Suara.com - Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera mengkritisi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin menjadikan momentum pandemi Covid-19 sebagai kebangkitan baru melakukan lompatan besar.
Menurut anggota DPR itu, keinginan Jokowi untuk menjadikan pandemi sebagai lompatan besar tidak akan terwujud apabila tidak ada perubahan mendasar yang dilakukan pemerintah.
"Pandangan saya, jangankan melompat, berjalan pun kita susah kalau tidak ada perubahan fundamental. Mulai dari line up kabinet, mulai dari penajaman anggaran. UMKM kita jangankan suruh lari sekarang, siuman dari pingsannya saja berat," kata Mardani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020).
Ia berharap Jokowi tidak hanya pandai berbicara tanpa melakukan kerja nyata untuk menghadapi bahkan melakukan lompatan besar terhadap pandemi Covid-19.
"Karena itu, bicara mudah. Aksi yang ditunggu oleh kita semua. Aksi itu jelas, satu, dua, tiga hari ke depan ini apa aksi Pak Jokowi dari pidato yang dalam tanda kutip, bagus pidatonya," ujar Mardani.
Sebelumnya, Jokowi menyambut baik seruan moral dari para ulama, pemuka agama dan tokoh budaya bahwa pandemi Covid-19 harus dijadikan momentum kebangkitan baru.
Kebangkitan baru tersebut kata Jokowi yakni melakukan sebuah lompatan besar.
"Saya menyambut hangat seruan moral penuh kearifan dari para ulama, para pemuka agama, dan tokoh-tokoh budaya agar menjadikan momentum musibah pandemi ini sebagai sebuah kebangkitan baru untuk melakukan sebuah lompatan besar," ujar Jokowi dalam Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPR di gedung MPR/DPR, Jakarta, pagi tadi.
Karena itu kata Jokowi, saat ini merupakan momentum untuk membenahi diri secara fundamental, melakukan transformasi besar, menjalankan strategi besar.
Baca Juga: Jokowi: Jangan Ada yang Merasa Paling Pancasilais Sendiri
Strategi besar yakni di bidang ekonomi, hukum, pemerintahan, sosial, kebudayaan, termasuk kesehatan dan pendidikan.
"Saatnya kita bajak momentum krisis untuk melakukan lompatan-lompatan besar," tutur dia.
Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan di usia 75 Tahun Kemerdekaan RI, Indonesia sudah menjadi Negara Upper Middle Income Country.
Sehingga di 100 tahun usia Kemerdekaan nanti, Indonesia harus menjadi negara yang maju.
"Pada usia ke-75 tahun ini, kita telah menjadi negara Upper Middle Income Country. 25 tahun lagi, pada usia seabad Republik Indonesia, kita harus mencapai kemajuan yang besar, menjadikan Indonesia Negara Maju," katanya.
Berita Terkait
-
Iqbal PKS Desak Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional: Jangan Hitung-hitungan dengan Rakyat
-
Bukan Pelawak Tapi Anak Petani, Dono Kasino Indro Resmi Dilantik Jadi Anggota DPRD Lombok Tengah
-
Analis Beberkan Peluang PKS-Demokrat Berkoalisi di 2029, Mau Usung Prabowo Lagi?
-
PKS Minta Raperda Perubahan Wilayah Jakarta Ditunda: KTP hingga Sertifikat Diubah Semua, Bikin Kacau
-
Mardani Ali Sera Dicopot dari Kursi Ketua PKSAP DPR, Alasannya karena Ini
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Prabowo Mau Menhut Tak Ragu Cabut Izin Pemanfaatan Hutan, Butuh Bantuan Minta ke TNI-Polri
-
Nadiem Makarim Dirawat di RS Saat Sidang Perdana, Apa Keputusan Hakim?
-
BGN Minta Kepala SPPG Awasi Ketat Proses Memasak dan Distribusi MBG
-
Tangkal Hoaks, Polda Metro Jaya dan FWP Gelar Uji Kompetensi Wartawan
-
Menko Usul WFA Nasional 2931 Desember 2025 untuk Dukung Mobilitas Nataru
-
Dana Kampanye Jadi Celah Korupsi, Pakar Sebut Pilkada Tak Langsung Tak Efektif
-
KPK Cecar Zarof Ricar Soal Percakapannya dengan Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan
-
Prabowo Bongkar Keterlibatan Oknum TNI-Polri dalam Tambang Ilegal dan Penyelundupan
-
KPK Pastikan Akan Panggil Gus Yaqut Pekan Ini untuk Kasus Kuota Haji
-
BGN Perketat SOP, Mobil Pengantar MBG Tak Lagi Masuk Halaman Sekolah