Suara.com - Pemerintah China diklaim tengah menyusun strategi untuk mengendalikan kaum Budha di Tibet, daerah otonom di Negeri Tiongkok.
Cara apapun akan dilakukan termasuk mengharapkan kematian Dalai Lama ke-14, Tenzin Gyatso, sebagaimana dilaporkan The National Interest, 6 Juni lalu.
Perseteruan Dalai Lama dan pemerintah China sudah berlangsung lama. Tenzin Gyatso bahkan telah melarikan diri dari China sejak 1959.
Saat ini, dirinya dan para pengikut telah menetap di kaki bukit Dharamshala, di kawasan Himalaya, India.
Di daerah tersebut, orang-orang Tibet belum lama ini, tepatnya pada 1 Juli, merayakan Tahun Syukur untuk Dalai Lama ke-14.
Biksu yang terkenal itu, meskipun turut merayakan, menegaskan bahwa tugasnya sebagai Dalai Dalam belumlah selesai.
"Saya juga akan berada di sana selama sekitar dua puluh tahun," kata Dalai Lama pada 5 Juni, yang dikenal sebagai hari yang menandai kelahiran, pencerahan, dan kematian Buddha.
Pemerintah China diklaim sangat berharap atas kemtian Dalai Lama. Saat Tenzin Gyatso meninggal, Beijing bakal menunjuk Dalai Lama baru.
Proses pergantian Dalai Lama disebut sebagai reinkarnasi. Dalai Lama yang masih hidup akan memilih Panchen Lama--penerus sekaligus pemimpin nomor dua paling penting setelah Dalai Lama dalam Agama Buddha.
Baca Juga: Ikuti Tren, Layanan Pos Bakal Pakai Mobil Listrik
Masalahnya, Panchen Lama ke-11 yang dipilih Tenzin Gyatso pada 14 Mei 1995, yakni Gedhun Choekyi Nyima, tak diketahui keberadaanya usai diculik pemerintah China.
Pada Mei lalu, Beijing akhirnya mengumumkan kondisi Nyima yang pernah disebut sebagai tahanan politik termuda di dunia.
Pemerintah China menyebut Nyima kini telah lulus dari perguruan tinggi, sudah bekerja, dan menjalani kehidupan seperti manusia normal bersama keluarganya.
Sebagai gantinya, Beijing secara sepihak memilih Gyaltsen Norbu sebagai Panchen Lama atau penerus Dalai Lama ke-14.
Norbu kini tinggal di Beijing dan muncul pada pertemuan tingkat tinggi yang diatur oleh Partai Komunis.
Pemerintah China bisa berbuat sewenang-wenang atas dasar undang-undang yang ditekan pada 2007 yang menyatakan reinkarnasi dikenai permohonan persetujuan.
Berita Terkait
-
Ramai Mobil China Dijual Seharga Rp 37 Juta, Awas Harga Aslinya Segini
-
Bos Tesla Niat Bangun Pabrik Gigafactory di Asia, Negara Mana Dipilih?
-
FBI: China Ingin jadi Negara Adikuasa dengan Segala Cara
-
Dalai Lama Sesalkan Aksi Brutal Polisi AS yang Menewaskan George Floyd
-
Kutip Kalimat Dalai Lama di Instagram, Daimler Minta Maaf ke Cina
Terpopuler
- Bupati Kulon Progo Hapus Logo Geblek Renteng hingga Wajibkan Sekolah Pasang Foto Kepala Daerah
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
- Drama Keluarga Halilintar Memanas! Atta Akhirnya Bicara soal Isu Aurel Diabaikan di Foto Keluarga
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
Pilihan
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
-
Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
-
Jadwal Buka Puasa Bandar Lampung 21 Februari 2026: Waktu Magrib & Salat Isya Hari Ini
-
Siswa Madrasah Tewas usai Diduga Dipukul Helm Oknum Brimob di Kota Tual Maluku
Terkini
-
Tragedi Gajah Riau: Tiada Tahun Tanpa Kematian, Gading Hilang dan Kepala Dipotong Pemburu
-
Ketua Komisi III DPR Pastikan Kawal Kasus Kematian Anak 12 Tahun usai Dianiaya Ibu Tiri di Sukabumi
-
Waspada! WNA Australia Positif Campak Usai dari Bandung, Kemenkes Perketat Surveilans
-
Teror Berantai Ketua BEM UGM 2026: Kritik Kebijakan, Fitnah AI, hingga Ancaman ke Keluarga
-
Wakil Ketua Komisi VI Adisatrya Sulisto Soroti Kebijakan Impor Mobil Operasional KDKMP dari India
-
Tragedi Filisida Sukabumi: Bocah 12 Tahun Tewas di Tangan Ibu Tiri, Ini Penjelasan KPAI
-
BGN Tegaskan Tak Ada Pembagian MBG Saat Sahur, Ini Jadwalnya Selama Ramadan
-
Testimoni Wali Murid: Sekolah Rakyat Bawa Perubahan Nyata bagi Anak
-
Sinergi Kemensos dan Komisi VIII DPR Tingkatkan Layanan Korban Perdagangan Manusia
-
KPK Angkat Bicara, Inilah Alasan Utama RUU Perampasan Aset Wajib Disahkan!