Suara.com - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla mengatakan, jumlah kasus Covid-19 di Indonesia akan meningkat hingga mencapai 120.000 jika tidak ada intervensi maksimal untuk mencegah dan memutus rantai penularan. Sebab, ciri utama dari wabah ini adalah kecepatan penularannya, sehingga perlu berbagai upaya untuk menghambat penularannya.
Saat memberi pengarahan pada pembukaan Musyawarah PMI DKI Jakarta ke-XII Tahun 2020 di Wisma PMI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, JK memaparkan bahwa Indonesia ketika awal pandemi ini pada bulan Maret, butuh waktu 2 bulan untuk mencapai angka 10.000 kasus positif. Sekarang hanya butuh waktu 7 hari untuk bertambah 10 ribu kasus positif.
"Karena itu saya perkirakan akhir Juli ini akan mencapai angka 100 ribu dan pada tanggal 17 Agustus, nanti jumlah penderita Covid di Indonesia akan mencapai 120.000, kalau tidak ada intervensi yang keras dari kita," kata JK, Rabu (15/7/2020).
Lebih lanjut dalam acara yang juga dihadiri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini, JK menegaskan bahwa salah satu cara paling efektif untuk menghambat penularan wabah virus corona adalah mengurangi pergerakan orang, selain upaya mematikan virus dengan cara melakukan penyemproran disinfektan.
“Tak ada cara yang paling efektif untuk mencegah penyebaran virus ini dengan mengurangi pergerakan. Mengenai caranya terserah pemerintah. Dan tentunya PMI tetap membantu dengan melakukan penyemprotan disinfektan karena hanya itu cara mematikan virus tersebut," ujar JK.
JK juga menyampaikan terimakasih kepada aparat TNI dan Polri yang telah membantu PMI selama ini dalam operasi penanggulangan Covid-19.
“Saya juga terima kasih kepada aparat TNI dan POLRI yang banyak membantu PMI dalam melakukan tugas operasinya memerangi wabah, bagaimana pun dalam situasi krisis maka yang paling bisa diandalkan adalah aparat TNI dan Polri” ucapnya.
Berita Terkait
-
Profil Halim Kalla Tersangka Korupsi PLTU: Adik Jusuf Kalla, Pionir Bioskop Digital-Mobil Listrik
-
Halim Kalla Adik JK Tersangka Proyek 'Hantu' PLTU Mempawah, Modus Licik Atur Lelang Terbongkar
-
Jadi Buron Kasus Pencemaran Nama Baik JK, Kejagung Buru Silfester Matutina
-
Api Kembali Membara: Habib Rizieq Serukan Umat Tangkap dan Seret Silfester Matutina ke Kejaksaan!
-
Soal 17+8 Tuntutan Rakyat, Jusuf Kalla: Memang Perlu Ada Perubahan, Kesejahteraan hingga Keadilan
Terpopuler
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
Terkini
-
Kelurahan Kapuk Dipecah Jadi 3: Lurah Klaim Warga Menanti Sejak Lama, Semua RW dan RT Setuju
-
Antonius Kosasih Divonis 10 Tahun Bui di Kasus Korupsi PT Taspen, Hukuman Uang Pengganti Fantastis!
-
Kapuk Over Populasi, Lurah Sebut Petugas Sampai Kerja di Akhir Pekan Urus Kependudukan
-
Ada dari Bekasi dan Semarang, Tim DVI Identifikasi 7 Jasad Korban Ponpes Al Khoziny, Ini Daftarnya
-
Jokowi Absen di HUT TNI karena Tak Boleh Kena Panas, Kondisi Kesehatannya Jadi Gunjingan
-
Geger Sidang Ijazah Gibran: Tuntutan Rp125 T Bisa Dihapus, Syarat Minta Maaf dan Mundur dari Wapres
-
PHRI: Okupansi Hotel Merosot, Terhentinya Proyek IKN Buat Kaltim Paling Terdampak
-
BNPB Klaim Tragedi Ambruknya Ponpes Al Khoziny sebagai Bencana dengan Korban Terbanyak 2025
-
Jerat Adik Jusuf Kalla Jadi Tersangka, Polri Usut Dugaan Pencucian Uang Kasus Korupsi PLTU 1 Kalbar
-
Hakim MK Soroti Gugatan UU Pers: Digugat Iwakum, Dijawab Mantan Jurnalis di Pemerintahan