Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut anggaran kesehatan pada APBN 2021 direncanakan sebesar Rp 169,7 Triliun.
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, mengatakan pengelolaan anggaran tersebut harus dilakukan secara efisien agar mencukupi kebutuhan terutama dalam penanganan Covid-19.
Saleh melihat anggaran yang dibutuhkan di bidang kesehatan cukup besar. Berdasarkan informasi yang diterima dari Kementerian Kesehatan, pengobatan satu pasien Covid-19 itu membutuhkan minimal Rp 75 juta. Pemerintah harus memperhatikan itu di samping kasus positif Covid-19 yang kian meningkat.
"Kita berharap betul-betul bisa memastikan bahwa kebutuhan penanganan Covid-19 nanti bisa mencukupi," kata Saleh di Kompleks Parlemen, Jumat (14/8/2020).
Selain itu, Saleh juga berharap besaran anggaran itu bisa memenuhi kekurangan fasilitas kesehatan selama ini.
Bukan hanya untuk penanganan Covid-19 saja, wakil ketua Fraksi PAN tersebut juga mengingatkan kalau anggaran juga bisa digunakan untuk penanganan penyakit lain.
Sebagaimana diketahui, selain wabah Covid-19, terdapat pula penyakit lain yang menyerang masyarakat seperti demam berdarah.
"Oleh karena itu ini harus diikordinasikan sehingga anggraan ini manfaat. Jadi kesehatan masyarakat kita itu terjamin," pungkasnya.
Sebelumnya, anggaran kesehatan itu setara dengan 6,2 persen APBN 2021.
Baca Juga: BPJS Kesehatan Gelar Lomba Vlog untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Anggaran kesehatan itu naik hampir tiga kali lipat dari tahun sebelumnya yang hanya Rp57,4 triliun.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021 beserta nota keuangan di Gedung DPR-MPR, Jakarta, Jumat (14/8/2020).
"Diarahkan terutama untuk peningkatan dan pemerataan dari sisi supply," kata Jokowi.
Dia menjelaskan, anggaran kesehatan tersebut untuk mendukung biaya pengadaan vaksin, nutrisi ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga penyakit menular di Indonesia.
"Kemudian untuk akselerasi penurunan stunting," ujarnya.
Tak hanya itu, Kepala Negara menyebut anggaran kesehatan juga difokuskan untuk keberlanjutan program jaminan kesehatan.
Berita Terkait
-
Perketat PSBB, Wagub DKI Sebut Aparat Bakal Diterjunkan Banyak
-
Tiga Anggota DPRD Jawa Barat Positif Virus Corona Covid-19
-
Positif Covid-19 Kembali Naik, Pemkot Bekasi Hentikan CFD Mulai Minggu Ini
-
Uji Vaksin Covid-19 Sinovac Dimulai, Begini Suasana di Puskesmas Garuda
-
Kenang Kadispar, Wagub DKI: Banyak yang Mau Sogok Cucu Buat Buka Hiburan
Terpopuler
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
- Jemput Weekend Seru di Bogor! 4 Destinasi Wisata dan Kuliner Hits yang Wajib Dicoba Gen Z
- DANA Kaget Jumat Berkah: Klaim Saldo Gratis Langsung Cair Rp 255 Ribu
Pilihan
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
-
165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
-
5 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori 256 GB, Pilihan Terbaik Oktober 2025
Terkini
-
SDA Jamin Jakarta Tak Berpotensi Banjir Rob pada Bulan Ini, Apa Alasannya?
-
Beri Kontribusi Besar, DPRD DKI Usul Tempat Pengolahan Sampah Mandiri di Kawasan Ini
-
Novum jadi Pamungkas, Kubu Adam Damiri Beberkan Sederet Fakta Mencengangkan!
-
Soal Udang Kena Radiasi Disebut Masih Layak Dimakan, DPR 'Sentil' Zulhas: Siapa yang Bodoh?
-
Perkosa Wanita di Ruang Tamu, Ketua Pemuda di Aceh Ditahan dan Terancam Hukuman Cambuk!
-
Akui Agus Suparmanto Ketum, DPW PPP Jabar Tolak Mentah-mentah SK Mardiono: Tak Sesuai Muktamar
-
12 Tokoh Ajukan Amicus Curiae untuk Nadiem, Kejagung: Kami Berpegang Pada Alat Bukti Sah
-
Ada HUT ke-80 TNI dan Dihadiri Prabowo, Tugu Monas Ditutup Sementara untuk Wisatawan Besok
-
Pemprov Sumut Kolaborasi Menuju Zero ODOL 2027
-
Mardiono Yakin SK Kepengurusan PPP di Bawah Pimpinannya Tak Akan Digugat, Kubu Agus: Bisa kalau...