Trump Usul Pilpres Ditunda, Tapi Tak Punya Wewenang Tunda Pemilu

Suara.com - Donald Trump mengusulkan agar pemilihan presiden yang dijadwalkan November mendatang ditunda dengan mengatakan penambahan pemungutan suara melalui pos dapat membuka peluang kecurangan dan hasil tak akurat.

Ia melemparkan gagasan penundaan itu sampai warga bisa memilih dengan "benar dan aman".

Hanya ada sedikit bukti untuk mendukung klaim Trump, tetapi ia telah lama menentang pemilihan lewat pos yang menurutnya akan rentan kecurangan.

"Trump minta bantuan Xi Jinping agar menang pilpres," kata mantan penasihat keamanan nasional.

Sejumlah negara bagian AS ingin membuat proses pemungutan suara melalui pos lebih mudah karena pertimbangan kesehatan terkait pandemi virus corona.

Di bawah konstitusi AS, Trump tidak memiliki wewenang untuk menunda pemilihan itu sendiri. Penundaan apa pun harus disetujui oleh Kongres.

Presiden tidak memiliki kekuasaan langsung atas DPR dan Senat di Kongres.

Apa yang dikatakan Trump?

Dalam serangkaian cuitannya, Trump mengatakan "pemungutan suara universal dengan pos" akan menjadikan pemungutan suara November sebagai "pemilihan paling tidak akurat dan curang dalam sejarah" dan "sangat memalukan bagi AS".

Baca Juga: Twitter Bolehkan Cuitan Ayatollah Khamenei soal Penghancuran Israel

Dia menyarankan - tanpa memberikan bukti - bahwa pemungutan suara lewat pos akan rentan campur tangan asing.

"Para anggota [Demokrat] berbicara tentang pengaruh asing dalam pemungutan suara, tetapi mereka tahu bahwa pemilu melalui pos adalah cara yang mudah bagi negara-negara asing untuk ikut campur dalam pemilu," katanya.

Trump juga mengatakan pemungutan suara melalui pos "sudah terbukti menjadi bencana yang dahsyat" di daerah-daerah yang menguji coba cara itu.

Pada Juni, New York memungkinkan pemilih untuk memilih melalui pos dalam pemilihan internal Partai Demokrat untuk menentukan kandidat presiden dari partai itu.

Namun, perhitungan suara tertunda lama dan hasilnya masih belum diketahui.

Media AS melaporkan bahwa ada juga kekhawatiran bahwa banyak surat suara tidak akan dihitung karena tidak diisi dengan benar atau tidak memiliki cap pos yang menunjukkan surat suara dikirim sebelum pemungutan suara secara resmi berakhir.