Suara.com - Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera mengkritisi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin menjadikan momentum pandemi Covid-19 sebagai kebangkitan baru melakukan lompatan besar.
Menurut anggota DPR itu, keinginan Jokowi untuk menjadikan pandemi sebagai lompatan besar tidak akan terwujud apabila tidak ada perubahan mendasar yang dilakukan pemerintah.
"Pandangan saya, jangankan melompat, berjalan pun kita susah kalau tidak ada perubahan fundamental. Mulai dari line up kabinet, mulai dari penajaman anggaran. UMKM kita jangankan suruh lari sekarang, siuman dari pingsannya saja berat," kata Mardani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020).
Ia berharap Jokowi tidak hanya pandai berbicara tanpa melakukan kerja nyata untuk menghadapi bahkan melakukan lompatan besar terhadap pandemi Covid-19.
"Karena itu, bicara mudah. Aksi yang ditunggu oleh kita semua. Aksi itu jelas, satu, dua, tiga hari ke depan ini apa aksi Pak Jokowi dari pidato yang dalam tanda kutip, bagus pidatonya," ujar Mardani.
Sebelumnya, Jokowi menyambut baik seruan moral dari para ulama, pemuka agama dan tokoh budaya bahwa pandemi Covid-19 harus dijadikan momentum kebangkitan baru.
Kebangkitan baru tersebut kata Jokowi yakni melakukan sebuah lompatan besar.
"Saya menyambut hangat seruan moral penuh kearifan dari para ulama, para pemuka agama, dan tokoh-tokoh budaya agar menjadikan momentum musibah pandemi ini sebagai sebuah kebangkitan baru untuk melakukan sebuah lompatan besar," ujar Jokowi dalam Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPR di gedung MPR/DPR, Jakarta, pagi tadi.
Karena itu kata Jokowi, saat ini merupakan momentum untuk membenahi diri secara fundamental, melakukan transformasi besar, menjalankan strategi besar.
Baca Juga: Jokowi: Jangan Ada yang Merasa Paling Pancasilais Sendiri
Strategi besar yakni di bidang ekonomi, hukum, pemerintahan, sosial, kebudayaan, termasuk kesehatan dan pendidikan.
"Saatnya kita bajak momentum krisis untuk melakukan lompatan-lompatan besar," tutur dia.
Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan di usia 75 Tahun Kemerdekaan RI, Indonesia sudah menjadi Negara Upper Middle Income Country.
Sehingga di 100 tahun usia Kemerdekaan nanti, Indonesia harus menjadi negara yang maju.
"Pada usia ke-75 tahun ini, kita telah menjadi negara Upper Middle Income Country. 25 tahun lagi, pada usia seabad Republik Indonesia, kita harus mencapai kemajuan yang besar, menjadikan Indonesia Negara Maju," katanya.
Berita Terkait
-
PKS Mendadak Copot Khoirudin dari Kursi Ketua DPRD DKI Jakarta, Ada Apa?
-
Bongkar Nasib Khoirudin Usai Tak Jabat Ketua DPRD DKI, PKS: Dapat Amanah Lebih Besar di DPP
-
Tunjuk Suhud Alynudin, Fraksi PKS Jelaskan Alasan Pergantian Kursi Ketua DPRD DKI Jakarta
-
SK DPP Bocor! PKS Bakal Copot Khoirudin, Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI
-
Konsisten Bela Palestina lewat Parlemen, Jazuli Juwaini Diganjar KWP Award 2026
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Evaluasi Rekrutmen Polri: Hapus Kuota Khusus, Libatkan Multi-aktor
-
Revitalisasi 71.744 Sekolah Tahun 2026, Mendikdasmen Siapkan Dana Rp14 Triliun
-
Peneliti Temukan Cara Ubah Kulit Kayu Eukaliptus Jadi Penangkap Polusi, Seberapa Efektif?
-
Wamendagri Bima: Tantangan Perubahan Iklim Bukan Lagi Regulasi, Tetapi Eksekusi di Daerah
-
BGN Bantah Siswa SD di Pemalang Dikeluarkan Gara-gara Kritik MBG: Itu Tidak Benar
-
LHKPN Prabowo dan 38 Pejabat Lainnya Dipertanyakan ICW, KPK: Tunggu Verifikasi
-
Dikritik Bakal Ancam Demokrasi, DPN Disebut Perlu Reformasi Struktural
-
JPU KPK Tegaskan Tak Boleh Ada Intervensi di Sidang Kasus Suap Bea Cukai
-
Kasus Kekerasan Seksual Ponpes Pati, DPR Desak LPSK Fasilitasi Rehabilitasi 50 Korban
-
Laga Persija vs Persib Dipindah ke Samarinda, Pramono Anung: Kecewa, Tapi Alasannya Masuk Akal