Suara.com - Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kerap bersilat lidah selama memimpin Jakarta. Salah satunya dengan mengganti istilah reklamasi jadi perluasan daratan.
Menurutnya Anies tidak hanya sekali ini saja bersilat lidah atau mengganti-ganti istilah. Ia menyebut tindakan serupa juga dilakukan dengan mengganti sebutan rumah susun jadi rumah lapis.
"Seperti rumah susun dibilang rumah lapis, apalah. Tapi hakikatnya sama. Ini juga kan reklamasi juga," ujar Pantas saat dihubungi, Jumat (10/7/2020).
Anies sendiri menyebut perluasan daratan berbeda dengan reklamasi karena tersambung dengan kawasan Ancol. Namun Pantas meyakini Anies hanya bermain kata-kata saja.
"Kan akhirnya Gubernur ini kan kadang-kadang bersilat lidah saja. Walaupun dia secara tegas tidak menggunakan terminologi reklamasi, tapi pada hakekatnya defisini reklamasi ya itu," jelasnya.
Seharusnya, kata Pantas, Anies tak perlu fokus bermain pada kata-kata hanya demi kepentingan politik seperti memenuhi janji kampanye. Ia meminta agar Anies mengupayakan cara yang lebih baik dalam mencapai tujuannya.
"Katakanlah naturalisasi. Bagi kita kan mau istilah apa enggak soal yang penting masyarakat kita bebas dari banjir. Kan gitu. Mau revitalisasi, naturalisasi, normalisasi, yang penting kan nggak banjir. Sudah sampai ke tahap itu," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan memberikan izin melakukan reklamasi di kawasan Taman Impian Jaya Ancol. Luas pulau yang akan dibuat diperkiran mencapai 120 hektare.
Izin ini diberikan lewat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 237 Tahun 2020 yang diteken Anies pada 24 Februari lalu.
Baca Juga: Anies Dianggap Dagang Isu Agama Buat Tameng, PKS: Itu Variasi Wisata Religi
Rinciannya, Anies mengizinkan perluasan kawasan rekreasi seluas 35 hektare untuk rekreasi Dunia Fantasi (Dufan) dan 120 hektare untuk perluasan lahan yang tersebar di kawasan Ancol.
Berita Terkait
-
Anies Ingatkan Indonesia Tak Boleh Bungkam di Tengah Ketidakadilan Global: Ada Kontrak dengan Dunia
-
Ucapkan Selamat HUT ke-12 Suara.com, Anies Baswedan: Terus Bernyali untuk Menjaga Demokrasi!
-
Minta RI Keluar dari BoP Bentukan Trump, Anies Singgung Pelopornya Melanggar Hukum Internasional
-
Hadapi Ketidakpastian Dunia Akibat Perang, Anies Baswedan Beri Dua Nasihat ke Pemerintah
-
JIS Kini Terhubung ke Ancol dan Stasiun KRL, Anies Baswedan: Alhamdulillah
Terpopuler
- PP Nomor 9 Tahun 2026 Resmi Terbit, Ini Aturan THR dan Gaji ke-13 ASN
- Media Israel Jawab Kabar Benjamin Netanyahu Meninggal Dunia saat Melarikan Diri
- 31 Kode Redeem FF Max Terbaru Aktif 10 Maret 2026: Sikat Diamond, THR, dan SG Gurun
- Trump Umumkan Perang Lawan Iran 'Selesai' Usai Diskusi dengan Vladimir Putin
- Pelatih asal Spanyol Sebut Persib Bandung Kandidat Juara, Kedalaman Skuad Tak Tertandingi
Pilihan
-
Resmi Ditahan, Yaqut Diduga Terima Fee dari Jemaah Daftar Bisa Langsung Berangkat Haji
-
Resmi Ditahan, Gus Yaqut Lebaran di Rutan KPK
-
Banser Bakar Baju Usai Gus Yaqut Pakai Rompi Oranye Tahanan: KPK Zhalim!
-
Usai Diperiksa dalam Kasus Haji, Gus Yaqut Ditahan KPK dan Tutupi Borgol Pakai Buku
-
Pelukmu Sementara, Hatiku Selamanya: Surat Cinta Pamungkas Vidi Aldiano yang Menembus Batas Waktu
Terkini
-
Data Dukcapil: Junaidi dan Nur Hayati Jadi Nama Paling Banyak Dipakai di Indonesia
-
BPKH Salurkan 108.075 Paket Sembako Ramadan 2026, Cek Sebaran Wilayahnya
-
Pertemuan Prabowo dan Wakil PM Australia, Bahas Isu Strategis hingga Hubungan Indonesia-Australia
-
Prabowo Siapkan Inpres Penyelamatan Populasi dan Habitat Gajah Sumatra dan Borneo
-
Resmi Ditahan, Yaqut Diduga Terima Fee dari Jemaah Daftar Bisa Langsung Berangkat Haji
-
Jalur Palur-Sragen Dipastikan Bebas Banjir Jelang Mudik Lebaran 2026
-
TNI Kerahkan 105.365 Personel dan 3.501 Alutsista untuk Amankan Mudik Lebaran 2026
-
Nadiem Makarim Jadi Saksi Mahkota, Bantah Tuduhan Konspirasi Hingga Klarifikasi Pesan WhatsApp
-
DUAAARRRR Bandara Kuwait Hancur Diterjang Bom Drone Iran Saat Eskalasi Perang Timur Tengah Memanas
-
Resmi Ditahan, Gus Yaqut Lebaran di Rutan KPK