Suara.com - Wakil Ketua MPR RI Syariefuddin Hasan mengomentari isi pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo yang membahas soal lumbung pangan atau food estate di daerah.
Penunjukkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk menangani proyek lumbung pangan nasional dinilai tidak tepat.
Menurut Syarief pembangunan food estate itu mesti tepat sasaran, transparan dan pihak penanggung jawabnya pun harus jelas latar belakangnya.
Dalam hal ini seharusnya proyek itu dibawah Kementerian Pertanian yang memang bidangnya.
"Jangan food estate itu dikomandoi oleh yang tidak ahli pertanian. Dalam arti kata jangan tidak dikomandoi oleh Menteri Pertanian, misalnya," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2020).
Syarief Hasan, begitu ia akrab dikenal, tidak sepakat apabila food estate itu dipimpin oleh Prabowo.
Sebab jika dipimpin oleh orang yang tidak kompeten di bidang pertanian dikhawatirkan tidak akan memenuhi target yang diinginkan Jokowi.
"Jadi food estate itu jangan dikomandoi oleh menteri pertahanan," ujarnya.
Sebelumnya, Jokowi memastikan pemerintah tengah memperkuat ketahanan pahan.
Baca Juga: Profil Zulkifli Hasan Wakil Ketua MPR RI
Salah satunya dengan membangun lumbung pangan atau food estate di beberapa daerah.
Saat ini pemerintah tengah membangun food estate di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara.
"Food estate sedang dibangun untuk memperkuat cadangan pangan nasional, bukan hanya di hulu, tetapi juga bergerak di hilir produk pangan industri," kata Jokowi dalam sidang tahunan di Gedung MPR-DPR hari ini.
Menurut Mantan Gubernur DKI Jakarta ini, food estate tersebut tak akan menggunakan cara konvensional, tetapi akan menggunakan teknologi yang muktahir.
"Bukan lagi menggunakan cara-cara manual, tetapi menggunakan teknologi modern dan pemanfaatan kecanggihan digital. Bukan hanya untuk pasar domestik, tetapi juga untuk pasar internasional," terangnya.
Dalam membangun food estate ini pemerintah akan menggandeng swasta, sehingga semua pihak akan terlibat untuk memperkuat ketahanan pangan.
Berita Terkait
-
Beras SPHP Rusak Bisa Ditukar ke Bulog, Ini Kata Menteri Pertanian
-
Operasi Pasar Besar-besaran! Kementerian Pertanian Siapkan 1,3 Juta Ton Beras
-
Dituding Tidak Peduli Dengan Kenaikan Harga Beras, Ini Jawaban Menteri Pertanian
-
Bagaimana Cara Menteri Pertanian Turunkan Harga Beras?
-
Momen Titiek Soeharto Semprot Mentan Amran yang Bandingkan Harga Beras Indonesia dengan Jepang
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Prabowo Kirim Surat ke Eks Menteri Termasuk Sri Mulyani, Ini Isinya...
Pilihan
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
-
Otak Pembunuhan Kacab Bank, Siapa Ken si Wiraswasta Bertato?
Terkini
-
Bukan Program, Ini Arahan Pertama Presiden Prabowo untuk Menko Polkam Barunya
-
Tongkat Estafet Tokoh Menko Polkam: Ada SBY, Mahfud MD, Wiranto, hingga Djamari Chaniago
-
Surat Pemakzulan Gibran Tidak Mendapat Respons, Soenarko Curigai Demo Rusuh Upaya Pengalihan Isu
-
Respons Viral Setop 'Tot Tot Wuk Wuk', Gubernur Pramono: 'Saya Hampir Nggak Pernah Tat Tot Tat Tot'
-
Minta Daerah Juga Tingkatkan Kualitas SDM, Mendagri Tito: Jangan Hanya Andalkan Kekayaan Alam
-
Fakta atau Hoaks? Beredar Video Tuding Dedi Mulyadi Korupsi Bareng Menteri PKP
-
Terungkap! Ini Alasan KPK Masih Rahasiakan Jumlah Uang yang Dikembalikan Khalid Basalamah
-
Gantikan Posisi Noel, Afriansyah Noor Lebih Kaya, Punya Harta Rp 23,9 Miliar
-
Gedung DPR Masih Dijaga TNI, Legislator PDIP: Kita Bekerja Perlu Situasi Aman
-
Update Evakuasi 7 Pekerja Freeport: Tim Penyelamat Hadapi Risiko Tinggi di Tambang Bawah Tanah