Suara.com - Pemprov DKI Jakarta mengklaim sudah dapat restu dari Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi untuk membangun depo atau tempat parkir angkutan MRT fase 2b di Ancol Barat, Jakarta Utara. Padahal, rencana ini masih mendapatkan pertentangan dari DPRD.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan sejak depo MRT tak diizinkan dibangun di Kampung Bandan, pihaknya mencari alternatif lokasi lain. Hasilnya, ada dua lahan potensial, yakni Ancol Barat dan Timur.
"Dari hasil kajian teknis itu didapatkan ada dua lokasi alternatif untuk depo. Pertama di Ancol Timur dan kedua di Ancol Barat," ujar Syafrin di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (22/7/2020).
Setelah itu pihaknya melakukan kajian lagi dari dua lokasi itu untuk menentukan mana tempat yang paling cocok didirikan depo. Akhirnya ditentukan lahan di Ancol Barat yang belakangan Hak Guna Bangunan (HGB)-nya dimiliki oleh PT Asahimas Flat Glass.
"Oleh sebab itu sesuai dengan Surat Gubernur 17 Mei 2019 itu disetujui izin prinsip pemanfaatan lahan Ancol Barat sebagai Depo MRT," jelasnya.
Setelah diizinkan Gubernur Anies Baswedan, Pemprov DKI disebutnya telah membicarakan rencana ini dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Bahkan rencananya sudah disetujui karena kajiannya dianggap sesuai meski belum ada keputusan tetap.
"Saat ini kami dalam tahapan kajian teknis untuk tindak lanjutnya. Kami laporkan dari pertemuan terakhir dengan menteri perhubungan Senin kemarin setuju Ancol Barat jadi Depo MRT," katanya.
Menanggapi hal ini, Ketua Komisi B DPRD Jakarta Abdul Aziz menyebutkan saat ini Ancol Barat belum dipastikan jadi lokasi pembangunan depo. Pihaknya masih ingin mempertanyakan optimalisasi depo di tempat itu.
Menurutnya masih ada pertanyaan yang belum terjawab oleh pihak Pemprov. Seperti potensi sengketa jika HGB masih dipegang pihak ketiga, kerugian karena harus membayar HGB, hingga sejauh mana lokasi itu bisa mengakomodir kepentingan publik.
Baca Juga: Lahan Depo MRT Fase 2 Dikuasai Pihak Ketiga, DKI Bisa Sewa Tanah Sendiri
"Makanya tadi kita tanya lagi ini sudah fix belum? Sudah final belum keputusan gubernur? Ternyata belum, ini secara teknis saja sudah final, tapi kajian lain belum," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Bukan di Lahan Reklamasi, Ini Alasan MRT Pilih Bangun Depo di Ancol Barat
-
Lahan Depo MRT Fase 2 Dikuasai Pihak Ketiga, DKI Bisa Sewa Tanah Sendiri
-
Didemo, Disparekraf DKI Belum Ada Kepastian Kapan Buka Tempat Hiburan Malam
-
Hore! Pemprov DKI akan Bantu Uang Pangkal Sekolah Swasta Hingga Rp 2,5 juta
-
Klaim Bantu Siswa Korban Corona Masuk Sekolah Swasta, DKI Siapkan Rp171 M
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing