Suara.com - Wakil Ketua MPR RI Syariefuddin Hasan mengomentari isi pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo yang membahas soal lumbung pangan atau food estate di daerah.
Penunjukkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk menangani proyek lumbung pangan nasional dinilai tidak tepat.
Menurut Syarief pembangunan food estate itu mesti tepat sasaran, transparan dan pihak penanggung jawabnya pun harus jelas latar belakangnya.
Dalam hal ini seharusnya proyek itu dibawah Kementerian Pertanian yang memang bidangnya.
"Jangan food estate itu dikomandoi oleh yang tidak ahli pertanian. Dalam arti kata jangan tidak dikomandoi oleh Menteri Pertanian, misalnya," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2020).
Syarief Hasan, begitu ia akrab dikenal, tidak sepakat apabila food estate itu dipimpin oleh Prabowo.
Sebab jika dipimpin oleh orang yang tidak kompeten di bidang pertanian dikhawatirkan tidak akan memenuhi target yang diinginkan Jokowi.
"Jadi food estate itu jangan dikomandoi oleh menteri pertahanan," ujarnya.
Sebelumnya, Jokowi memastikan pemerintah tengah memperkuat ketahanan pahan.
Baca Juga: Profil Zulkifli Hasan Wakil Ketua MPR RI
Salah satunya dengan membangun lumbung pangan atau food estate di beberapa daerah.
Saat ini pemerintah tengah membangun food estate di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara.
"Food estate sedang dibangun untuk memperkuat cadangan pangan nasional, bukan hanya di hulu, tetapi juga bergerak di hilir produk pangan industri," kata Jokowi dalam sidang tahunan di Gedung MPR-DPR hari ini.
Menurut Mantan Gubernur DKI Jakarta ini, food estate tersebut tak akan menggunakan cara konvensional, tetapi akan menggunakan teknologi yang muktahir.
"Bukan lagi menggunakan cara-cara manual, tetapi menggunakan teknologi modern dan pemanfaatan kecanggihan digital. Bukan hanya untuk pasar domestik, tetapi juga untuk pasar internasional," terangnya.
Dalam membangun food estate ini pemerintah akan menggandeng swasta, sehingga semua pihak akan terlibat untuk memperkuat ketahanan pangan.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ditunjuk Presiden Jokowi sebagai leading sektor mega proyek lumbung pangan di Kalimantan Tengah.
Berita Terkait
-
Mentan Luruskan Klaim Presiden Prabowo soal Penggilingan Padi Untung Rp2 Triliun per Bulan
-
Rekam Jejak Sudaryono: Mantan Ajudan Prabowo yang Kini Jadi Kepala BGN Baru
-
Presiden Minta Pabrik Gula Wajib Punya Kebun Tebu
-
Diangkat Jadi Kepala BGN, Sudaryono Akan Mundur dari Jabatan Wamen Pertanian
-
Kementan Bidik Ekspor Kopi Indonesia Tembus Rp100 Triliun
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan