Suara.com - Ancaman Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal mereshuffle kabinetnya disebut Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno sudah tak relevan lagi.
Pasalnya, setelah sidang Kabinet Paripurna 18 Juni 2020 lalu, dia menilai ada perkembangan yang luar biasa terkait penyerapan anggarans serta program-program yang sudah mulai berjalan di kementerian dan lembaga.
"Itulah kenapa, kalau perlu direshuffle. Tetapi dalam relatif waktu yang singkat, kita melihat progres yang luar biasa di kementerian dan lembaga, antara lain bisa dilihat dari serapan anggaran yang meningkat, program-program yang sudah mulai berjalan," ujar Pratikno melalui siaran Youtube Sekretariat Presiden, Senin (6/7/2020).
Mantan Rektor UGM ini juga mengatakan, teguran keras dan ancaman reshuffle Jokowi sangat berdampak pada berjalannya program-program dan penyerapan anggaran di kementerian/lembaga.
"Artinya apa? Teguran keras tersebut punya arti yang signifikan teguran keras dilaksanakan cepat oleh kabinet. Jadi ini progres yang bagus. Jadi kalau progresnya bagus ngapain direshuffle? Intinya begitu," kata dia.
"Jadi tentu saja dengan progres yang bagus ini, isu reshuffle tidak relevan sejauh bagus terus, sekarang sudah bagus terus, semoga bagus terus, kalau bagus terus ya nggak relevan lagi reshuffle," sambungnya.
Karena itu, ia meminta semua pihak tidak meributkan lagi isu reshuffle. Saat ini pemerintah, kata Pratikno, fokus untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan dan ekonomi yang luar biasa akibat Covid-19.
"Jadi jangan ribut lagi reshuffle karena progress kabinet berjalan dengan bagus kita fokus untuk menyelesaikan permaslaah kesehatan dan permasalahan ekonomi yang menjadi luar biasa dari pandemi Covid-19 ini," ucapnya.
Pratikno menuturkan sejak Februari 2020, Jokowi meminta agar jajarannya fokus menyelesaikan permasalahan kesehatan dan dampak ekonomi akibat Covid-19.
Baca Juga: Blak-blakan! Mensetneg Ungkap Pemicu Jokowi Marah-marahi Para Menteri
"Bapak Presiden sejak februari fokus bagaimana permasalahan kesehatan bisa diselesaikan dengan cepat dan permasalahan ekonomi bisa dimitigasi agar tidak berdampak signifikan itu menjadi concern beliau sejak awal," kata dia.
Jokowi kata Pratikno juga mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 harus menjadi momentum fundamental reform. Karenanya, ia meminta jajarannya untuk bekerja keras menyelesaikan permasalahan kesehatan dan ekonomi akibat Covid-19.
"Bahkan beliau sangat menyadari pandemi ini jangan semata-mata harus kita selesaikan masalahnya tetapi juga sebagai momentum fundamental reform, beliau mengatakan jangan sia-sia kan krisis, jangan sia-siakan masalah besar ini, justru sebagai momentum. Karena itu Presiden terus mendorong semua institusi terutama sekali kabinet untuk bekerja keras," katanya.
Teguran keras Jokowi, kata Pratikno, terkait persoalan ekonomi yang harus diselesaikan terutama permasalahan program bantuan sosial hingga ke pelosok, mempercepat daya beli masyarakat dan penyerapan anggaran untuk menangani Covid-19.
"Itulah mengapa beliau (Jokowi) menyampaikan teguran keras kepada ktia semua, kepada kami agar mempercepat kinerjanya terutama sekali antara lain persoalan ekonomi segera diselesaikan bansos harus segera sampai kepada masyarakat di seluruh pelosok, program-program pemerintah yang membantu belanja, meningkatkan daya beli masyarakat segera dipercepat, program pemerintah dipercepat, serapan anggaran harus ditingkatkan. Itulah beliau memberi teguran keras pada sidang kabinet paripurna," katanya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memperingatkan para menteri Kabinet Indonesia Maju yang masih bekerja biasa-biasa saja saat Pandemi Covid-19 untuk mengubah cara kerjanya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
- Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
Pilihan
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
-
Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
Terkini
-
Solidaritas Dokter Menguat, IDAI Tuntut Kemenkes Batalkan Mutasi dan Pemecatan Dokter Piprim dkk
-
SBY: Sinyal Perang Dunia Ketiga Menguat, Indonesia Harus Siaga Tempur!
-
Tragedi IMIP Pasca Longsor, Anggota DPR Desak Audit Total DAS: Jangan Tunggu Korban Berikutnya!
-
Wanti-wanti PDIP Usai Pelonggaran Sertifikasi Halal Produk AS: Jangan Korbankan UMKM
-
Para Menteri, BPJS, BPS Duduk Bersama Bahas Transisi PBI
-
Gugatan 57 Mantan Pegawai KPK Dikabulkan KIP, Hasil TWK Harus Diungkap ke Publik
-
Skandal Dana Raib Rp90 Miliar: Mediasi Buntu, Mirae Asset Justru Salahkan Nasabah Bocorkan Password?
-
7 Fakta Tragis NS di Sukabumi: Remaja 12 Tahun Meninggal Diduga Korban Kekerasan Ibu Tiri
-
Busyro Muqoddas Ingatkan Bahaya Kriminalisasi Aktivis, Soroti Pola Lama Penegakan Hukum
-
Saraswati Fellowship Wisuda Angkatan Pertama: 30 Perempuan Siap Jadi Pemimpin Masa Depan