ribu Gems dan Pemain 110-113
- Jepang Berencana Keluar dari AFC, Timnas Indonesia Bakal Ikuti Jejaknya?
- Muncul Dugaan Kasus Trans7 vs Ponpes Lirboyo untuk Tutupi 4 Kasus Besar Ini
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Curigai Permainan Bunga Usai Tahu Duit Pemerintah Ratusan Triliun Ada di Bank
-
Pemerintah Buka Program Magang Nasional, Siapkan 100 Ribu Lowongan di Perusahaan Swasta Hingga BUMN
-
6 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori Besar untuk Orang Tua, Simpel dan Aman
-
Alhamdulillah! Peserta Magang Nasional Digaji UMP Plus Jaminan Sosial dari Prabowo
-
Kabar Gembira! Pemerintah Guyur BLT Ekstra Rp30 T, 17 Juta Keluarga Baru Kebagian Rezeki Akhir Tahun
Terkini
-
Bikin Pedagang Pasar Tersiksa, APPSI Tolak Raperda KTR DKI Jakarta
-
60 Koperasi Merah Putih Terima Dana Rp6 Miliar, Menkop Ferry Ingatkan Soal Kejujuran
-
Dugaan Ijazah Palsu Arsul Sani, Jika Terbukti Wajib Mundur dari Hakim MK
-
Di Balik Sertifikat Akreditasi: Upaya Klinik dan LAFKESPRI Jaga Mutu Layanan Kesehatan Indonesia
-
Soroti Kesenjangan Energi, Akademisi: Target Listrik 5.700 Desa Harus Wujudkan Keadilan Akses!
-
Hadapi Nyinyiran, Prabowo Beberkan Bukti Keberhasilan MBG: 99,99% Sukses!
-
Dipuji Dunia, Disindir di Negeri Sendiri: Prabowo Bela Program Makan Bergizi Gratis dari Cibiran
-
Perpres Sudah Disiapkan, Pakar Ingatkan Peluang Besar dan Risiko PLTN di Indonesia
-
Ruang Genset di RS Hermina Bekasi Terbakar Akibat Korsleting, Kerugian Ditaksir Rp 1 Miliar!
-
Ditantang Lapor Kasus Korupsi Kereta Whoosh, Mahfud MD Sentil Balik KPK: Agak Aneh Ini