Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut anggaran kesehatan pada APBN 2021 direncanakan sebesar Rp 169,7 Triliun.
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, mengatakan pengelolaan anggaran tersebut harus dilakukan secara efisien agar mencukupi kebutuhan terutama dalam penanganan Covid-19.
Saleh melihat anggaran yang dibutuhkan di bidang kesehatan cukup besar. Berdasarkan informasi yang diterima dari Kementerian Kesehatan, pengobatan satu pasien Covid-19 itu membutuhkan minimal Rp 75 juta. Pemerintah harus memperhatikan itu di samping kasus positif Covid-19 yang kian meningkat.
"Kita berharap betul-betul bisa memastikan bahwa kebutuhan penanganan Covid-19 nanti bisa mencukupi," kata Saleh di Kompleks Parlemen, Jumat (14/8/2020).
Selain itu, Saleh juga berharap besaran anggaran itu bisa memenuhi kekurangan fasilitas kesehatan selama ini.
Bukan hanya untuk penanganan Covid-19 saja, wakil ketua Fraksi PAN tersebut juga mengingatkan kalau anggaran juga bisa digunakan untuk penanganan penyakit lain.
Sebagaimana diketahui, selain wabah Covid-19, terdapat pula penyakit lain yang menyerang masyarakat seperti demam berdarah.
"Oleh karena itu ini harus diikordinasikan sehingga anggraan ini manfaat. Jadi kesehatan masyarakat kita itu terjamin," pungkasnya.
Sebelumnya, anggaran kesehatan itu setara dengan 6,2 persen APBN 2021.
Baca Juga: BPJS Kesehatan Gelar Lomba Vlog untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Anggaran kesehatan itu naik hampir tiga kali lipat dari tahun sebelumnya yang hanya Rp57,4 triliun.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021 beserta nota keuangan di Gedung DPR-MPR, Jakarta, Jumat (14/8/2020).
"Diarahkan terutama untuk peningkatan dan pemerataan dari sisi supply," kata Jokowi.
Dia menjelaskan, anggaran kesehatan tersebut untuk mendukung biaya pengadaan vaksin, nutrisi ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga penyakit menular di Indonesia.
"Kemudian untuk akselerasi penurunan stunting," ujarnya.
Tak hanya itu, Kepala Negara menyebut anggaran kesehatan juga difokuskan untuk keberlanjutan program jaminan kesehatan.
Berita Terkait
-
Perketat PSBB, Wagub DKI Sebut Aparat Bakal Diterjunkan Banyak
-
Tiga Anggota DPRD Jawa Barat Positif Virus Corona Covid-19
-
Positif Covid-19 Kembali Naik, Pemkot Bekasi Hentikan CFD Mulai Minggu Ini
-
Uji Vaksin Covid-19 Sinovac Dimulai, Begini Suasana di Puskesmas Garuda
-
Kenang Kadispar, Wagub DKI: Banyak yang Mau Sogok Cucu Buat Buka Hiburan
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
RUU PPRT 21 Tahun Mandek, Aktivis Sindir DPR: UU Lain Kilat, Nasib PRT Dianaktirikan
-
KSPI Desak RUU PPRT Disahkan: Pekerja yang Menopang Ekonomi Justru Paling Diabaikan
-
Cegat Truk di Tol Cikampek, Polda Metro Bongkar Penyelundupan Pakaian Bekas Impor Rp 4,2 Miliar
-
Detik-detik Mencekam Pesawat Oleng Lalu Jatuh di Karawang, Begini Kondisi Seluruh Awaknya
-
Inovasi Layanan PT Infomedia Nusantara Raih Penghargaan dari Frost & Sullivan
-
PAD Naik Drastis, Gubernur Pramono Pamer Surplus APBD DKI Tembus Rp14 Triliun
-
Pramono Sebut Pengangguran Jakarta Turun 6 Persen, Beberkan Sektor Penyelamat Ibu Kota
-
Selidiki Kasus BPKH, KPK Ungkap Fasilitas Jemaah Haji Tak Sesuai dengan Biayanya
-
Ada Terdakwa Perkara Tata Kelola Minyak Mentah Pertamina Tersandung Kasus Petral, Ada Riza Chalid?
-
Skandal Korupsi Ekspor POME: Kejagung Periksa 40 Saksi, Pejabat dan Swasta Dibidik