Suara.com - Anggota Ombudsman Laode Ida berharap teguran Presiden Joko Widodo dapat membuat para menteri Kabinet Indonesia Maju memperbaiki kinerjanya.
"Mudah-mudahan, setelah ada teguran terbuka dari Presiden Jokowi itu, ada perbaikan untuk bekerja secara luar biasa," ujar Laode Ida dikutip dari Antara, Selasa (30/6/2020).
Menurut mantan Wakil Ketua DPD RI 2004-2009 dan 2009-2014 itu, penyebab teguran Jokowi ada dua. Pertama, karena Jokowi menilai sebagian menterinya terlena dengan jabatan.
"Mereka agak terlena dengan jabatan, apalagi di tengah masa COVID-19, menjadikan mereka harus lebih fokus menjaga kesehatan diri dan keluarga," kata Laode Ida.
Kedua, para menteri tidak kompeten untuk suatu tugas jabatan. Apalagi ketika situasi pandemi saat ini, tugas-tugas yang biasa dilakukan secara normal oleh aparatur sipil negara menjadi tidak bisa dilakukan lagi dengan cara normal.
"Maka para menteri atau pimpinan badan-badan eksekutif pun tidak bisa mengerahkan mereka untuk operasional tugas-tugas yang seharusnya dilakukan sebagaimana dalam kondisi normal sebelumnya," ucap Laode Ida.
Para menteri diduga tak bisa inovatif-produktif dalam menjalankan tugas yang dimandatkan Presiden di masa Covid-19, sehingga membuat Presiden menjadi berang.
Namun, apapun penyebabnya, Laode Ida menyarankan agar Presiden harus melakukan deteksi atau evaluasi khusus kepada jajaran pembantunya.
Karena yang pasti, akibat dari dua kondisi tersebut, rakyat tak memperoleh pelayanan dengan baik dari aparat Kementerian dan Lembaga.
Baca Juga: Fadli Zon: Jika Serius Marah, Presiden Harusnya Bikin Kabinet Krisis
"Ini jelas merupakan bagian dari maladministrasi yang secara sadar atau tidak, dilakukan oleh para pembantu atau bawahan Presiden," kata Laode Ida.
Laode menyarankan agar Presiden mau mempertanyakan mengapa daya serap anggaran untuk penanganan Covid-19 saja masih sangat kecil? Apakah karena hambatan kebijakan ataukah alasan teknis operasional, seperti akibat dari ketatnya Menteri Keuangan (Menkeu) dalam hal anggaran?
"Apakah Menkeu yang begitu ketat mengendalikan agar uang negara tak keluar? Inilah yang perlu diinvestigasi juga secara khusus agar Presiden bisa menemukan solusi terbaik," saran Laode.
Seperti diketahui, belum lama ini beredar video Presiden Jokowi marah hingga mengancam reshuffle kabinet. Video itu baru diunggah 28 Juni, padahal pidato itu dilontarkan pada 18 Juni.
Dalam videonya, Jokowi memperingatkan para menteri Kabinet Indonesia Maju yang masih bekerja biasa-biasa saja saat pandemi Covid-19, untuk mengubah cara kerjanya.
Tag
Berita Terkait
-
Nama Chatib Basri Muncul di Tengah Tekanan Rupiah, Istana Tegaskan Tak Ada Reshuffle
-
Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
-
Roman Politik di Balik Harlah Pancasila, Kenapa Jokowi Tak Diundang?
-
Dadan Hindayana Dulu Dilantik Siapa? Eks Kepala BGN yang Kini Jadi Tersangka Korupsi Program MBG
-
Berkas Lengkap! Roy Suryo dan dr Tifa Segera Disidang Kasus Ijazah Palsu Jokowi
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- 4 Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
- 4 Sepatu Lari Lokal Harga Rp100 Ribuan dengan Ulasan Terbaik, Pas Buat Jogging
- Mengenal Sosok Alexandra Askandar, Bankir Perempuan Berpengaruh di Jajaran Top Level BUMN
Pilihan
-
Dasco Pagi-pagi Kumpulkan Menkeu Purbaya dan Gubernur BI di DPR, Evaluasi Ekonomi
-
Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
-
Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
-
Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Siap Ungkap Pihak Lain
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
Terkini
-
KPK Ungkap Alasan Tak Menerbitkan Surat Panggilan untuk Silmy Karim
-
Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Syaratnya Cukup KTP Jakarta
-
Gus Ipul Kunjungi Al Falah Ploso, Minta Doa Kiai Huda untuk Munas-Konbes 2026
-
Sepertiga Kelurahan di Jakarta Belum Punya Pos Pemadam Kebakaran
-
Prasasti: Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Ujian Pemerintah
-
Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026
-
ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.
-
4 Cara Mengelola Pengeluaran Bulanan agar Saldo Dompet Digital Lebih Hemat dengan ShopeePay
-
Sengketa Tanah Kedoya Memanas, Tergugat Persoalkan Status Kuasa Hukum Penggugat
-
Jakarta Siapkan Sistem Peringatan Dini Kualitas Udara, Warga Bisa Cek Polusi 3 Hari ke Depan