Terungkap! Presiden Lebanon Sudah Diperingatkan Soal Risiko Ledakan Beirut

Sadar kewajiban

Surat tersebut dapat menyulut kemarahan publik yang kecewa terhadap sikap lalai pemerintah sehingga ribuan ton amonium nitrat meledak dan menghancurkan Kota Beirut. Menurut banyak pihak, ledakan itu merupakan contoh kelalaian dan sikap korup pemerintah yang menyebabkan krisis ekonomi di Lebanon.

Seiring dengan rentetan aksi unjuk rasa oleh masyarakat di Lebanon pada Senin, PM Diab membubarkan pemerintahan dan mengundurkan diri. Walaupun demikian, ia dan jajaran menterinya tetap menjadi pelaksana tugas sementara sampai kabinet baru terbentuk.

Pembangunan kembali Kota Beirut pascaledakan kemungkinan menelan biaya sampai 15 miliar dolar AS (sekitar Rp 220,3 triliun). Padahal, Lebanon masih mengalami defisit mengingat kerugian yang dialami perbankan melampaui angka 100 miliar dolar AS (sekitar Rp 1.467,7 triliun).

Presiden Aoun minggu lalu membenarkan ia telah menerima informasi mengenai bahan peledak itu. Ia mengatakan kepada awak media bahwa pihaknya telah mengarahkan sekretaris jenderal Dewan Pertahanan Agung untuk "melakukan segala cara yang dibutuhkan" untuk mengatasi masalah tersebut. Dewan Pertahanan Agung merupakan lembaga di bawah presiden yang menaungi militer dan aparat keamanan.

"(Lembaga keamanan negara) mengatakan bahan itu berbahaya. Saya tidak bertanggung jawab! Saya tidak tahu di mana itu disimpan dan saya tidak tahu seberapa bahayanya bahan tersebut. Saya tidak punya kewenangan untuk mengatur langsung wilayah pelabuhan. Ada hierarki dan semua yang tahu harusnya mengetahui kewajiban mereka untuk melakukan apa pun yang dibutuhkan," kata Aoun.

Banyak pertanyaan belum terjawab terkait dengan pengiriman ribuan ton amonium nitrat yang akhirnya disimpan di gudang pelabuhan Beirut pada akhir 2013. Pertanyaan yang paling mengusik adalah mengapa bahan yang mudah meledak dalam jumlah besar, biasanya digunakan sebagai bahan baku pupuk dan bom, diperbolehkan berada di gudang penyimpanan dalam waktu lama.

Selain surat kepada presiden dan perdana menteri, sejumlah memo dan surat telah dikirimkan oleh otoritas pelabuhan, bea cukai, dan lembaga keamanan terkait ke pengadilan dalam enam tahun terakhir. Surat-surat itu meminta majelis hakim memerintahkan pemindahan ribuan amonium nitrat yang disimpan terlalu dekat dengan pusat kota.

Laporan dari Dirjen Keamanan Negara yang telah dilihat Reuters menyebut pihaknya telah mengajukan banyak permohonan, tanpa menyebutkan detail angkanya. Pihak tersebut mengatakan pihak pelabuhan telah mengirim beberapa surat kepada bea cukai sampai 2016. Isi surat itu meminta bea cukai meneruskan permohonan kepada hakim agar pengadilan memerintahkan amonium nitrat itu segera dikembalikan ke asalnya.

Baca Juga: Krisis Pangan, Lebanon Dapat Bantuan 50 Ribu Ton Tepung Terigu

"Namun sampai saat ini, tidak ada keputusan yang dibuat oleh otoritas terkait. Setelah berkonsultasi dengan salah satu ahli kimia kami, ia membenarkan material itu berbahaya dan digunakan sebagai bahan peledak," demikian isi laporan Dirjen Keamanan Negara.

Bahan berbahaya

Tragedi ledakan minggu lalu bermula saat Rhosus, kapal berbendera Moldova yang disewa oleh perusahaan Rusia, mengangkut ribuan ton amonium nitrat dari Georgia ke Mozambik.

Kapal itu transit di Beirut untuk menambah muatan kargo demi menutup biaya melewati Terusan Suez, kata kapten kapal.

Menurut dokumen lembaga keamanan di Lebanon, otoritas pelabuhan, sebagaimana merujuk pada perintah pengadilan nomor 2013/1031, menahan Rhosus pada Desember 2013 karena dua perusahaan yang terkait dengan kapal itu gagal membayar utang. Perkara itu sempat disidangkan oleh pengadilan di Beirut.

Rhosus pada Mei 2014 dinyatakan tidak layak berlayar dan bongkar muatan kapal berlangsung pada Oktober 2014. Isi muatan kapal disimpan dalam gudang pelabuhan, Hangar 12.