Suara.com - Dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata dan Nurul Ghufron mendatangi Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (9/7/2020) pagi. Keduanya datang untuk membahas program bantuan sosial (Bansos) bagi warga yang terdampak pandemi corona Covid-19 di ibu kota.
Ghufron mengatakan pihaknya bersama dengan perwakilan Balai Kota, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah membahas soal Bansos bagi keberlangsungan kehidupan sosial masyarakat.
"Bansos baik dari sisi untuk kesehatan, sociaal sustained, maupun ekonomi, tapi tadi berfokus pada bansos yang untuk social sustain," ujar Ghufron di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (9/7/2020).
Selain itu, dia membahas masalah target dari penyaluran Bansos yang kerap bermasalah. Menurutnya ada beberapa kriteria seperti kalangan yang terdaftar dalam PKH (program keluarga harapan) yang tak mendapat Bansos.
Menurutnya, perlu ada keselarasan antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan kelompok masyarakat yang juga sebenarnya membutuhkan Bansos.
"Misalnya basis data DTKS. Kan selama ini Kemensos memandang bahwa kondisi covid itu dipisah dengan program sosial lain,yang penerima PKH enggak boleh menerima dana bansos ini," kata Ghufron.
Menurutnya, kelompok PKH itu sama dengan masyarakat tidak mampu lainnya yang juga membutuhkan Bansos. Data penerima ini juga diyakini bertambah karena maraknya PHK atau usaha yang pendapatannya menurun drastis.
"Padahal kebutuhan dampak covid mengakibatkan yang semula secara ekonomi kuat itu menjadi turun. Apalagi yang PHK, yang memang sebelum kondisi covid sudah tdk sejahtera. Dia kemudian pasti akan tambah turun," katanya.
Karena itu, ia meminta adanya pembenahan data Bansos ini ke depannya. Jika memang ada kesalahan seperti penggelembungan, maka dianggap wajar dan harus diperbaiki jika tidak disengaja. Namun jika penggelembungan ini dilakukan secara sengaja, maka ada indikasi kuat tindakan korupsi di dalamnya.
Baca Juga: Menteri-menteri Bicara soal Bansos DKI, Gerindra: Mau Jegal Anies di 2024?
"Kalau tepat tidak tepat basisnya pada DTKS ya, karena memang di sana belum sepenuhnya sempurna memang awalnya kemudian ada tidak kesempurnaan. Ada yg di DTKS ternyata sudah meninggal, ada yang di DTKS sudah pindah," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 5 Mobil Toyota Dikenal Paling Jarang Rewel, Ideal untuk Mobil Pertama
- 5 HP Murah Alternatif Redmi Note 15 5G, Spek Tinggi buat Multitasking
- 6 Moisturizer Pencerah Wajah Kusam di Indomaret, Harga di Bawah Rp50 Ribu
Pilihan
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
-
Penghentian Operasi dan PHK Intai Industri Batu Bara Usai Kementerian ESDM Pangkas Kuota Produksi
-
Perilaku Audiens Berubah, Media Diminta Beradaptasi dengan AI dan Medsos
-
Pintu Langit Dibuka Malam Ini, Jangan Lewatkan 5 Amalan Kunci di Malam Nisfu Syaban
Terkini
-
Guntur Romli PDIP Sebut Jokowi Bukan Lagi Teladan, Hanya Mementingkan Syahwat Kuasa dan Dinasti
-
Pernah Dipidana Kasus Terorisme, Jaksa Pertanyakan Izin Beracara Munarman di Sidang Noel Ebenezer
-
Larangan Jelas, Bahaya Nyata: Mengapa Pelanggaran Merokok saat Berkendara Terus Berulang?
-
Guru Honorer Digaji Rp 300 Ribu, Kalah dari Petugas Partai: DPR Usul Pembayaran dari APBN Saja
-
Dalami Pemerasan Eks Bupati Pati Sudewo, 3 Orang Perangkat Desa Diperiksa Penyidik KPK
-
Didakwa Korupsi, Noel Malah Ngaku Ingin Jadi Pimpinan atau Jubir KPK
-
Sebut Kapolri 'Murtad Politik', Sri Raja Kritik Pernyataan Listyo Sigit soal Polri di Bawah Presiden
-
Prabowo Peringatkan Skenario 'Kiamat' Perang Dunia III, Picu 'Nuclear Winter' Puluhan Tahun
-
4 Fakta Habib Bahar bin Smith Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penganiayaan Anggota Banser
-
KPK Panggil 6 Saksi Terkait Dugaan Korupsi Pajak, Mayoritas Berasal dari PT Wanatiara Persada