Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut anggaran kesehatan pada APBN 2021 direncanakan sebesar Rp 169,7 Triliun.
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, mengatakan pengelolaan anggaran tersebut harus dilakukan secara efisien agar mencukupi kebutuhan terutama dalam penanganan Covid-19.
Saleh melihat anggaran yang dibutuhkan di bidang kesehatan cukup besar. Berdasarkan informasi yang diterima dari Kementerian Kesehatan, pengobatan satu pasien Covid-19 itu membutuhkan minimal Rp 75 juta. Pemerintah harus memperhatikan itu di samping kasus positif Covid-19 yang kian meningkat.
"Kita berharap betul-betul bisa memastikan bahwa kebutuhan penanganan Covid-19 nanti bisa mencukupi," kata Saleh di Kompleks Parlemen, Jumat (14/8/2020).
Selain itu, Saleh juga berharap besaran anggaran itu bisa memenuhi kekurangan fasilitas kesehatan selama ini.
Bukan hanya untuk penanganan Covid-19 saja, wakil ketua Fraksi PAN tersebut juga mengingatkan kalau anggaran juga bisa digunakan untuk penanganan penyakit lain.
Sebagaimana diketahui, selain wabah Covid-19, terdapat pula penyakit lain yang menyerang masyarakat seperti demam berdarah.
"Oleh karena itu ini harus diikordinasikan sehingga anggraan ini manfaat. Jadi kesehatan masyarakat kita itu terjamin," pungkasnya.
Sebelumnya, anggaran kesehatan itu setara dengan 6,2 persen APBN 2021.
Baca Juga: BPJS Kesehatan Gelar Lomba Vlog untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Anggaran kesehatan itu naik hampir tiga kali lipat dari tahun sebelumnya yang hanya Rp57,4 triliun.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021 beserta nota keuangan di Gedung DPR-MPR, Jakarta, Jumat (14/8/2020).
"Diarahkan terutama untuk peningkatan dan pemerataan dari sisi supply," kata Jokowi.
Dia menjelaskan, anggaran kesehatan tersebut untuk mendukung biaya pengadaan vaksin, nutrisi ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga penyakit menular di Indonesia.
"Kemudian untuk akselerasi penurunan stunting," ujarnya.
Tak hanya itu, Kepala Negara menyebut anggaran kesehatan juga difokuskan untuk keberlanjutan program jaminan kesehatan.
Berita Terkait
-
Perketat PSBB, Wagub DKI Sebut Aparat Bakal Diterjunkan Banyak
-
Tiga Anggota DPRD Jawa Barat Positif Virus Corona Covid-19
-
Positif Covid-19 Kembali Naik, Pemkot Bekasi Hentikan CFD Mulai Minggu Ini
-
Uji Vaksin Covid-19 Sinovac Dimulai, Begini Suasana di Puskesmas Garuda
-
Kenang Kadispar, Wagub DKI: Banyak yang Mau Sogok Cucu Buat Buka Hiburan
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
Terkini
-
Mendagri Tito Bahas Persiapan Program Perumahan di Wilayah Perbatasan
-
Bisa Jadi Pintu Masuk HIV: 19 dari 20 Remaja Jakarta Terinfeksi Penyakit Menular Seksual
-
Begal Petugas Damkar Ditangkap di Hotel Pluit, Polisi: Masih Ada 4 Pelaku yang Buron!
-
Makar atau Kebebasan Berekspresi? Membedah Kontroversi Pernyataan Saiful Mujani
-
Perintah Tegas Pramono ke Pasukan Kuning: Jangan Tunggu Viral, Jalan Rusak Harus Cepat Ditangani!
-
Dipolisikan Faizal Assegaf ke Polda Metro, Jubir KPK Santai: Itu Hak Konstitusi, Kami Hormati
-
Analis Selamat Ginting: Gibran Mulai Manuver Lawan Prabowo Demi Pilpres 2029
-
Andi Widjajanto: Selat Malaka Adalah Choke Point yang Bisa Seret Indonesia ke Konflik Global
-
Produk Makanan Segera Punya Label Gula, Garam, Lemak Level A-D: Dari Sehat hingga Berisiko
-
Sebut Prabowo-Gibran Beban Bangsa, Dosen UNJ Ubedilah Badrun Resmi Dipolisikan