Suara.com - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla mengatakan, jumlah kasus Covid-19 di Indonesia akan meningkat hingga mencapai 120.000 jika tidak ada intervensi maksimal untuk mencegah dan memutus rantai penularan. Sebab, ciri utama dari wabah ini adalah kecepatan penularannya, sehingga perlu berbagai upaya untuk menghambat penularannya.
Saat memberi pengarahan pada pembukaan Musyawarah PMI DKI Jakarta ke-XII Tahun 2020 di Wisma PMI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, JK memaparkan bahwa Indonesia ketika awal pandemi ini pada bulan Maret, butuh waktu 2 bulan untuk mencapai angka 10.000 kasus positif. Sekarang hanya butuh waktu 7 hari untuk bertambah 10 ribu kasus positif.
"Karena itu saya perkirakan akhir Juli ini akan mencapai angka 100 ribu dan pada tanggal 17 Agustus, nanti jumlah penderita Covid di Indonesia akan mencapai 120.000, kalau tidak ada intervensi yang keras dari kita," kata JK, Rabu (15/7/2020).
Lebih lanjut dalam acara yang juga dihadiri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini, JK menegaskan bahwa salah satu cara paling efektif untuk menghambat penularan wabah virus corona adalah mengurangi pergerakan orang, selain upaya mematikan virus dengan cara melakukan penyemproran disinfektan.
“Tak ada cara yang paling efektif untuk mencegah penyebaran virus ini dengan mengurangi pergerakan. Mengenai caranya terserah pemerintah. Dan tentunya PMI tetap membantu dengan melakukan penyemprotan disinfektan karena hanya itu cara mematikan virus tersebut," ujar JK.
JK juga menyampaikan terimakasih kepada aparat TNI dan Polri yang telah membantu PMI selama ini dalam operasi penanggulangan Covid-19.
“Saya juga terima kasih kepada aparat TNI dan POLRI yang banyak membantu PMI dalam melakukan tugas operasinya memerangi wabah, bagaimana pun dalam situasi krisis maka yang paling bisa diandalkan adalah aparat TNI dan Polri” ucapnya.
Berita Terkait
-
Warga Korban Banjir Minta Cangkul dan Sekop ke JK untuk Bersihkan Rumah
-
JK Hingga Jurnalis Korban Pengeroyokan Terima Anugerah Dewan Pers 2025
-
Ironi Hakordia, Silfester Matutina Si Manusia Kebal Hukum?
-
Jenderal Bintang Dua Terseret Sengketa Lahan Jusuf Kalla, Mabes AD Turun Tangan
-
Adik JK Minta Pemeriksaan Kasus Korupsi Rp1,35 Triliun PLTU Kalbar Ditunda, Kenapa?
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
-
QRIS Jadi 'Alat Bantu' Judi Online: Mengapa Sistem Pembayaran BI Ini Rentan Disalahgunakan?
Terkini
-
PDIP Desak Reformasi Total Polri: Hapus Dwifungsi dan Perkuat Pengawasan Eksternal
-
Tutup Rakernas I, PDIP Resmi Tegaskan Posisinya Sebagai Partai Penyeimbang: Kawal Pemerintahan
-
Permohonan RJ Eggi Sudjana Masuk, Polda Metro Tunggu Kesepakatan Pelapor di Kasus Ijazah Jokowi
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Tegaskan Kedaulatan NKRI dan Tolak Intervensi Asing atas Venezuela
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Desak Pilkada Tetap Langsung Dipilih Rakyat, Usul Ada E-voting
-
Polisi Periksa 12 Saksi Kasus Teror DJ Donny dan Influencer, Kapan Pelaku Ditangkap?
-
Ketua KONI Ponorogo Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi Bupati Nonaktif Sugiri Sancoko
-
Libatkan Ahli, Polisi Bedah Batas Kebebasan Berekspresi dalam Kasus Mens Rea Pandji Pragiwaksono
-
Prabowo Duga Ada Kekuatan Asing Bayar Segelintir Orang untuk Mengejek
-
Bantah Tak Kooperatif, Legislator Bekasi Nyumarno Sambangi KPK: Undangan Tak Sampai ke Alamat KTP