Suara.com - Aksi sujud Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di depan perwakilan organisasi Ikatan Dokter Indonesia (ID) Surabaya belakang viral. Peristiwa itu turut memancing atensi Anggota DPR RI Fadli Zon.
Fadli Zon memberikan sentilan kepada Risma supaya ke depannya tidak perlu lagi bersujud di hadapan manusia. Ia menuturkan bahwa cukup bersujud kepada Tuhan.
Pendapat ini disampaikan Fadli Zon melalui cuitan di akun Twitter pribadinya @fadlizon, Rabu (1/7/2020).
"Saya sarankan Bu Risma jangan sujud-sujud lagi pada manusia, cukup pada Tuhan," cuit Fadli Zon, seperti dikutip Suara.com.
Lebih lanjut, Politikus Partai Gerindra tersebut menyoroti respons Direktur Utama RSU dr Soetomo Surabaya, dr Joni Wahyuadi terkait pernyatan Risma yang mengaku kesulitan menghubungi RSUD Dr Soetomo untuk penanganan pasien Covid-19.
Dalam sebuah kesempatan, dr Joni mengaku secara pribadi belum pernah dihubungi oleh Risma. Sementara dirinya merasa tidak elok apabila menelepon Risma terlebih dahulu lantaran hanya warga biasa.
Mengenai pernyataan dr Joni itu, Fadli Zon menyarankan agar Risma mengerahkan ajudan untuk menghubungi pihak rumah sakit sehingga dapat direspons lebih cepat. Ia pun menyinggung kelakar yang dilontarkan dr Joni.
"Soal sulit menghubungi Dirut RSUD serahkan saja ajudan, pasti nyambung. Betul kata Dirut, kalau yang dicari dr Soetomo, itu sudah Pahlawan Nasional," imbuh Fadli Zon.
Aksi Sujud Wali Kota Risma
Baca Juga: Risma Sujud di Kaki Dokter, Pakar: Bukan Lebay, tapi Penderitaan Mental
Wali Kota Surabaya Risma menyembah kaki seorang dokter paru senior RSUD Dr Soetomo bernama dr. Sudarsono.
Risma menangis menyampaikan permohonan maaf karena banyaknya pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit itu hingga menyebabkan rumah sakit kelebihan kapasitas.
Dalam audiensi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Perhimpunan Ruah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Jawa Timur di Balai Kota Surabaya itu, Risma mengaku Pemkot Surabaya tidak memiliki akses untuk berkomunikasi dengan RSUD dr Soetomo yang berada di bawah kewenangan Pemprov Jatim.
Suasana audiensi berubah menjadi tegang saat dr. Sudarsono mengeluhkan banyak rumah sakit penuh dan banyak warga Surabaya tidak menaati protokol kesehatan.
Risma juga mengaku telah mengerahkan semua camat dan lurah, dirinya juga menyebut bahwa kampung tangguh di Kota Surabaya berhasil. Namun justru warga rumah elite yang kini banyak positif Covid-19.
Diskusi tiba-tiba terhenti begitu Risma beranjak dari tempat duduknya menghampiri Sudarsono dan bersujud di kakinya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!
-
Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal
-
50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS
-
Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab
-
Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo
-
Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi
-
Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM
-
Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya
-
Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden