Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria akhirnya menginjakan kaki di Kabupaten Kepulauan Seribu, Minggu (17/8/2020).
Ini merupakan kunjungan pertamanya setelah empat bulan lebih menjabat sebagai orang nomor dua di ibu kota.
Riza tepatnya mengunjungi Plaza Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, pada Sabtu (15/8/2020) lalu.
Dalam kunjungan pertamanya tersebut, Wagub Riza membuka kegiatan distribusi bantuan sosial (bansos) dan donor darah atas kolaborasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi DKI Jakarta dengan PMI.
Dalam kunjungannya itu, Wagub Riza menyerahkan bantuan sosial secara simbolis berupa paket sembako kepada perwakilan peserta donor darah.
Lalu dilanjutkan penyerahan secara simbolis masker kepada Plt. Bupati Administrasi Kepulauan Seribu, Junaedi, oleh Wakil Ketua I Tim Penggerak PKK DKI Jakarta, Ellisa Sumarlin.
"Kami di Pemprov DKI turut mendukung kegiatan ini. Bantuan yang diberikan berupa 1.000 masker dan 226 paket kebutuhan pokok untuk warga Kelurahan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat dilaksanakan rutin setiap tahun," ujar Riza dalam keterangan tertulis yang dikutip Suara.com, Selasa (18/8/2020).
Kegiatan donor darah ini menyasar berbagai kalangan, seperti masyarakat umum, PJLP, dan ASN Pemkab Administrasi Kepulauan Seribu. Sebanyak 250 warga Kelurahan Pulau Panggang mengikuti kegiatan ini.
Politisi Gerindra ini juga mengimbau seluruh warga Kepulauan Seribu untuk terus berkomitmen menerapkan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19.
Baca Juga: Wagub DKI Klaim Angka Kematian Covid-19 di Ibu Kota Turun Jadi 3,6 Persen
"Warga Kepulauan Seribu diharapkan terus melaksanakan protokol kesehatan, apalagi sudah ada Pergub Nomor 41 Tahun 2020, di mana pelanggar Protokol Kesehatan COVID-19 akan dikenakan sanksi pidana, untuk membuat pelanggar jera," tuturnya.
Sejauh ini, menurutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menertibkan lebih dari 80.000 pelanggar yang telah dikenakan sanksi denda mencapai Rp 2,8 miliar.
Ia meminta agar ke depannya penjatuhan sanksi tidak terus bertambah karena masyarakat sudah harus sadar pentingnya protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19.
"Pemprov DKI Jakarta akan bekerja sama dengan TNI, Polri, Kejaksaan, jika sanksi pidana terpaksa diberlakukan. Terpenting, semua elemen dimulai dari lingkungan RT/RW harus melaksanakan protokol kesehatan dengan baik, dan memastikan peningkatan sarana-prasarana pendukung," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Pulau Panggang Krisis BBM, Nelayan Terancam Tak Bisa Melaut
-
Indonesia Ingin Belajar Strategi China soal Pengentasan Kemiskinan
-
Kepulauan Seribu Diserbu Wisatawan Saat Liburan, Polres Sebar Polisi di Tiap Dermaga
-
Aksi Bersih Pantai di Kepulauan Seribu Berhasil Kumpulkan Hampir 1 Ton Sampah Plastik
-
Liburan ke Kepulauan Seribu Makin Praktis, PIK Siapkan Dermaga CBD Beachwalk
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
Pilihan
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
-
Survei SMRC Juli 2026: Elektabilitas Prabowo Anjlok Drastis, Disalip Dedi Mulyadi
-
Malaysia Dikit Lagi Resmi Berstatus Negara Maju, Pendapatan Warga Rp 250 Juta per Tahun
Terkini
-
Jateng Jadi Basis Pelanggan Terbesar Indosat, Trafik Data Naik 10,4 Persen
-
DFSK E5 Plus Resmi Meluncur di GIIAS 2026 dengan Harga Spesial Mulai Rp479 Juta
-
Karhutla Hanguskan 40 Hektare Lahan di Palangka Raya
-
50 Persen Pengaduan di Jateng Isinya Sama: Perusahaan Nekat Tahan Ijazah Mantan Karyawan
-
BI Luncurkan Layanan Baru Penukaran Uang Rusak, Warga Sumsel Kini Punya Lebih Banyak Pilihan
-
Dicap Menteri Problematik, Menhut Raja Juli Dikecam Usai Prioritaskan Hutan untuk TNI
-
Tol Akses Patimban Capai 68 Persen, Pemerintah Kebut Konektivitas ke Pelabuhan Strategis Nasional
-
Metodologi Audit BPKP Dinilai Tak Konsisten, Pakar Desak Evaluasi Total
-
Ada Jejaring Kolektif, Pakar Ungkap Kekayaan Negara Bocor Puluhan Tahun ke Kantong Pribadi
-
Truk Hantam Motor Scoopy di Cileungsi, Penjaga Warung Madura Tutup Usia di Tempat?