Suara.com - Kepercayaan publik terhadap kinerja anggota DPR RI tidak terlalu tinggi. Anggota komisi III DPR Fraksi Gerindra Habiburokhman lantas membandingkan penilaian wakil rakyat di Indonesia dan Amerika Serikat.
Habiburokhman mengaku sangat memahami, apabila kepercayaan publik kepada kinerja DPR RI selalu paling rendah. Menurutnya, ada salah satu faktor yang paling mempengaruhi, yakni DPR telah menjadi lembaga yang paling mudah "diserang" oleh siapapun.
Sehingga apabila ada satu anggota yang melakukan kesalahan, maka satu lembaga DPR pun akan mendapatkan akibatnya.
"Satu anggota DPR melakukan kesalahan institusi DPR yang mendapatkan dampaknya," kata Habiburokhman dalam sebuah diskusi virtual, Selasa (4/8/2020).
Padahal menurutnya, survei terhadap kinerja DPR RI harus dilakukan kepada masing-masing anggota. Semisal, apabila ada salah satu anggota DPR yang mendapatkan persepsi bagus dari masyarakat, maka efek positifnya hanya kepada pribadinya. Namun DPR RI tetap mendapatkan citra yang buruk dari masyarakat.
Kemudian, ia juga membandingkan pada lembaga parlemen di Amerika Serikat. Di Negeri Paman Sam itu identitas anggota parlemennya yang paling disorot beserta daerah pilihannya.
"Kalau di Amerika itu pasti melekat identitas dapilnya, misalnya anggota parlemen dari Fransisco dan disorot kinerjanya," pungkasnya.
Sebelumnya, Akurat Poll merilis hasil survei terkait kinerja pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi dan Ma'ruf dan jajarannya, termasuk para anggota DPR RI. Hasilnya, sebanyak 40,2 persen responden mengaku puas dan 39 persen lainnya mengaku kurang puasa dengan kinerja para anggota DPR RI.
Survei yang dilakukan pada 15 hingga 24 Juli 2020 tersebut memperlihatkan beragam pendapat responden melihat kinerja Jokowi, Ma'ruf Amin, Kabinet Indonesia Maju dan anggota DPR RI.
Baca Juga: Kepuasan Publik ke DPR Anjlok, INDEF: Mudah-mudahan Bisa Tobat Nasuha
Untuk DPR RI sendiri mendapatkan kepuasaan yang rendah yakni hanya 40,2 persen. Presentase tersebut merupakan penggabungan dari 1,1 persen responden yang sangat puas dan 39,1 persen cukup puas.
"Anggota DPR (dapat) di bawah 50 persen," kata Direktur Eksekutif Akurat Poll Adlan Nawawi dalam paparannya yang disiarkan langsung melalui akun YouTube Akuratco, Selasa (4/8/2020).
Tingkat kepuasaan publik terhadap kerja para wakil rakyat tersebut ternyata tidak berbanding jauh dengan responden yang tidak puas. Sebab, menurut hasil survei terdapat 39 persen responden yang mengaku kurang puas dengan kinerja anggota DPR RI. Sedangkan, 6,9 persen responden memilih sangat tidak puas dan 13,8 persen memilih tidak tahu atau tidak menjawab.
"Separuh suara publik sebetulnya memandang rendah kinerja wapres, kabinet dan DPR. Nah, rendahnya kepuasan publik terhadap kinerja DPR sesungguhnya relevan dengan partai politik," pungkasnya.
Survei tersebut dilakukan secara tatap muka pada 1.210 responden. Survei yang menggunakan metode penarikan sampel multistage random sampling dan memiliki kesalahan dugaan kurang lebih 2,8 persen pada selang kepercayaan 95 persen.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!
-
Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal
-
50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS
-
Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab