Suara.com - Wakil Ketua KPK Alexander Marwata tidak mempersoalkan tim pemburu koruptor kembali diaktifkan oleh Menteri Menkopolhukam Mahfud MD.
Alex menuturkan, jika tim tersebut sudah terbentuk KPK siap berkoordinasi dengan tim bentukan pemerintah itu.
"Bukan masalah setuju atau tidak setuju. Itu keputusan pemerintah ya, kalau misalnya pemerintah membentuk tim pemburu koruptor, nanti kami KPK akan melakukan koordinasi dan supervisi. kalau nanti sudah keputusan pemerintah akan dibentuk," kata Alex di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/7/2020).
Menurut Alex, koordinasi itu nantinya diperlukan lantaran KPK sendiri mempunyai buronan-buoronan yang hingga kini belum tertangkap.
"Kan ada juga koruptor-koruptor yang sekarang ini masih dalam status DPO KPK. Itu kalau misalnya sudah terbentuk kami akan lakukan koordinasi dengan mereka," ucap Alex.
Meski begitu, KPK belum mendapatkan undangan terkait pembahasan tim pemburu koruptor bentukan pemerintah.
"Secara resmi belum diundang untuk teknisnya bagaimana nantinya belum, itu kan masih dalam wacana," tutup Alex.
Sebelumnya, Mahfud MD menegaskan tidak masalah dengan pro dan kontra atas rencananya membangkitkan kembali Tim Pemburu Koruptor. Saat ini ia mengaku terus mengerjakannya dengan serius.
Mahfud mengatakan keseriusannya tersebut juga seraya dengan menerima berbagai saran-saran dari masyarakat.
Baca Juga: Tim Pemburu Koruptor Tetap Dibentuk, Mahfud: Jangan Saling Serobot
"Saya akan terus mengerjakan ini secara serius, tentang Tim Pemburu Koruptor ini, tapi tetap memperhatikan saran-saran dari masyarakat," kata Mahfud di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (15/7/2020).
Berita Terkait
-
Disita KPK, Aset Terpidana Djoko Susilo Mau Dijadikan Kantor BPN DKI
-
Besok Kirim Surat Penolakan RUU HIP ke DPR, Mahfud: Pancasila Sudah Final
-
Sempat Ada Penolakan, Mahfud MD Serius Garap Tim Pemburu Koruptor
-
Anggota Polri Buat Surat Jalan Djoko Tjandra, Mahfud: Selesaikan Terbuka!
-
Mahfud MD Balas Kritikan Pimpinan KPK soal Tim Pemburu Koruptor
Terpopuler
- 63 Kode Redeem FF Terbaru 21 Januari: Ada Groza Yuji Itadori, MP40, dan Item Jujutsu
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- 5 Motor Bekas 6 Jutaan Cocok untuk Touring dan Kuat Nanjak, Ada Vixion!
- Mobil 7 Seater dengan Harga Mirip Mitsubishi Destinator, Mana yang Paling Bertenaga?
- Alur Lengkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman yang Libatkan Eks Bupati Sri Purnomo
Pilihan
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
-
5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan RAM 8 GB Terbaik Januari 2026, Handal untuk Gaming dan Multitasking
-
Harda Kiswaya Jadi Saksi di Sidang Perkara Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Guru Besar USNI Soroti Peran Strategis Generasi Z di Tengah Bonus Demografi Indonesia
-
Isu Keamanan Produk, DRW Skincare Buka Pendampingan Medis Gratis bagi Pasien Terdampak
-
Aksi Mogok Pedagang Daging Sapi Tak Goyahkan Pedagang Bakso
-
Bela Istri dari Jambret, Suami di Sleman Jadi Tersangka: Pakar Ungkap Titik Kritis Pembuktiannya
-
Istana Tak Masalah Perusahaan yang Izinnya Dicabut Masih Beroperasi di Sumatra, Ini Alasannya
-
Pengakuan Dito Ariotedjo Usai Diperiksa KPK: Saya Tak Ada di Lokasi Saat Rumah Mertua Digeledah
-
KPK: Bupati Pati Sudewo Berpotensi Raup Rp 50 Miliar Jika Pemerasan Terjadi di Seluruh Kecamatan
-
KPK Geledah DPMPTSP Madiun, Uang Ratusan Juta Disita Usai OTT Wali Kota Maidi
-
Update Banjir Jakarta hingga Jumat Malam: 114 RT Masih Terendam
-
Bukan Pengganti PBB, Board of Peace Jadi Strategi Indonesia Dukung Kemerdekaan Palestina