Suara.com - Perusahaan teknologi Twitter baru-baru ini menghapus sebuah cuitan dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump terkait klaim Covid-19 telah memiliki obat.
Perusahaan berlogo burung biru itu menyebut postingan dari politikus partai Republik itu telah melanggar kebijakan lantaran menyebarkan informasi palsu soal Covid-19.
Menyadur China Global Television Network (CGTN), Trump pada hari Senin me-retweet video yang awalnya diposting oleh situs berita konservatif Breitbart.
Video itu menampilkan orang-orang yang mengidentifikasi diri mereka sebagai dokter yang mengatakan bahwa ada obat untuk COVID-19 tanpa mengutip bukti apa pun.
Salah satu orang dalam video juga mempromosikan hydroxychloroquine, sejenis obat anti-malaria yang sering dipuji oleh Trump bisa menyembuhkan Covid-19.
Padahl, sejauh ini belum ada obat yang terbukti manjur untuk infeksi virus Corona. Bahkan WHO telah melarang penggunaan hydroxychloroquine sebagai obat Covid-19.
Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) AS bulan lalu juga mencabut izin penggunaan daruratnya untuk hydroxychloroquine untuk mengobati COVID-19 setelah beberapa penelitian meragukan keefektifannya.
Pada pertemuan di Gedung Putih, Trump membela postingan video yang dia re-tweet. Kepada wartawan, dia berpikir apa yang dikatakan dokter tentang obat adalah hal yang penting.
"Mungkin mereka punya alasan yang bagus, mungkin juga tidak," kata Doland Trump dikutip dari CGTN, Rabu (29/7/2020).
Baca Juga: Jawab Pertanyaan Warganet, Kaesang Bongkar Rahasia Keluarga Jokowi
Sehari setelah penghapusan cuitan Donald Trump, Twitter juga mengumumkan telah membatasi akun milik anak Presiden AS itu, yakni Donald Trump Jr.
Donald Trump Jr. tak bisa membuat postingan di akunya selama 12 jam, di mana Twitter juga mengharuskan dia menghapus posting ilang video perihal klaim obat Covid-19.
"Mereka menyensor akun saya. Mereka menyensor yang lain," kata Donald Trump Jr dalam sebuah wawancara dengan Fox News Channel.
"Ini tidak pernah terjadi pada seseorang yang mengatakan sesuatu yang bermanfaat bagi kaum kiri. Itu hanya menyakiti kaum konservatif," tambahnya.
Berita Terkait
-
Penampakan Tulisan Rusia Ini Bikin Auto Mikir, Warganet: Mirip Serundeng
-
Tersandung Kasus, PS Store Jadi Sorotan Warganet
-
Kaesang Sebut Koneksi Internet Istana Lambat, Warganet Main Tebak-tebakan
-
Perusahaan Besar Dunia yang Terapkan WFH Panjang Akibat Covid-19
-
Posting Informasi Menyesatkan, Akun Twitter Donald Trump Jr Ditangguhkan
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- Promo Superindo Hari Ini 10-13 November 2025: Diskon Besar Awal Pekan!
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- Terbongkar dari Tato! Polisi Tetapkan Pria Lawan Main Lisa Mariana Tersangka Kasus Video Porno
- Buntut Tragedi SMA 72 Jakarta, Pemerintah Ancam Blokir Game Online Seperti PUBG
Pilihan
-
Pelatih Islandia di Piala Dunia 2018 Masuk Radar PSSI Sebagai Calon Nahkoda Timnas Indonesia
-
6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
-
Keuangan WIKA 'Berlumur Darah' Imbas Whoosh, Bosnya Pasrah Merugi
-
Respons Berkelas Dean James usai Bikin Gol Spektakuler ke Gawang Feyenoord
-
Pahitnya Niat Baik: Guru Dipecat Karena Kumpulkan Rp20 Ribu untuk Gaji Honorer
Terkini
-
Efek Domino OTT Bupati Ponorogo: KPK Lanjut Bidik Dugaan Korupsi Monumen Reog
-
Bukan Kekenyangan, Tiga Alasan Ini Bikin Siswa Ogah Habiskan Makan Bergizi Gratis
-
Jenderal Bintang Dua Terseret Sengketa Lahan Jusuf Kalla, Mabes AD Turun Tangan
-
Video Aksi Koboi di Tebet, Pulang Kerja Dihadang dan Diancam Tembak
-
Asfinawati Nilai Ada 'Main Politik' di Balik Mandeknya Kasus HAM di Kejagung
-
Ribka Tjiptaning Dilaporkan ke Bareskrim, Organisasi Sayap PDIP Singgung Pembungkaman Suara Kritis
-
Dipolisikan Buntut Ucapan Soeharto Pembunuh Rakyat, Ribka PDIP Tak Gentar: Dihadapi Saja
-
Diprotes Dewan, Pramono Bantah Ada Pemangkasan Anggaran Subsidi Pangan di 2026
-
Prabowo Terima Kunjungan Mantan PM Australia di Hotel Tempat Menginap, Ini yang Dibahas
-
Angka Perkawinan Anak Turun Jadi 5,9 Persen, KemenPPPA Waspadai Perubahan ke Nikah Siri